12 Warga Dusun IV Air Batu Asahan Negatif Flu Burung

Jakarta, 09 Aug 2008

Hasil pemeriksaan laboratorium Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) Badan Litbangkes Depkes menyatakan 12 orang warga di Afdeling 5 Damuli Dusun IV Air Batu, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara negatif Flu Burung. Kedua belas warga tersebut saat ini masih dirawat di RSUD Kisaran dan RSU H. Adam Malik, Medan. Kondisi pasien yang dirawat di RS H.Adam Malik, Medan (rumah sakit rujukan flu burung) yaitu FH (P, 7 th) dan MSM (L, 8 th) sudah stabil dan membaik. Sedangkan pasien lainnya dirawat di RSUD Kisaran.

Demikian laporan yang diterima Pusat Komunikasi Publik dari Posko Flu Burung Depkes tanggal 9 Agustus 2008.

Kasus suspek Flu Burung tersebut ditemukan berdasarkan kegiatan surveilans aktif sejak tanggal 5 – 7 Agustus 2008 oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan Dinkes Kabupaten Asahan. Terhadap hasil temuan tersebut telah dilakukan upaya perawatan secara gratis di RS, pengobatan dengan oseltamivir, pengambilan dan pengiriman specimen ke Badan Litbangkes Depkes, pengamatan kasus suspek, surveilans kontak, serta penyuluhan kesehatan.

Hingga saat ini, tim dari Depkes masih melakukan surveilans aktif di masyarakat untuk mencari kasus baru. Selain itu juga dilakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) masalah Flu Burung.

Berdasarakan pemeriksaan Rapid Test oleh Dinas Peternakan Kab. Asahan dan pemeriksaan Laboratorium Veterinar Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara, terhadap 15 ekor unggas (ayam dan bebek) yang mati mendadak tanggal 28 Juli 2008 di Afdeling 5 Damuli Dusun IV Air Batu, Kabupaten Asahan, tersebut positif Flu Burung.

Seperti diketahui pada sebagian besar masyarakat Afdeling 5 Damuli Dusun IV Air Batu rata-rata beternak ayam, itik, dan bebek baik untuk dikonsumsi maupun dijual. Umumnya kandang ternak mereka menempel dengan rumah bahkan ada juga ternak yang tidak dikandangkan. Anak-anak Dusun IV Air Batu umumnya tidak menggunakan alas kaki saat bermain padahal banyak unggas berkeliaran disekitar tempat tinggal mereka. Sementara sanitasi lingkungan di Desa Air Batu secara umum kurang memenuhi syarat kesehatan. Keadaan seperti ini tentunya menjadi faktor risiko khususnya di daerah yang sudah terinfeksi Flu Burung pada unggas.

Untuk menghindari Flu Burung, masyarakat diminta tetap waspada dan tanggap terhadap unggas yang sakit dan mati mendadak. Masyarakat harus membiasakan hidup bersih dan sehat agar terhindar dari virus Flu Burung, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jangan sentuh ayam, bebek, dan unggas lain, apalagi yang sakit atau mati,
2. Cuci pakai sabun, tangan dan peralatan masak anda,
3. Pisahkan unggas dari manusia,
4. Periksakan ke Puskesmas jika ada gejala flu & demam setelah berdekatan dengan unggas,
5. Gunakan sarung tangan, penutup mulut dan hidung saat memegang unggas,
6. Jangan memakan unggas yang sakit atau mati,
7. Sembelih, bakar, kubur unggas yang sakit atau mati,
8. Jangan biarkan anak-anak bermain dengan unggas.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon/faks: 021-5223002 dan 52960661, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id.

KLB Diare-Kolera Di Papua : Korban Meninggal 105 Orang Sejak April 2008

Jakarta, 09 Aug 2008

Pemerintah Serius Tangani Diare-Kolera Di Papua

Pemerintah serius tangani kejadian luar biasa (KLB) Diare-Kolera di Papua. Tim penanggulangan KLB telah diturunkan untuk melakukan investigasi epidemiologi dan surveilans, memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas, mengambil sampel untuk pemeriksaan laboratorium, mengirimkan logostik, serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

Secara kumulatif korban meninggal akibat Diare-Kolera sejak April – awal Agustus 2008 berjumlah 105 orang. Sebelumnya korban meninggal dilaporkan sebanyak 94 orang. Tambahan 11 kasus hari ini (10 kasus lama tetapi terlambat dilaporkan dan 1 kasus baru) merupakan update terbaru tanggal 9 Agustus 2008 yang diterima Pusat Komunikasi Publik dari Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP &PL) Depkes.

Sejak April hingga Juli 2008 telah terjadi KLB Diare-Kolera di 2 kabupaten, yaitu di Kab. Nabire Distrik Kammu dan Distrik Kammu Utara serta di Kab. Paniai Distrik Obano dan Distrik Yatamo, Provinsi Papua.

KLB Diare-Kolera di Kabupaten Nabire mengakibatkan 666 sakit, 97 orang diantaranya meninggal dunia. Korban meninggal paling banyak di Distrik Kammu, yaitu mencapai 66 orang. Sampai tanggal 28 Juli 2008, KLB masih berlangsung, terutama menyerang Desa Igebutu dan Desa Boobutu di Distrik Kammu.

Sementara di Kabupaten Paniai berjumlah 52 kasus, 8 orang diantaranya meninggal. Kasus terbanyak ditemukan di Distrik Obano, yaitu mencapai 46 kasus. Kasus terakhir ditemukan tanggal 13 Juli 2008 dan tidak ditemukan lagi kasus baru hingga kini.

Pengambilan sampel usap dubur (rectal swab) yang dilakukan baik dari penderita maupun keluarga yang kontak dengan penderita, menunjukkan positif terinfeksi vibrio cholera tipe Ogawa.

Tingginya angka kematian ini disebabkan keterlambatan saat berobat karena masyarakat beranggapan jika masih bisa beraktifitas maka dianggap belum sakit. Selain itu juga terlambat mencapai sarana kesehatan karena jauhnya jarak tempuh dan hanya dapat dicapai dengan jalan kaki selama 4 jam. Penyebab lain adalah terlambat penangaan karena Puskesmas Pembantu dan bidan desa tidak dapat melakukan infus.

Sementara itu, berdasarkan hasil pengamatan, Tim Penanggulangan KLB juga mengidentifikasi faktor risiko di masyarakat setempat yaitu masih rendahnya pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Kebisaaan minum air mentah, tidak biasa mencuci tangan sebelum makan, jarang mandi dan berganti pakaian, biasa buang air besar di kebun, serta memiliki kebiasaan mencium penderita yang meninggal.

Untuk memantau situasi Dinkes Kab. Nabire, Dinkes Propinsi Papua dan Pusat Penanggulangan Krisis Depkes masih melakaukan pemantauan dan pengamatan. Upaya lain yang dilakukan adalah memberikan pelayanan kesehatan, melakukan pengobatan massal yang berpusat di Desa Ekamadina, menempatkan tenaga dokter di Desa Bomomani dan Modio. Selain itu tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat juga mengupayakan pembatasan sementara waktu bagi warga setempat yang akan mengunjungi Nabire terutama ke Distrik Monemani.

