Penyebab Kematian Telah Bergeser Dari Penyakit Menular

Jakarta, 02 Dec 2008

 

Penyebab kematian di Indonesia untuk semua umur, telah terjadi pergeseran dari penyakit menular ke penyakit tidak menular. Penyebab kematian perinatal (0-7 hari) yang terbanyak adalah respiratory disorders (gagguan pernafasan) (35,9%) dan premature (32,3%), sedangkan untuk usia (7-28 hari) penyebab kematian yang terbanyak adalah sepsis neonatorum (infeksi bakteri) (20,5%) dan congenital malformations (kelainan pada janin) (18,1%). Penyebab kematian bayi yang terbanyak adalah diare (31,4%) dan pneumonia (23,8%). Sedangkan untuk penyebab kematian anak balita sama dengan bayi, yaitu terbanyak adalah diare (25,2%) dan pneumonia (15,5%). Sedangkan untuk usia > 5 tahun, penyebab kematian yang terbanyak adalah stroke, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Hal itu disampaikan dr. Triono Sundoro, Ph.D, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Depkes pada Simposium Nasional IV hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tanggal 2 Desember 2008 di Jakarta.

Riskesdas menghasilkan berbagai data penting masalah kesehatan, misalnya prevalensi gizi buruk yang berada diatas rata-rata nasional (5,4%) ditemukan pada 21 provinsi dan 216 kabupaten/kota. Sedangkan berdasarkan gabungan hasil pengukuran Gizi Buruk dan Gizi Kurang Riskesdas 2007 menunjukkan bahwa sebanyak 19 provinsi mempunyai prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang diatas prevalensi nasional sebesar 18,4%. Namun demikian, target Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk pencapaian program perbaikan gizi yang diproyeksikan sebesar 20%, dan target Mil/enium Development Goals sebesar 18,5% pada 2015, telah dapat dicapai pada 2007, tutur dr. Triono.

Menurut dr. Triono, Posyandu merupakan tempat yang paling banyak dikunjungi untuk penimbangan balita yaitu sebesar 78,3%; balita yang ditimbang secara rutin (4 kali atau lebih), ditimbang 1-3 kali dan yang tidak pernah ditimbang) berturut-turut adalah 45,4%, 29,1%, dan 25,5%. Sedangkan kegiatan di posyandu untuk pemberian suplemen gizi (47,6%), PMT (45,7%), pengobatan (41,2%) dan imunisasi (55,8%). Secara keseluruhan, cakupan imunisasi pada anak usia 12 - 23 bulan menurut jenisnya yang tertinggi sampai terendah adalah untuk BCG (86,9%), campak (81,6%), polio tiga kali (71,0%), DPT tiga kali (67,7%) dan terendah hepatitis B (62,8%), ujar dr. Triono.

Sedangkan proporsi bayi berat lahir rendah (BBLR) sebesar 11,5% (berdasarkan catatan yang ada), dan ibu hamil yang memeriksaan kehamilan sebanyak 84,5%. Pemeriksaan yang paling sering dilakukan pada ibu hamil adalah pemeriksaan tekanan darah (97.1%) dan penimbangan berat badan ibu (94,8%). Sedangkan jenis pemeriksaan kehamilan yang jarang dilakukan pada ibu hamil, adalah pemeriksaan hemoglobin (33,8%) dan pemeriksaan urine (36,4%), kata dr. Triono.

Khusus untuk provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua ditemukan sebanyak 60% melahirkan bayinya di rumah. Penolong persalinan yang dominan di perkotaan adalah bidan [61,7%), sedangkan di perdesaan yang dominan adalah dukun bersalin (45,9%).

Hasil utama Riskesdas 2007 menggambarkan hubungan penyakit degeneratif seperti sindroma metabolik, stroke, hipertensi, obese dan penyakit jantung dengan status sosial ekonomi masyarakat (pendidikan, kemiskinan, dll). Penyakit hipertensi misalnya, tidak berkaitan dengan tingkat sosial ekonomi (kuintil pengeluaran/distribusi penduduk berdasarkan tingkat pengeluaran per kapita) seperti pada kuintil 1 (30,5%) dan kuintil 5 (33,0%), dan mulai banyak dijumpai pada kelompok usia muda 15-17 tahun (8,3%).

