Masalah Flu Burung : Otonomi Daerah Turut Hambat Penanggulangan
Otonomi Daerah Turut Hambat Penanggulangan
Selasa, 8 April 2008 | 00:31 WIB
Jakarta, Kompas - Upaya menanggulangi penyebaran virus flu burung terhambat oleh banyak faktor, termasuk otonomi daerah atau otda. Sejumlah kepala daerah beranggapan flu burung merupakan masalah nasional sehingga sumber dana untuk upaya penanggulangan mestinya dari pemerintah pusat.
”Tidak semua pemerintah daerah mematuhi aturan dan program pengendalian flu burung yang sudah digariskan pemerintah pusat,” kata Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, seusai memberi ceramah soal virus flu burung di Kampus FISIP Universitas Indonesia, Senin (7/4).
Secara terpisah, Direktur Kesehatan Hewan Departemen Pertanian Musny Suatmodjo mengatakan, sejumlah daerah menganggap flu burung merupakan persoalan nasional sehingga mereka kurang serius menanganinya. ”Harus diakui, diperlukan pemimpin yang kuat dalam penanggulangan flu burung agar bisa dikurangi penyebarannya,” kata Musny.
Menurut dia, pemerintah pusat tidak bisa memaksa karena wilayah, unggas, peternak, dan vaksinasi semuanya sudah diserahkan ke daerah.
Ditanya apakah mungkin memaksa daerah dengan memberikan sanksi dalam bentuk pemotongan anggaran pertanian bagi daerah yang tidak mau menjalankan. Musny mengatakan, hal tersebut sulit dilakukan karena menyangkut kewenangan instansi lain.
Sementara itu, Ketua Umum Forum Masyarakat Perunggasan Indonesia (FMPI) Don Utoyo mengatakan, upaya penanggulangan flu burung, dari sisi peraturan, sudah bagus. Misalnya saja ada pengaturan cara beternak yang baik, pola biosecurity, dan pengaturan lalu lintas unggas.
”Tetapi, dalam implementasinya kurang. Berbagai aturan yang dibuat tidak dijalankan dengan baik,” kata Don Utoyo.
Para pelaku usaha di perunggasan sudah berulang kali meminta kepada pemerintah agar flu burung mendapat prioritas penanganan secara cerdik. ”Namun, oleh pihak terkait (Departemen Pertanian) kurang dilakukan,” katanya.
Don Utoyo mencontohkan, dalam soal disinveksi massal, misalnya, hanya dilakukan secara sporadis. Vaksinasi juga tidak dilakukan secara tepat guna karena belum ada peta jenis virus di setiap wilayah. Pemerintah juga tidak bisa memberikan rekomendasi karena tidak punya virus maping.
”Akibatnya, vaksin yang digunakan bermacam-macam. Sekarang ini bahkan ada lebih dari 20 vaksin yang ada. Padahal belum tentu cocok dengan virus di lapangan,” katanya.
Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mengakui pengendalian penyakit flu burung di Indonesia belum berjalan optimal, terutama penanganan pada unggas sebagai sumber penularan virus itu. ”Manusia adalah korban terakhir penyebaran flu burung,” ujarnya.
Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Depkes Nyoman Kandun menambahkan rendahnya pemahaman masyarakat pada gejala dini penyakit flu burung turut memicu tingginya tingkat kematian karena penyakit ini. ”Ada pasien yang menganggap seperti terkena penyakit panas biasa,”ujarnya. (MAS/EVY/NAW)
http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.04.08.00312061&channel=2&mn=154&idx=154