Sumber : Depkes OL

Suspect Flu Burung : 11 warga Kecamatan Airbatu, Kabupaten Asahan Sumatera Utara

MEDAN - Sebelas warga Kec.Airbatu, Kab. Asahan diduga suspect flu burung. Dua di antaranya dirujuk ke RSUP H Adam Malik Medan. Sedangkan 9 warga lainnya masih menjalani observasi di RSU H Abdul Manan S Kisaran di Asahan.

Kepala Humas RSUP H Adam Malik Medan, Sinar Ginting SE kepada wartawan membenarkan hal tersebut.

‘'Dua bocah laki-laki dan perempuan yakni Muhammad Sani Mufli berusia 8 bulan dan Fadilah Hanum berusia 7 tahun asal Dusun 4, Desa Airbatu,39, Pondok Damuli Afdeling,5, Kec. Airbatu, Kab. Asahan tiba di RSUP H Adam Malik Rabu (6/8) pukul 02.00 dinihari,'' ujarnya.

Ginting mengatakan kedua pasien tersebut telah ditangani dan diperiksa secara intensif di gedung khusus Flu Burung RSUP H Adam Malik Medan. ‘'Tiba di rumah sakit ini kedua pasien tersebut panasnya sangat tinggi mencapai 30-40 derajat celcius, namun secara berangsur suhu badan mulai menurun,'' tuturnya.

Pasien, menurutnya telah diberi Tamiflu pada pertolongan awal dan dilakukan uji sample pada tenggorokan, hidung dan darah. ‘'Sampel langsung kita kirim ke laboratorium Puslitbang Kes di Jakarta. Hasilnya secepatnya diketahui, positif flu burung atau negatif,'' kata Ginting.

Sementara dari RSU Kisaran dilaporkan,9 warga yang masih menjalani observasi dan opname yakni Darsiyem,32, Misniah,35, Ujang,38, Sudira,39, Indah Purnama Sari,6, Rindi,8, Dwi Yanti,5, Rama Agus Setiana,2, dan Retno Ayu Pratiwi. ''Kondisi pasien kini sudah membaik dengan suhu badan mulai normal dan beberapa sudah dibenarkan kembali pulang,'' sebut Direktur RSU Kisaran, dr H Bambang Wahyudi kepada Waspada, Kamis (7/8).

Demam tinggi
Bertepatan dengan masuknya 11 warga ke RSU Kisaran karena diduga flu burung,3 warga di desa yang sama dikabarkan meninggal dunia yakni Misnan,45, Rizki Gunawan,5, dan Igo,6. Belum diketahui ketiga warga terserang penyakit flu burung atau tidak. Namun ketiga korban meninggal dengan gejala demam panas, sesak nafas dan lambung bengkak

Darsiem salah seorang pasien mengatakan anaknya Rizki Gunawan,5, meninggal dunia Jumat (1/8) dengan gejalah demam selanjutnya disusul Igo,6, anak tetangganya satu desa.

Sebelumnya yang meninggal lebih awal yakni Misnan,45. Apakah kejadian ini ada hubungannya dengan matinya ternak peliharaan warga di sana, tidak diketahui pasti.

‘'Setahu kita ternak peliharaan warga yang mati mendadak lokasinya agak jauh dari tempat tinggal kami dan tidak berjumlah besar,'' ujarnya Darsiem yang masih diinfus di ruang 10 RSU Kisaran.

Hal senada dikatakan Selamat Riyadi yang mendampingi anaknya Muhammad Sani Mufli berusia 8 bulan yang dirawat di RSUP H Adam Malik Medan. ‘'Semua warga yang dirawat ini merupakan satu kampung. Waktu itu banyak ternak ayam yang mati mendadak di desa kami,'' tuturnya.
[win/h03/a11/a10]

Sumber : Waspada OL

Flu burung : Angka Kematian Mencapai 81 Persen

Minggu, 3 Agustus 2008 | 01:10 WIB

Hingga Juli 2008, case fatality rate atau angka kematian akibat penyakit flu burung atau avian influenza di Indonesia meningkat menjadi 81 persen. Dari angka kumulatif kasus flu burung yang mencapai 116 orang, sebanyak 94 orang di antaranya meninggal dunia.

Demikian diutarakan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dalam ”Workshop Pembangunan Desa Siaga di Sumsel”, Sabtu (2/8) di Universitas Muhammadiyah Palembang. Sebagai upaya untuk menekan kasus flu burung di Indonesia, pemerintah menerapkan sistem desa siaga di seluruh wilayah Nusantara.

Fadilah menunjuk sejumlah kasus flu burung yang menonjol, yakni di Provinsi DKI dengan 27 kasus dan 24 orang di antaranya meninggal dunia. Di Provinsi Banten ada 20 kasus dan 17 orang di antaranya meninggal dunia.

Siti mengingatkan bahwa pendirian desa siaga bukan hanya bertujuan untuk penanggulangan flu burung saja, tetapi juga untuk penyakit menular dan tak menular lainnya yang tergolong serius seperti chikungunya, gizi buruk, filariasis, polio, TBC, malaria, dan HIV/AIDS.

Untuk menekan kasus flu burung, pemerintah mengalami kendala internal dan eksternal. Mengenai kendala eksternal, Fadilah menuding dan menggugat peran sejumlah organisasi kesehatan internasional yang saat ini justru kontraproduktif dalam hal penuntasan kasus flu burung.

”Jelas-jelas ada sejumlah organisasi kesehatan internasional yang menjadikan kesehatan sebagai alat untuk berdagang atas nama teknologi. Inilah sulitnya memberantas flu burung,” katanya.

Secara internal, Fadilah akan menekankan fungsi pencegahan penyakit menular dan nonmenular melalui pendirian desa siaga tersebut.

Dengan adanya desa siaga tersebut, ada kader kesehatan yang selalu siaga untuk memberi penyadaran tentang pentingnya bidang kesehatan, mulai dari perilaku sampai jangkauan layanan kesehatan. (ONI)

Sumber : Kompas

Permasalahan Kesehatan Akibat KLB Diare di Papua

Jakarta, 01 Aug 2008

Pada periode bulan April hingga Juli 2008 terjadi KLB Diare di 2 kabupaten, yaitu di Lembah Kammu Kab. Nabire Distrik Kammu dan Distrik Ikrar serta di Kab. Paniai Distrik Obano. Tipe KLB adalah diduga propagated source yang ditularkan melalui feco-oral, yaitu budaya duka di daerah pegunungan tengah, yaitu memeluk dan mencium orang yang meninggal, termasuk korban yang meninggal akibat diare. Berdasarkan gejala klinis dan hasil pemeriksaan rectal swab menunjukkan positif Vibrio Cholera.

Demikian informasi yang diperoleh dari Dinkes Prov. Papua sampai dengan tanggal 29 Juli 2008 pukul 20.00 WIB.