Tidak ada perbedaan perilaku merokok antara status sosial ekonomi rendah dan tinggi. Ditemukan peningkatan proporsi usia mulai merokok pada umur <20 tahun, dari 10,3% (SKRT, 2001) menjadi 11,9% (Riskesdas, 2007), tutur dr. Triono.

Proporsi low vision (penglihatan terbatas) di Indonesia adalah sebesar 4,8% (Asia 5% - 9%), kebutaan 0,9% dan katarak (1,8%) yang meningkat dari 1,2% menurut SKRT 2001. Patut diduga bahwa peningkatan jumlah kasus katarak ini berkaitan erat dengan peningkatan umur harapan hidup penduduk Indonesia pada periode 2005-2010 (69,1 tahun) dibanding periode 2000-2005 (66,2 tahun). Prevalensi nasional gangguan mental emosional pada penduduk yang berumur ~ 15 tahun adalah 11,6%, ujar dr. Triono.

Mengenai pentingnya Riskesdas, dr. Triono menyatakan, hingga kini belum tersedia data berbasis populasi yang memadai untuk perencanaan pembangunan sampai tingkat kabupaten/kota. Untuk itu, Balitbangkes Depkes menyelenggarakan Riskesdas 2007. Riskesdas adalah kegiatan riset yang diarahkan untuk mengetahui gambaran kesehatan dasar penduduk termasuk biomedis yang dilaksanakan dengan cara survey rumah tangga di seluruh wilayah kabupaten/kota secara serentak dan periodik.

Dalam Riskesdas 2007 berhasil dikumpulkan sebanyak 258.366 sampel rumah tangga dan 987.205 sampel anggota rumah tangga untuk pengukuran berbagai variabel kesehatan masyarakat. Riskesdas 2007 juga mengumpulkan 36.357 sampel untuk pengukuran berbagai variabel biomedik dari anggota rumah tangga yang berumur lebih dari 1 tahun yang bertempat tinggal di desa/kelurahan dengan klasifikasi perkotaan.

Khusus untuk pengukuran gula darah, berhasil dikumpulkan sebanyak 19.114 sampel yang diambil dari anggota rumah tangga berusia lebih dari 15 tahun. Untuk tes cepat yodium, berhasil dilakukan pengukuran pada 257.065 sampel rumah tangga. Sedangkan untuk pengukuran yodium di dalam urin, berhasil dilakukan pengukuran pada 8.473 sampel anak berumur 6-12 tahun yang tinggal di 30 kabupaten/kota dengan berbagai kategori tingkat konsumsi yodium, ujar dr. Triono.

Riskesdas, lanjut dr. Triono, merupakan salah satu perwujudan 4 grand strategy Depkes, yaitu berfungsinya sistem informasi kesehatan yang evidence-based melalui pengumpulan data dasar dan indikator kesehatan. Indikator yang dihasilkan antara lain meliputi status kesehatan dan faktor penentu kesehatan yang bertumpu pada konsep Henrik Blum, merepresentasikan gambaran wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Menurut dr. Triono, pertanyaan yang menjadi dasar pengembangan Riskesdas 2007 adalah: 1. Bagaimana status kesehatan dan faktor penentu kesehatan, baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota; 2. Bagaimana hubungan antara kemiskinan dan kesehatan; dan 3. Apakah terdapat masalah kesehatan yang spesifik?

Untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut, ujar dr. Triono, dirumuskan tujuan antara lain penyediaan data dasar status kesehatan dan faktor penentu kesehatan, baik di tingkat rumah tangga maupun tingkat individual, dengan ruang lingkup : 1. Status gizi; 2. Akses dan pemanfaatan pelayanan kesehatan; 3. Sanitasi lingkungan; 4. Konsumsi makanan; 5. Penyakit menular, penyakit tidak menular dan riwayat penyakit keturunan; 6. Ketanggapan pelayanan kesehatan; 7. Pengetahuan, sikap dan perilaku; 8. Disabilitas; 9. Kesehatan mental; 10. Imunisasi dan pemantauan pertumbuhan; 11. Kesehatan bayi; 12. Pengukuran anthropometri, tekanan darah, /ingkar perut dan lingkar lengan atas; 13. Pengukuran biomedis; 14. Pemeriksaan visus; 15. Pemeriksaan gigi; 16. Berbagai autopsiverbal peristiwa kematian; dan 17. Mortalitas.