Selama periode Bulan April hingga Juli 2008, KLB tersebut menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak 87 orang dengan rincian :

1. Sebanyak 81 orang meninggal dari 552 kasus di Lembah Kammu Kab. Nabire Distrik Kammu dan Distrik Ikrar.

2. Sementara di Kabupaten Paniai Distrik Obano dan sekitarnya 6 orang meninggal dari 23 kasus .

Beberapa upaya yang telah dilakukan :

• Melakukan inverstigasi epidemiologi dan surveilans ketat untuk memastikan jumlah kasus dan kematian hingga KLB benar-benar selesai.
• Memberikan pelayan kesehatan di Puskesmas
• Melakukan pengambilan sampel dari penderita untuk kepentingan pemeriksaan laboraturium.
• Melakukan kegiatan pengobatan massal yang dipusatkan di Desa Ekamadina.
• Menempatkan tenaga dokter di Desa Bomomani dan Modio
• Melakukan koordinasi dengan para kepala distrik, kepolisisan , dan LSM yang turut membantu penanganan KLB tersebut.
• Melakukan kordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat untuk mengupayakan pembatasan sementara waktu bagi warga setempat yang akan mengunjungi wilayah Nabire terutama ke Distrik Moanemani.
• Melakukan penyuluhan kepada seluruh masyarakat.

Permasalahan kesehatan saat ini dapat diatasi oleh jajaran kesehatan setempat. Pemantauan dilakukan oleh Dinkes Kabupaten Nabire, Dinkes Prov. Papua dan Pusat Penanggulangan Krisis Depkes.

Sumber : Depkes OL

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, KKP menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kekarantinaan;
2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan;
3. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali;
5. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia;
6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional;
7. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk;
8. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
9. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor;
10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya;
11. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
12. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
14. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan;
15. Pelaksanaan pelatihan teknis

Sebelumnya, Fungsi KKP sesuai Kepmenkes 265 tahun 2004

PERMENKES RI NO. 356/MENKES/PER/IV/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN

Dengan semakin meningkatnya aktifitas di bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara berkaitan dengan transmisi penyakit potensial wabah serta penyakit lainnya yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia, sudah selayaknya dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

Pada 14 Apri 2008 yang lalu Menteri Kesehatan telah menanda tangani PERMENKES RI NO. 356/MENKES/PER/IV/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN.

KKP mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Perbedaan beban kerja pada Kantor Kesehatan Pelabuhan ditindaklanjuti dengan penetapan kriteria klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan. Dengan demikian sejak berlakunya Peraturan ini, maka di lingkungan Departemen Kesehatan terdapat 7 (tujuh) KKP Kelas I, 21 (dua puluh satu) KKP Kelas II, dan 20 (dua puluh) KKP Kelas III.

PERMENKES RI NO. 356/MENKES/PER/IV/2008

Bagan Struktur Organisasi KKP

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN Kelas I
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN Kelas II
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN Kelas III

AIDS Kategori Bencana

Di Afrika, Harapan Hidup Tinggal 50 Persen

Selasa, 29 Juli 2008 | 01:25 WIB

Jakarta, Kompas - Situasi epidemi HIV/AIDS di seluruh dunia kian mengkhawatirkan. Hal ini ditandai pesatnya laju peningkatan kasus HIV, terbatasnya akses layanan kesehatan, dan adanya stigma bagi mereka yang terinfeksi. Karena itu, Laporan Bencana Dunia Tahun 2008 menyebutkan, HIV/AIDS sebagai bencana jangka panjang.

”Ini menunjukkan betapa seriusnya problem HIV/AIDS di berbagai negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia,” kata Ketua Masyarakat Peduli AIDS Indonesia (MPAI) Prof Zubairi Djoerban, Senin (28/7) di Jakarta.

”Dari perkiraan para ahli, jumlah pasien terinfeksi HIV lebih dari 193.000 orang. Namun, yang datang berobat baru sekitar 30.000 orang. Ini berarti ada sekitar 160.000 orang dengan HIV yang belum mendapat pengobatan karena belum tahu statusnya atau sulit mengakses layanan kesehatan. Padahal, obat antiretroviral (ARV) bisa diperoleh secara gratis,” kata Zubairi.

Laporan Bencana Dunia Tahun 2008 dari Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) baru-baru ini menyebutkan, HIV/AIDS sudah merupakan bencana jangka panjang pada banyak tingkatan dan kompleks.

Jika HIV/AIDS sebagai bencana, pemerintah negara dengan angka kasus HIV tinggi bisa memproduksi sendiri obat ARV tanpa terikat hukum internasional hak paten obat. Penerapan tes HIV atas inisiatif penyedia layanan kesehatan tanpa perlu konseling, perlu dipertimbangkan agar pasien bisa dideteksi sejak dini.

Harapan hidup

Negara-negara di kawasan sub-Sahara Afrika paling parah terkena dampak epidemi HIV/ AIDS. Prevalensi 20 persen dan angka harapan hidup penduduk tinggal setengahnya.

Di kalangan kelompok-kelompok marjinal, seperti pengguna narkoba lewat jarum suntik, pekerja seks, dan pria yang berhubungan sesama jenis, laju peningkatan HIV kian pesat. Golongan ini kerap menerima stigma, kasus kriminal, dan hanya mempunyai sedikit akses layanan pencegahan dan pengobatan.

”Untuk pertama kalinya, Laporan Bencana Dunia tahun ini terfokus pada isu HIV/AIDS dengan alasan bagus,” kata Sekretaris Jenderal Federasi Internasional Markku Niskala dalam sambutannya pada laporan di akhir masa tugasnya, Juni lalu.

Masyarakat internasional harus bangkit menghadapi tantangan HIV melalui kerja sama berbagai organisasi kemanusiaan dengan pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan skala dan jangkauan program pencegahan HIV, termasuk pengobatan dan perawatan penderita. Masalah HIV juga harus mendapat prioritas lebih tinggi dalam program penanganan bencana.

Mengutip data Badan PBB Penanganan HIV/AIDS (UNAIDS), hampir 7.000 orang terjangkit HIV setiap hari. Bila tidak ada perubahan besar dalam penanggulangannya, AIDS diperkirakan akan menulari jutaan manusia. Sejak 1981, lebih dari 25 juta orang meninggal akibat AIDS, sementara 33 juta lainnya hidup dengan HIV. (EVY)

Sumber : Kompas OL

Ucapan Selamat Atas Pelantikan

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Medan beserta Seluruh Staf Mengucapkan Selamat atas Pelantikan :

1. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Medan, Dr. H. Syahril Aritonang, MHA
2. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya, Dr. H. Azimal, M.Kes
3. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Jakarta, Dr. Firdaus Yusuf Rusdhy, MPH
4. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar, Dr. Nyoman Murtiyasa, M.Kes
5. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam, Dr. Femmy Bawole Kawangun, MM
6. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar, Dr. H. Taufik Tjahjadi, Sp.S
7. Kepala BBTKL & PPM Surabaya, Bambang Wahyudi SKM., MM

Semoga Sukses Selalu dalam mengemban Tugas sehari-hari.

Pelantikan Pejabat Eselon II Departemen Kesehatan

Medan, 25 Jul 2008

Menteri Kesehatan, DR. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) melantik sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Departemen Kesehatan pada Kamis, 24 Juli 2008. Sebanyak 49 pejabat eselon II yang dilantik, diantaranya Pejabat Lingkungan Depkes yang bekerja di Provinsi Sumatera Utara.

1. Dr. H. Syahril Aritonang, MHA sebagai Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Medan
2. Dr. Djamaluddin Sambas sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan
3. Dr. Azwan Hakmi Lubis, Sp.A., M.Kes sebagai Direktur Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan
4. Dr. M. Nur Rasyid Lubis, Sp.B sebagai Direktur SDM dan Pendidikan Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan
5. Drs. Bastian, MM sebagai Direktur Keuangan Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan
6. Drg. Tinon Resphati, M.Kes sebagai Dirtektur Umum dan Operasional Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan

Sementara, Mantan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan Drg. Arman P. Daulay, M.Kes dilantik sebagai Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik pada Direktorat Bina Pelayanan Medik Depkes RI di Jakarta.

Berikut ini Link informasi selengkapnya mengenai 49 pejabat yang dilantik

16 anak di Sumatera Utara terjangkit HIV/AIDS

MEDAN - Sebanyak 16 anak berusia 0-9 tahun di Sumatera Utara (Sumut) dinyatakan telah terjangkit HIV/AIDS. Namun, jumlah tersebut diperkirakan jauh lebih kecil dari fakta yang sesungguhnya. "Anak-anak yang terjangkit HIV/AIDS tersebut berasal dari Medan, Deli Serdang, Karo dan Langkat," kata Kepala Dinas Kesehatan Sumut dr Candra Syafei SpOG kepada wartawan, Kamis (24/7), di Medan.

Menurut Candra, kasus ke 16 anak yang terjangkit HIV/AIDS tersebut berdasarkan laporan dari rumah sakit rujukan, dalam hal ini RSUP H Adam Malik periode 2005 - tahun 2008.

"Anak-anak yang terjangkit HIV/AIDS tersebut terdiri dari usia 0-1 tahun 3 HIV dan 1 AIDS, usia 1-4 tahun 5 HIV dan 2 AIDS serta usia 5-9 tahun 5 HIV," katanya.

Jumlah yang dilaporkan tersebut hanya sebagian kecil dari estimasi kasus HIV/AIDS di Sumatera Utara. "Saat ini, diperkirakan ada sekitar 11.000 pengidap HIV/AIDS di Sumut termasuk kelompok anak-anak. Namun yang terdata hanya sekitar 1.238 orang," ujar Candra.

30% ketularan dari ibu hamil
Ibu hamil yang mengidap HIV positif bisa menularkan virusnya 15-30 persen kepada anak lewat persalinan normal. Untuk mengurangi tingkat penularan itu, Dinkes Sumut memiliki program Prevention Mother to Child Transmission (PMTCT).

Menurut Andi, Manager Program Global Fund di Medan, ada empat sasaran dari program ini, yakni mencegah penularan HIV kepada perempuan usia reproduksi, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan pada ibu HIV positif, mencegah penularan HIV dari ibu hamil ke bayi yang dikandungnya serta memberikan dukungan psikologis, sosial dan perawatan lanjutan bagi ibu dan bayi serta keluarganya. Lebih lanjut dijelaskan, bagi seorang ibu hamil yang diketahui mengidap HIV positif akan terus dipantau perkembangannya melalui program PMTCT.

Di saat usia kehamilan lebih tujuh bulan, ibu diberikan profilaksis (pencegahan) anti retroviral (ARV). Tujuannya, untuk menekan virus yang ada di tubuh ibu. Sehingga, saat persalinan virus tersebut berkurang.

Selain itu, proses persalinannya tidak dilakukan secara normal melainkan dengan operasi caesar. "Sehingga, bayi semakin kecil persentase kemungkinan tertular virus dari ibunya," kata Andi.

Setelah lahir lanjutnya, masih dalam program PMTCT, maka bayi diberikan bantuan pengganti air susu ibu (PASI). Karena, walaupun tidak virus tidak menular melalui ASI, tapi dikhawatirkan saat bayi tumbuh gigi akan melukai puting susu ibunya.Sehingga, proses penularan lewat cairan darah dari ibu bisa terjadi.

Sedangkan untuk menunjang kesehatan ibu bayi, diberikan bantuan perbaikan gizi serta susu dan suplemen. "Disini, kita harapkan bantuan sumber dana dari pihak yang peduli untuk membantu khususnya bagi orang dalam HIV-AIDS (Odha)," ujarnya.

Setelah itu, proses tumbuh kembang bayi pun dipantau pertumbuhannya hingga usia minimal 18 bulan untuk pemeriksaan darah. "Saat itu akan ketahuan apakah bayi tersebut HIV positif atau tidak. Kalau positif, akan kita masukkan dalam program pendampingan," ungkapnya.

Dalam program pendampingan, para pasien HIV-AIDS positif akan dibantu berbagai layanan hukum, sosial dan psikologisnya. "Kita hanya berusaha membantu bukan menyelesaikan masalah mereka," jelas Andi.

Sejauh ini tambahnya, program PMTCT belum ada data pasti bayi yang tertular HIV positif dari ibunya. Karena, 12 orang bayi yang sudah lahir maupun masih dalam kandungan ibunya yang HIV positif masih belum diketahui tertular atau tidak.

"Karena, program PMTCT ini sendiri baru aktif akhir 2007. Jadi, belum ada bayi yang masuk dalam program ini," ungkapnya.

Begitupun, dari 12 ibu hamil yang mengidap HIV positif yang ditemukan di Sumut itu, sebagian di antaranya tidak mengikuti program PMTCT. "Mereka diketahui positif HIV, setelah ada persoalan saat kehamilannya. Ketika diperiksa ternyata positif HIV. Tapi, sebagian besar lagi sudah diketahui lewat program VCT yang sudah ada," ucap Andi.

Ditanya tentang prevalansi bayi tertular HIV di Sumut, Andi sendiri mengaku masih belum memiliki data resmi. Namun, lewat survei secara nasional paling tidak ada 5000 kelahiran pada 2010 nanti sudah tertular HIV.
(j01/ini/mt)

Sumber : WASPADA ONLINE

Case of Marburg Haemorrhagic Fever imported in to the Netherlands from Uganda

July 2008

WHO has been notified by the Government of the Netherlands of a case of Marburg haemorrhagic fever (MHF) in a Dutch tourist who visited Uganda. Marburg virus infection has been demonstrated by laboratory tests performed by the Bernhard Nocht Institute in Hamburg, Germany.