Dr. Triono menyatakan, disain Riskesdas 2007 merupakan survei cross sectional yang bersifat deskriptif. Populasi dalam Riskesdas 2007 adalah seluruh rumah tangga di seluruh pelosok Republik Indonesia. Sam- pel rumah tangga dan anggota rumah tangga dalam Riskesdas 2007 dirancang identik dengan daftar sampel rumah tangga dan anggota rumah tangga Susenas 2007. Berbagai ukuran sampling error termasuk didalamnya standard error, relative standard error, confidence interval, design effect dan jumlah sampel tertimbang menyertai setiap estimasi variabel.

Dr. Triono mengakui adanya keterbatasan Riskesdas, mencakup non-random error antara lain: pembentukan kabupaten baru, blok sensus tidak terjangkau, rumah tangga tidak dijumpai, periode waktu pengumpulan data yang berbeda, estimasi tingkat kabupaten tidak bisa berlaku untuk semua indikator, dan data biomedis yang hanya mewakili blok sensus perkotaan. Khusus untuk lima provinsi (Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan NTT) baru dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2008, sementara 28 provinsi lainnya telah selesai dilaksanakan pada tahun 2007.

Menurut dr. Triono, hasil Riskesdas ini sangat bermanfaat sebagai asupan dalam pengembangan kebijakan dan perencanaan program kesehatan. Dengan 900 variabel, maka hasil Riskesdas 2007 telah dan dapat digunakan antara lain untuk pengembangan riset dan analisis lanjut, pengembangan nilai standar baru berbagai indikator kesehatan, . penelusuran hubungan kausal-efek, dan pemodelan statistik.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Setjen Depkes RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi telp./fax. 52907416-19 /529-21669, 5223002 atau email puskom. publik@yahoo.co.id.

Sumber : http://www.depkes.go.id/

 

HIV/AIDS : Sumut "Lampu Kuning"

Medan, Kompas - Tingginya angka pengidap HIV/AIDS di Sumatera Utara membuat provinsi ini berada dalam status "lampu kuning". Hingga Oktober 2008, jumlah pengidap HIV/ AIDS di seluruh Sumut mencapai 1.331 orang, dengan jumlah akumulasi penderita yang telah meninggal dunia sebanyak 107 orang.

Menurut Ketua Pelaksana Harian Komisi Penanggulangan AIDS Sumut dr Linda T Maas, melihat tingginya angka pengidap HIV (human immunodeficiency virus) dan AIDS (acquired immuno deficiency syndrome), Sumut sudah bisa dimasukkan ke dalam daerah dengan status "lampu kuning" untuk penyebaran virus mematikan ini. "Dari pendataan memang sudah cukup tinggi. Sudah masuk lampu kuning untuk Sumut. Namun, yang terdata ini kan tidak seperti yang kami harapkan karena fenomenanya seperti gunung es," ujarnya di Medan, Minggu (30/11).

Medan, Deli Serdang, dan Toba Samosir, menurut Linda, merupakan tiga daerah dengan jumlah pengidap HIV/AIDS terbesar di Sumut. Linda mengatakan, dari jumlah pengidap HIV/AIDS se-Sumut, sekitar 60 persen berusia 20 sampai 49 tahun. "Dari jumlah ini, 50 persen lebih berusia 20-29 tahun. Sebanyak 50 persennya tertular karena narkoba suntik," katanya.

Linda mengatakan, tema peringatan Hari AIDS se-Dunia 1 Desember tahun ini sudah sangat tepat, yakni "Orang Muda Membawa Perubahan". "Selama ini penularan HIV/AIDS yang paling tinggi masih dari hubungan seks berisiko dan juga dari narkoba suntik. Jumlah pengidap HIV/ AIDS dari narkoba suntik ini paling banyak adalah kalangan anak muda. Sudah tepat tema Hari AIDS se-Dunia," katanya. (BIL)

Sumber : http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/12/01/00061659/sumut.lampu.kuning

HIV/AIDS : 57 Persen Pengidap Berusia 15-30 Tahun

Berdasar data statistik laporan kasus HIV/AIDS di Indonesia sampai Juni 2008, sekitar 57 persen total kasus HIV/AIDS menimpa orang berusia 15-30 tahun.

Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sekaligus Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional Aburizal Bakrie di Jakarta, Sabtu (29/11).

Terkait peringatan Hari AIDS Sedunia 1 Desember 2008 yang bertema "Yang Muda Yang Membuat Perubahan", Aburizal Bakrie mengingatkan kaum muda agar lebih waspada dan menjaga diri dari bahaya HIV/AIDS.

"Pria yang berhubungan dengan penjaja seks, sekitar 50 persen di antaranya berusia kurang dari 30 tahun dan belum menikah. Perkembangan lain yang merisaukan yaitu terus meningkatnya prevalensi HIV," papar Aburizal.

Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault selaku Ketua Panitia Nasional Peringatan Hari AIDS Sedunia 2008 mengemukakan, HIV/AIDS merupakan virus terganas dan membahayakan kelangsungan hidup manusia yang hingga sekarang belum ditemukan obatnya. "Sehingga semua negara di dunia sepakat memerangi, menanggulangi, dan mencegah penyebarannya," tutur Adhyaksa.

Anak-anak terancam

Ribuan orang dan anak-anak Indonesia terancam virus mematikan ini. Tahun 2008, sebanyak 18.963 orang terjangkit HIV/AIDS, sekitar 798 orang di antaranya berusia 0-19 tahun. Jumlah ini masih jauh di bawah estimasi yang dibuat oleh Departemen Kesehatan tahun 2006, yaitu 193.000. DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Papua adalah tiga dari 33 provinsi dengan kasus tertinggi.

Trihadi Saptoadi, Direktur Nasional World Vision Indonesia, mengatakan, anak-anak harus menjadi prioritas utama dalam pencegahan HIV/AIDS. (LOK)

Sumber : http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/12/01/0037527/57.persen.pengidap.berusia.15-30.tahun

 

Wabah Kolera Tewaskan 53 Orang di Zimbabwe'

JENEWA--MI: Kematian 53 lebih orang karena penyakit kolera tercatat di Zimbabwe dalam satu hari bersama dengan 1.600 kasus baru, PBB mengatakan Selasa (25/11) waktu setempat, dan menyebutkan korban meninggal sejak Agustus mencapai 366 orang dan jumlah kasusnya 8.887 kasus.

Wabah itu juga memuat "dimensi regional", Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) memperingatkan, menunjuk pada laporan dari kementerian kesehatan Afrika Selatan mengenai yang diduga kasus kolera di Botswana.

"Wabah kolera belum terkendalikan. Kasus yang dilaporkan telah mencapai 8.887, dengan 366 kematian pada 25 November. Ini peningkatan 1.604 kasus dan 53 lagi kematian dari hari sebelumnya," kata OCHA.

Kantor itu mengatakan korban kematian yang lebih besar itu karena sebagian besar kematian lagi dilaporkan dari Beitbridge, yang berbatasan dengan Afrika Selatan.

Pada akhir pekan, pejabat kesehatan Afrika Selatan dan Zimbabwe bertemu untuk menangani wabah kolera yang juga telah menewaskan orang di Afrika Selatan itu.

Para pejabat kesehatan Afrika Selatan mengatakan rumah sakit di Musina, sebuah kota Afrika Selatan dekat perbatasan Zimbabwe, telah menangani 168 pasien, tiga dari mereka meninggal. (AFP/Ant/OL-06)

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NDY1OTM=

Info OMKABA : Pedagang Besar Farmasi Tidak Boleh Impor Obat

Depkes OL, 27 Nov 2008

Pedagang Besar Farmasi (PBF) tidak boleh lagi mengimpor obat dari luar negeri. Registrasi obat impor hanya boleh dilakukan industri farmasi dalam negeri yang mendapat persetujuan tertulis dari industri farmasi di luar negeri. Ketentuan ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI 1010/MENKES/PER/XI/2008 tanggal 3 November 2008 tentang Registrasi Obat.

Hal itu disampaikan Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K) dalam wawancara dengan Majalah TRUST dan Reuters berkaitan dengan penolakan Gabungan Perusahaan Farmasi Internasional (IPMG) terhadap Kepmenkes No. 1010 Tahun 2008 di Jakarta tanggal 26 November 2008.