The 40-year-old woman travelled in Uganda from 5-28 June, 2008, and entered caves on two occasions. The first cave was visited on 16 June at Fort Portal. No bats were seen in this cave. She was reportedly exposed to fruit bats during a visit to the “python cave” in the Maramagambo Forest between Queen Elisabeth Park and Kabale on 19 June. This cave is thought to harbour bat species that have been found to carry filoviruses in other locations in sub-Saharan Africa. Filoviruses cause two types of viral haemorrhagic fever: Marburg and Ebola. A large bat population was seen in the cave and the woman is reported to have had direct contact with one bat.

The woman returned to the Netherlands on 28 June in good health. The first symptoms (fever, chills) occurred on 2 July and she was admitted to hospital on 5 July. Rapid clinical deterioration with liver failure and severe haemorrhaging occurred on 7 July. The patient remains in a critical clinical condition.

Contact tracing and temperature monitoring have been initiated for unprotected contacts with a history of possible exposure to the case after 2 July. Although further epidemiological investigation is needed to exclude other possible sites of exposure to MHF virus, as a precaution Dutch authorities have alerted the tour operator to avoid visits to the caves until further information is available.

No citizens of other countries were involved in this trip except for a local tour guide, but the cave in the Maramagambo Forrest is known to be a tourist attraction. No measures were taken with respect to the passengers on the flight from Uganda as the flight occurred four days before the onset of symptoms in the patient.

WHO has informed the Ministry of Health Uganda which will take appropriate steps nationally to investigate these events, and WHO has recommended that the MoH advise all residents and travellers to avoid entering caves with bat populations.

For more information

- WHO Marburg haemorrhagic fever website

Tewas karena 'Virus Kelelawar'

Leiden - Hati-hati bertamasya ke gua yang banyak kelelawarnya. Seorang turis Belanda tewas setelah terinfeksi virus Marburg, yang bersumber pada kelelawar.

Astrid Joosten nama turis itu, 40 tahun, dari Milheeze, pemkot Gemert-Bakel, provinsi Noord-Brabant (dekat Belgia, red), meninggal pada Jumat (11/7/2008) setelah 5 hari ditangani Rumah Sakit Akademik Leiden (LUMC), koran regional Eindhovens Dagblad memberitakan.

Joosten tertular virus Marburg saat melancong bersama rombongan ke dalam gua Python Cave, Uganda, yang terkenal banyak populasi kelelawarnya. Karyawan Philips Eindhoven bagian IT itu tidak digigit, tapi terkena cairan dari tubuh kelelawar saat mereka berhamburan terbang di atas para pelancong.

Virus Marburg segera menyebabkan demam tinggi, kadang disertai pendarahan, mirip dengan virus Ebola. "Peluang kematian antara 50% sampai 80%," ujar Roel Coutinho dari Institut Negara untuk Kesehatan dan Lingkungan.

Saat ini sekitar 100 orang yang pernah kontak fisik atau mengunjungi Joosten harus menjalani karantina. Tujuannya untuk mencegah penyebaran virus Marburg lebih lanjut dalam masyarakat.

Sumber : Detik.com (es/es)

Hong Kong Scales Down Bird Flu Response Level to "Alert"

Text of report in English by official Chinese news agency Xinhua (New China News Agency)

[Xinhua: "HK Scales Down Avian Flu Response Level To "Alert""]

Hong Kong, July 9 (Xinhua) - The Secretary for Food and Health of Hong Kong York Chow Wednesday announced the scale down of the response level for avian influenza from "serious" to "alert".

After the detection of H5N1 avian influenza in environmental samples collected from poultry stalls in Po On Road Market, Sham Shui Po, on June 7, the government had raised the response level to "serious".

With more environmental samples from three other retail marketsfound to have the virus on June 11, live chicken trading in Hong Kong was suspended for 21 days.

The government implemented a ban on overnight stocking of live poultry in retail outlets when live chicken sales resumed on July 2 to reduce the risk of avian flu outbreaks.

The measure has been put into place for a week and market operations have been generally smooth, environmental hygiene with improved.

The Agriculture, Fisheries and Conservation Department of the government has collected samples from chicken farms, the wholesalemarket and retail outlets and tested them for H5N1 virus. All results were negative.

"The government has decided to scale down the response level after assessing the present risk posed by avian influenza, taking into account the above factors," Chow said.

He appealed to the public to remain vigilant and pay attention to personal and environmental hygiene in order to prevent avian flu.

Originally published by Xinhua news agency, Beijing, in English 1007 9 Jul 08.

(c) 2008 BBC Monitoring Asia Pacific.

Provided by ProQuest Information and Learning. All rights Reserved.

Penumpang Kapal Laut Wajib Chek In

08/07/2008

Jakarta - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) akan menerapkan sistem departure control atau check-in (mendaftar) kepada para penumpangnya. Dengan sistem yang memiliki investasi Rp 200 juta setiap pelabuhan ini, kapal yang akan berlayar diharapkan lebih steril.

Sistem ini telah diterapkan di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sejak Maret 2008 dan Tanjung Perak Mei 2008. Kepala Divisi Kapal Penumpang Daniel Bangonan di Jakarta, Senin (7/7) mengatakan, sistem ini segera diterapkan pada sepuluh pelabuhan lainnya di Indonesia.

"Setelah Semarang dan Surabaya, dalam waktu dekat ini departure control juga akan diterapkan di pelabuhan Makassar, Belawan. Targetnya, tahun ini sepuluh pelabuhan akan mengaplikasikan sistem ini," papar Daniel.

Dengan departure control ini, jelasnya, mampu mengeliminasi para penumpang tanpa tiket. Langkah ini menjadi sangat berarti untuk meningkatkan faktor keselamatan penumpang.

Daniel menambahkan, departure control ini diadaptasi dari sistem check-in bandara yang diterapkan moda transportasi penerbangan. Penumpang harus menunjukkan tiket dan tanda pengenal sebelum masuk, sehingga bisa dipastikan penumpang yang masuk adalah penumpang pemilik tiket.

Mengenai sterilisasi di dalam kapal, jelasnya, Pelni berusaha melakukannya. "Di kapal Pelni bukan hanya preman atau calo-calo yang menyewakan kasur, semua ABK akan kami screening," tambah Daniel.

Sementara itu, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat PT Pelni Edi Heryadi menambahkan, departure control system ini selain berguna untuk screening, juga mencatat database pengguna jasa pelayaran untuk kepentingan asuransi. Departure control system berupa perangkat lunak, perangkat keras elektronik, dan pemindai (X-ray) dan sistem online dengan dua line telpon.

"Untuk fasilitas di pelabuhan, sebenarnya tanggung jawab pemerintah. Tetapi, terlalu lama bila harus menunggu tindakan dari pemerintah. Saat ini di semua pelabuhan selalu diminta KTP. Hal ini berguna sebagai data base untuk mengontrol masyarakat dari mana yang mengunakan kapal laut," jelas Daniel.

Menurut data pelabuhan Tanjung Perak Surabaya 2 Juli 2008, jumlah pnumpang daftar "real scanning ticket" dari 17 call (pelayaran) sebanyak 11.452 orang. Sedangkan yang ter-scanning sebanyak 11.441 jiwa. yang tidak terscanning sebanyak 11 orang.

Sementara itu, Departure Control System masih belum diterapkan di pelabuhan Tanjung Priok. Hal ini disebabkan lokasi pelabuhan yang luas "Kami selalu berkoordinasi dan semoga tahun ini bisa terealisasi," tandas Daniel.

Saat ini PT Pelni juga menerapkan kartu pintar yang diberlakukan bagi kru dan mitra PT Pelni untuk akses menuju kapal.[L6]

INILAH.COM, M Husni Nanang

New rapid tests for drug-resistant TB for developing countries

30 JUNE 2008 | GENEVA -- People in low-resource countries who are ill with multidrug-resistant TB (MDR-TB) will get a faster diagnosis -- in two days, not the standard two to three months -- and appropriate treatment thanks to two new initiatives unveiled today by WHO, the Stop TB Partnership, UNITAID and the Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND).

MDR-TB is a form of TB that responds poorly to standard treatment because of resistance to the first-line drugs isoniazid and rifampicin. At present it is estimated that only 2% of MDR-TB cases worldwide are being diagnosed and treated appropriately, mainly because of inadequate laboratory services. The initiatives announced today should increase that proportion at least seven-fold over the next four years, to 15% or more.

"I am delighted that this initiative will improve both the technology needed to diagnose TB quickly, and increase the availability of drugs to treat highly resistant TB," said British Prime Minister Gordon Brown, who helped launch the Stop TB Partnership's Global Plan to Stop TB in 2006 and whose government is a founding member of UNITAID. "The UK is committed to stopping TB around the world, from our funding of TB prevention programmes in poor countries, to our support of cutting edge research to develop new drugs."

In developing countries most TB patients are tested for MDR-TB only after they fail to respond to standard treatments. Even then, it takes two months or more to confirm the diagnosis. Patients have to wait for the test results before they can receive life-saving second-line drugs. During this period, they can spread the multidrug-resistant disease to others. Often the patients die before results are known, especially if they are HIV-infected in addition to having MDR-TB.

The initiative comes just one week after WHO recommended "line probe assays" for rapid MDR-TB diagnosis worldwide. This policy change was driven by data from recent studies, including a large field trial -- conducted by FIND together with South Africa's Medical Research Council and National Health Laboratory Services -- which produced evidence for the reliability and feasibility of using line probe assays under routine conditions.

"Five months ago, WHO renewed its call to make MDR-TB an urgent public health priority," said WHO Director-General Dr Margaret Chan, "and today we have evidence to guide our response. Based on that evidence, we are launching these promising initiatives."

Two projects

The new initiative consists of two projects. The first, made possible through US$ 26.1 million in funding from UNITAID, will introduce a molecular method to diagnose MDR-TB that until now was used exclusively in research settings. These rapid, new molecular tests, known as line probe assays, produce an answer in less than two days.

Over the next four years -- as lab staff are trained, lab facilities enhanced and new equipment delivered -- 16 countries will begin using rapid methods to diagnose MDR-TB, including the molecular tests. The countries will receive the tests through the Stop TB Partnership's Global Drug Facility, which provides countries with both drugs and diagnostic supplies.

As part of the project, WHO's Global Laboratory Initiative and FIND will help countries prepare for installation and use of the new rapid diagnostic tests, ensuring necessary technical standards for biosafety and the capacity to accurately perform DNA-based tests. One country, Lesotho, is already equipped to start using these tests; Ethiopia is expected to be ready by the end of 2008. The tests will be phased in during 2009-2011 in the remaining 14 countries.

Under a second, complementary agreement with UNITAID for US$ 33.7 million, the Global Drug Facility will boost the supply of drugs needed to treat MDR-TB in 54 countries, including those receiving the new diagnostic tests. This project is also expected to achieve price reductions of up to 20% for second-line anti-TB drugs by 2010. All the countries receiving this assistance have met WHO's technical standards for managing MDR-TB and already have treatment programmes in place. Some will use grants from the Global Fund against AIDS, Tuberculosis and Malaria to purchase the drugs.

"Through the US$ 60-million support provided by UNITAID, these projects are expected to produce significant results in diagnosing and treating patients as well as reducing drug prices and the costs of diagnosis. These efforts illustrate the way in which innovative financing can be deployed for health and development," said Philippe Douste-Blazy, Chairman of UNITAID's Executive Board.

Source: WHO

For more information please contact:

Glenn Thomas
WHO Stop TB department
Mobile: +41 79 509 0677
E-mail: thomasg@who.int

Judith Mandelbaum-Schmid
WHO Stop TB department
Mobile: +41 79 254 6835
E-mail: schmidj@who.int

Audrey Quehen
UNITAID
Mobile: +41 792012127
E-mail: quehena@who.int

Jewel Thomas
FIND
Mobile: +41 798306364
E-mail: Jewel.thomas@finddiagnostics.org

Cumulative Number of Confirmed Human Cases of Avian Influenza A/(H5N1) Reported to WHO19 June 2008

Total number of cases includes number of deaths.WHO reports only laboratory-confirmed cases. All dates refer to onset of illness.

http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/country/cases_table_2008_06_19/en/index.html

PBB: Limbah Komputer dan HP Ancam Lingkungan Hidup

26/06/2008 14:54 WIB

Denpasar - Masyarakat dunia dipusingkan dengan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3). Jenis limbah B3, seperti komputer dan telepon seluler kian mengancam kesehatan manusia dan lingkungan.

"Setelah 20 tahun, konvensi basel kini memasuki babak baru yang lebih menantang selain penanganan limbah B3, yakni limbah elektronik yang akan menjadi masalah besar," kata Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon pada pertemuan tingkat menteri konferensi Konvensi Basel (COP) ke-9 untuk Pengolahan Limbah di Bali International Convention Center (BICC) Nusa Dua, Bali, kamis (26/6/2008).

Jumlah komputer di dunia saat ini mencapai 1 miliar, yang di antaranya terdapat di Amerika sebanyak 164 juta serta Cina sebanyak 16 juta. Diperkirakan jumlah komputer tahun 2015 akan mencapai 2 miliar.

Jumlah telepon seluler tahun 2008 diperkirakan mencapai 2 miliar, bahkan di beberapa negara jumlah telepon seluler melebihi jumlah penduduknya, seperti di Luxemburg. Cina membuang sebanyak 20 juta telepon seluler setiap tahun. Penduduk Australia menggunakan sebuah telepon seluler rata-rata 18 bulan.

"Limbah B3 harus dikelola dengan baik dan serius untuk kepentingan kesehatan manusia dan lingkungan," katanya.

Konferensi yang diikuti 170 negara ini diharapkan dapat mengimplementasikan pengelolaan limbah B3 sehingga terwujud pembangunan millenium (MDG's). "PBB akan terus berperan aktif dalam memenuhi tantangan global pengelolaan limbah," demikian ban Ki Moon.