Menurut Menkes, dalam keputusan sebelumnya yakni Keputusan Menkes No. 1191 Tahun 2002, Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah perusahaan yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran perbekalan farmasi. Penanggung jawabnya seorang apoteker dan dibantu asisten apoteker.

Pada Keputusan Menteri Kesehatan No. 1010/MENKES/ PER/XI/2008, PBF yang mempunyai kompetensi seperti itu tidak layak mengimpor obat dari luar negeri. Yang boleh mengimpor obat dari luar negeri adalah industri farmasi karena obat impor harus diregistrasi lagi di Indonesia untuk menjamin keamanan, khasiat dan mutunya sampai dengan pasca pemasaran, ujar dr. Siti Fadilah Supari.

Sistem organisasi PBF anggota IPMG tidak memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Kepmenkes No. 1010 Tahun 2008, yakni tidak memiliki fasilitas produksi di Indonesia. "Itu sangat merugikan. Seharusnya obat diimpor oleh industri obat. Kalau PBF bisa begitu, semua memilih menjadi PBF saja dan para investor di sini bisa lari semua. Justru dengan Keputusan Menkes No. 1010 Tahun 2008 ini diharapkan investor datang ke Indonesia", ungkap Menkes.

"Saya menginginkan keadilan. Saya tidak anti bekerja sama dengan asing. Tetapi saya ingin bekerja sama dengan adil. Indonesia punya pangsa pasar paling besar di ASEAN, mungkin terbesar setelah India dan China. Penduduk Indonesia 220 juta, sementara 30% dari jumlah itu masih membeli obat yang mahal. Bangunlah pabrik di Indonesia agar keuntungannya mengalir ke rakyat, karena bisa mengurangi pengangguran", ujar Dr. Siti Fadilah Supari.

Berdasarkan Permenkes No. 1010 Tahun 2008 tentang registrasi obat, registrasi obat baik produksi dalam negeri, obat impor, obat khusus untuk ekspor, maupun obat yang dilindungi paten hanya bisa dilakukan industri farmasi. Impor obat diutamakan untuk obat program kesehatan masyarakat, obat penemuan baru dan obat yang dibutuhkan tetapi tidak dapat diproduksi di dalam negeri, ujar Menkes.

Sumber : http://www.depkes.go.id/index.php?option=news&task=viewarticle&sid=3237#

DBD, Tifus, dan Leptospirosis Memuncak Bulan Februari

Penulis : Iwan Kurniawan dan Eriez M Rizal

BANDUNG--MI: Selama musim penghujan, penyakit yang paling banyak menyerang masyarakat yaitu demam berdarah dengue (DBD), malaria, tifus (tifoid), diare serta leptospirosis. Penyebarannya akan mulai memuncak pada bulan Februari mendatang.

Hal tersebut dikatakan dr Khie Chen Lie, spesialis penyakit dalam infeksi tropis Rumah Sakit (RS) Cipto Mangunkusumo, seusai simposium First Bandung Infection Diseases, di Bandung, Jawa Barat, Jumat (21/11). "Masyarakat harus mengenali betul karena semua gejala utamanya hampir sama yaitu demam. Sehingga masuk dalam infeksi penyakit daerah tropis," ujarnya.

Ia menjelaskan infeksi DBD dan malaria biasanya tertular melalui udara, sedangkan diare, tifoid dan leptospirosis melalui air kotor. Kelima infeksi penyakit tersebut dapat mengakibatkan kematian. "Jadi, semuanya masih menjadi masalah di lingkungan kita. Terutama penyakit yang berhubungan dengan banjir sekarang ini yakni diare dan leptospirosis yang mulai meningkat. Setelah curah hujan mulai berkurang akan muncul nyamuk aides. Bila tidak dibersihkan genangan air, kasus-kasus DBD pun juga meningkat," jelasnya.

Ia mengatakan untuk mencegah wabah-wabahnya, kebersihan lingkungan perlu sekali diperhatikan. Tidak hanya pemerintah, namun juga masyarakat yang berada di lingkungannya masing-masing. "Kadang-kadang terdapat genangan di pot-pot bunga dan kaleng-kaleng bekas. Bila terlihat, segeralah dibalikan biar tidak bersarang," paparnya.