Ban Ki Moon mendukung upaya Indonesia yang terus memberikan komitmen dan usahanya dalam penanganan masalah lingkungan dunia. "6 bulan di Bali (sejak konferensi perubahan iklim), Indonesia bersama negara-negara lain telah mengirimkan pesan yang jelas, apabila kita tidak dapat mengelola limbah dengan baik, maka tidak hanya yang miskin yang menderita seluruh dunia yang akan menderita," pesannya. ( gds / djo )

Gede Suardana - detikcom

What has changed in the International Health Regulations (2005)

In this age of globalization, no single country alone has the capacity to prevent the international spread of diseases. Recent events have clearly demonstrated that global cooperation decreases the vulnerabilities of individual countries and promotes global public health security. It is in this spirit, that WHO announces the coming into force of the revised International Health Regulations, known as IHR (2005). This marks a milestone in public health and heralds a new era of information sharing in real time among WHO Member States.

A revision of the International Health Regulations, referred to as IHR(2005), was unanimously adopted on 23 May 2005 by the World Health Assembly and these Regulations enter into force on 15 June 2007.

The broadened purpose and scope of the IHR (2005) are to "prevent, protect against, control and provide a public health response to the international spread of disease and which avoid unnecessary interference with international traffic and trade.

What has changed in the International Health Regulations (2005)

1) Updating existing measures of the current IHR

In addition to revising the permanent, routine measures for reducing the spread of disease at airports and ports, the existing technical guides on ship sanitation and hygiene and sanitation in aviation are being revised and updated.

New technical guides are also being developed to address the specific requirements of the IHR(2005), including guidance on the early warning components of national surveillance, public health actions at points of entry, and roles and responsibilities of National IHR Focal Points.

2) Proposed key changes and benefits to Member States

Real time event management system

The IHR(2005) requires the establishment at WHO and in Member States of real time event management systems for addressing public health risks and emergencies of international concern which work alongside the updated permanent and routine IHR environmental and epidemiological provisions. This real time event management system, already implemented in WHO's alert and response operations, relies on a variety of sources to identify potential public health emergencies of international concern. These sources include unofficial and confidential notifications by Member States, by WHO partners such as nongovernmental organizations and research institutes as well as by the media.

National core surveillance capacities

Consultations with Member States were started in 2001 to develop the core surveillance and response capacities required by countries in order to fulfil the IHR requirements of detecting, reporting and responding to public health risks and emergencies of international concern. These capacities are now set out in Annex 1 of the IHR(2005).

Notification of potential public health emergencies of international concern

The purpose and scope of the IHR(2005) is no longer limited to the notification of specific diseases. States are now required to notify WHO of all events that may constitute public health emergencies of international concern in accordance with the decision instrument in Annex 2.

This decision instrument identifies a limited set of criteria that will assist Member States in deciding whether an event is notifiable to WHO. The criteria are:

• Is the public health impact of the event serious?
• Is the event unusual or unexpected?
• Is there a significant risk of international spread?
• Is there a significant risk of international restriction(s) to travel and trade?

A number of specific diseases are also identified either for immediate notification under the IHR(2005) or for assessment against the criteria given above.

Support for States Parties

WHO will coordinate the provision of international technical assistance at the request of States Parties, in support of activities such as investigating, controlling or containing public health risks and emergencies. Through the Global Outbreak Alert and Response Network, the affected Member State will have access to over 120 network partners who can provide highly qualified staff and technical supplies.

When requested, WHO will work closely and confidentially with the affected Member State on verification of a public health event and the subsequent assessment of the international risk and any public health measures to be implemented. If the Director-General of WHO determines that a particular event constitutes a public health emergency of international concern, WHO will guide the appropriate response actions for Member States by issuing time-limited recommendations tailored to the assessed risk of the event. The Director-General will only issue such recommendations after having sought the advice of an Emergency Committee as set out in the IHR(2005).

National IHR Focal Points

The designation of National IHR Focal Points has made an important contribution to the process of developing the IHR (2005). Under the Regulations National IHR Focal Points are to play an equally important role in implementing the Regulations at the national level. The National IHR Focal Point is charged with maintaining a continuous official communication channel between WHO and States Parties. In addition to this legal requirement, the National IHR Focal Point will need to ensure the analysis of national public health risks in terms of international impact, participate in collaborative risk assessment with WHO, advise senior health and other government officials regarding notification to WHO and implementation of WHO recommendations, and distribute information to and coordinate input from several national sectors and government departments.

Benefits of the IHR(2005) to Member States

Working within a multilateral framework based on partnership and collaboration, Member States stand to benefit from the IHR(2005) by:

• Improving national and international surveillance
• Building on the current WHO system to detect and quickly respond to public health risks and emergencies of international concern
• Encouraging the use of modern communication tools
• Recognizing that disturbances to international traffic constitute an obstacle to reporting and that mechanisms to counter this interference need to be developed
• Having a set of generic rules to evaluate and resolve different kinds of urgent events
• Developing mechanisms to provide national and local protection within a set of rules which enjoy a broad consensus among all WHO Member States

Menyikapi Kasus HIV/AIDS Di Medan

SYAIFUL W. HARAHAP

Waspada OL, Senin, 23 Juni 2008 03:40 WIB

Berita "4 Persen PSK Di Medan Terjangkit HIV/AIDS" di Harian WASPADA (2 Juni 2008) sama sekali tidak menggambarkan realitas sosial tentang epidemi HIV di Medan. Secara nasional Kota Medan termasuk dalam daftar "100 Kab/Kota Program Akselerasi" penanggulangan HIV/AIDS. Sampai 31/3-2008 dilaporkan 360 kasus AIDS. Angka ini tidak menggambarkan kasus yang sebenarnya di masyarakat. Akibatnya, akan terus terjadi penularan IMS dan HIV secara horizontal antarpenduduk.

Dalam berita itu yang dipersoalkan adalah Pekerja Seks Komersial (PSK) yang menganggap jika sudah disuntik antibiotik maka mereka tidak akan tertular penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks, di dalam atau di luar nikah, yang disebut sebagai infeksi menular seksual (IMS), seperti sifilis, GO, hepatitis B, klamidia, dll., termasuk HIV.

Padahal, ada fakta yang luput terkait dengan temuan data tersebut yang justru menjadi persoalan besar bagi kesehatan masyarakat Kota Medan khususnya dan nusantara pada umumnya.

Mitos AIDS
Pertama, ada kemungkinan PSK yang terdeteksi HIV-positif di Medan tertular HIV dari laki-laki yang melakukan hubungan seks dengan PSK tersebut. Kalau ini yang terjadi maka di sudah ada (baca: banyak) laki-laki penduduk Kota Medan laki-laki yang mengidap HIV (HIV-positif). Laki-laki itu dalam kehidupan sehari-hari ada yang sebagai suami, lajang, duda, remaja yang bekerja sebagai pegawai, karyawan, pengajar, mahasiswa, pencopet, perampok, dll. Tapi karena tidak ada mekanisme yang bisa menjaring 'lelaki hidung belang' untuk menjalani tes HIV maka mereka pun tidak terdeteksi.

Selain itu mereka (laki-laki yang menularkan HIV kepada PSK) tidak menyadari dirinya sudah tertular HIV karena tidak ada tanda, gejala, atau ciri-ciri yang khas AIDS pada fisik orang-orang yang sudah tertular HIV sebelum masa AIDS (antara 5-10 tahun setelah tertular HIV). Tapi, pada rentang waktu ini sudah bisa terjadi penularan HIV melalui: (a) hubungan seks tanpa kondom di dalam atau di luar nikah, (b) transfusi darah yang tidak diskrining HIV, (c) jarum suntik, jarum tindik, jarum akupunktur, jarum tattoo, dan alat-alat kesehatan yang dipakai bersama-sama dengan bergiliran, (c) cangkok organ tubuh yang tidak diskrining HIV, dan (d) air susu ibu (ASI) melalui proses menyusui.

Kondisi di atas merupakan salah satu mata rantai penyebaran HIV secara horizontal antarpenduduk. Bagi yang beristri mereka akan menularkan IMS kepada istrinya atau perempuan lain yang menjadi pasangan seksualnya, termasuk PSK lain (horizontal). Kalau istrinya tertular maka ada risiko penularan kepada bayi yang dikandungnya. Bagi yang tidak beristri mereka akan menularkan HIV kepada perempuan lain yang menjadi pasangan seksualnya, termasuk PSK lain (horizontal).

Kedua, ada kemungkinan PSK yang terdeteksi HIV-positif di Medan itu sudah mengidap HIV ketika mulai praktek di Medan. Kalau ini yang terjadi maka laki-laki penduduk Kota Medan atau daerah lain yang datang ke Medan yang melakukan hubungan seks dengan PSK berisiko tinggi tertular HIV kalau hubungan seks dilakukan tidak pakai kondom. Kondisi ini juga mendorong penularan HIV antar penduduk seperti halnya kemungkinan pertama.

Masalah HIV/AIDS kian rumit karena selama ini materi KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) tentang HIV/AIDS dibumbui dengan norma, moral, dan agama sehingga yang muncul hanya mitos (anggapan yang salah). Misalnya, mengait-ngaitkan penularan HIV dengan seks bebas, zina, melacur, jajan, selingkuh, waria, dan homoseksual. Padahal, tidak ada kaitan langsung antara seks bebas, zina, melacur, jajan, selingkuh, waria, dan homoseksual dengan penularan HIV.

Seperti pada berita "Sumut Peringkat 4 kasus AIDS" di Harian WASPADA (2/6-2008). Tema seminar itu pun sudah mitos yaitu 'Narkoba, Seks Bebas Hubungannya dengan HIV-AIDS'.
Penularan HIV melalui hubungan seks (bisa) terjadi di dalam atau di luar nikah jika salah satu atau keduadua pasangan itu HIV-positif dan laki-laki tidak selalu memakai kondom setiap kali senggama dengan pasangannya. Maka, sama sekali tidak ada kaitan langsung antara seks bebas dengan penularan HIV/AIDS. Dalam hal ini tidak pula jelas apa yang dimaksud dengan 'seks bebas'. Kata ini merupakan terjemahan bebas dari free sex yang tidak dikenal dalam kosa kata bahasa Inggris.

Tes HIV Sukarela
Kalau yang dimaksud dengan 'seks bebas' adalah zina atau melacur maka sekali lagi tidak ada kaitan langsung antara 'seks bebas' dengan penularan HIV. Kalau sepasang laki-laki dan perempuan yang HIV-negatif melakukan 'seks bebas' maka tidak ada risiko penularan HIV.
HIV adalah virus yang tergolong sebagai retrovirus yaitu virus yang bisa mengembangbiakkan diri di dalam sel-sel darah putih manusia.

Ketika HIV mengembangbiakkan diri di sel darah putih maka sel-sel darah putih yang dipakai HIV sebagai 'pabrik' pun rusak. HIV yang baru diproduksi mencari sel darah putih lain untuk tempat berkembang biak. Begitu seterusnya sehingga sampai pada satu tahap ketika jumlah sel darah putih tinggal sedikit maka muncullah masa AIDS dengan beberapa gejala yang tidak khas AIDS. Pada tahap ini penyakit sangat mudah masuk karena sistem kekebalan tubuh yang sangat rendah. Penyakit-penyakit yang masuk pada masa AIDS inilah yang kemudian menyebabkan kematian pada Odha (Orang dengan HIV/AIDS).

Dalam jumlah yang dapat ditularkan HIV terdapat dalam cairan darah (laki-laki dan perempuan), air mani (laki-laki, dalam sperma tidak ada HIV), cairan vagina (perempuan), dan air susu ibu/ASI (perempuan). Penularan HIV melalui darah (bisa) terjadi kalau darah yang mengandung HIV masuk ke dalam tubuh melalui transfusi darah, jarum suntik, jarum tindik, jarum akupunktur, jarum tattoo, alat-alat kesehatan, dan cangkok organ tubuh. Penularan HIV melalui air mani dan cairan vagina yang mengandung HIV (bisa) terjadi melalui hubungan seks tanpa kondom di dalam atau di luar nikah. Penularan HIV melalui ASI yang mengandung HIV (bisa) terjadi melalui proses menyusui.

Terkait dengan kasus HIV/AIDS di kalangan pengguna narkoba (narkotik dan bahan-bahan berbahaya) dengan suntikan sering pula terjadi salah kaprah. Ada kesan yang menularkan HIV adalah narkoba. Penularan HIV pada pengguna narkoba suntikan terjadi karena mereka memakai jarum suntik yang sama secara bersama-sama dengan bergantian. Kalau di antara mereka ada yang HIV-positif maka yang lain pun berisiko pula tertular HIV.

Begitu pula dengan data kasus HIV/AIDS terbanyak pada kalangan pengguna narkoba suntik karena bagi yang akan menjalani rehabilitasi diwajibkan menjalani tes HIV. Maka, amatlah masuk akal banyak kasus HIV/AIDS terdeteksi di kalangan pengguna narkoba. Sebaliknya, tidak ada mekanisme yang memaksa 'laki-laki hidung belang' untuk menjalani tes HIV sehingga sedikit kasus yang terdeteksi di kalangan laki-laki yang perilakunya berisiko tinggi tertular HIV.

Untuk itulah dianjurkan kepada penduduk yang pernah melakukan (a) hubungan seks tanpa kondom di dalam atau di luar nikah dengan pasangan yang berganti-ganti, dan (b) hubungan seks tanpa kondom di dalam atau di luar nikah dengan seseorang yang sering berganti-ganti pasangan, seperti PSK, untuk melakukan tes HIV secara sukarela.

Kian banyak kasus HIV yang terdeteksi maka semakin banyak pula mata rantai penularan HIV yang diputuskan karena orang-orang yang terdeteksi HIV diajak untuk tidak menularkan HIV kepada orang lain. Mereka pun bisa pula ditangani secara medis agar mereka bisa tetap produktif. Sekarang sudah ada obat antiretroviral yaitu obat untuk menekan perkembangan HIV di dalam darah orang-orang yang tertular HIV.

Penulis adalah pemerhati masalah HIV/AIDS di LSM "InfoKespro" Jakarta.