Melalui kegiatan pencegahan di masing-masing lingkungan, ucapnya, pembasmian penyakit itu dapat diminimalkan. "Dengan demikian, semaksimalnya dicegah agar tidak mewabah," gumamnya. Menurutnya, wabah DBD yang tersebar di Indonesia per tahunnya mencapai 5.000 hingga 10.000 pasien. Dan, kematiannya masih 1%. "Cukup besar yaitu 800 lebih pasien, sehingga penanganannya belum tertanggulangi," jelasnya.

Sedangkan penyakit diare, tifoid dan leptospirosis, katanya, sekitar di bawah 1%. Biasanya penyebarannya di kota-kota besar, di antaranya Bandung, Jakarta, Surabaya dan Medan. "Kuncinya untuk penyakit ini yaitu mengenali gejala sehingga tidak terlambat. Sebisanya pasien (penderita) langsung dibawah ke puskesmas atau RS terdekat untuk mendapatkan pengobatan cairan," cetusnya.

Selain itu, ia mengatakan wabah penyakit yang terjadi di musim penghujan lebih tinggi menyerang kepada anak-anak. Ketahanan daya tahan tubuh yang tidak kebal, menjadi gampang terkena. "Kemampuan mengeluh anak-anak berbeda dengan orang dewasa, sehingga ia tidak mengobrolkan derita yang dialami itu kepada orang tuanya. Dari data yang ada juga menunjukan anak-anak sangat rentan. Jadi, ketika panasnya turun akan menjadi fase-fase shok, sehingga perlu diwaspadai melalui pengecekan darah,"  jelasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan daerah endemik tertinggi penyebaran malaria di Indonesia hampir menyeluruh. "Bisa saja di daerah pantai, rawa dan pebukitan. Untuk malaria, daerah Papua hingga Nusa Tenggara cukup tinggi penyebaran malaria tropika. Sedangkan di Sumatera dan Kalimantan lebih didominasi malaria anafeles," tandasnya.

Menanggapi program Indonesia Sehat 2020, Khie menilai program tersebut masih perlu ditingkatkan. "Saya kira program itu belum berhasil. Untuk itu, pengetahan dan perhatian kepada masyarakat harus ditingkatkan. Namun penyakit menular sangat susah dibasmi, meski di negara maju yang bersih sekalipun, tetap tidak bisa dihilangkan," pungkasnya.

Sementara itu, spesialis penyakit dalam RS Hasan Sadikin Bandung dr Backti Alisjahbana menilai penyebaran kelima penyakit itu masih menjadi langganan musim penghujan. "Untuk itu, bila terkena demam tinggi, segeralah dirujuk dan dites darahnya. Karena penyakit-penyakit ini cukup tinggi tingkat kematiannya," katanya. (IK/EM/OL-03)

17 PasienTerduga Flu Burung di Makassar Dinyatakan Negatif

Jumat, 21 2008 22:54 WIB

Penulis : Lina Herlina

MAKASSAR--MI: 17 pasien terduga flu burung yang dirawat di Rumah Sakit Regional Dr Wahidin Sudirohusodo, Makassar, Sulawesi Selatan, dinyatakan tidak terjangkit virus H5N1. Itu berdasakan hasil pemeriksaan laboratorium Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) Departemen Kesehatan yang menyatakan sampel darah dan specimen lendir semua pasien dinyatakan negatif.

Menurut juru bicara tim penanggulangan flu burung RS Regional Dr Wahidin Sudirohusodo Khalid Saleh, Jumat (21/11), hasil pemeriksaan dari sampel darah dan lendir pasien suspect ini diterima pihak Rumah Sakit Wahidin dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Kamis (20/11). Setelah menerima hasil laboratorium tersebut,   lima dari 17 pasien terduga flu burung tersebut dipulangkan karena kondisinya sudah membaik. Mereka adalah Annisa, 6, Firdaus, 6, Hasnawati, 34, Rahmawati, 2 dan Fauzi Ibnu Hajar, 3 bulan.

Selebihnya belum dipulangkan karena masih menunggu keputusan pemulangan dari dokter yang menanganinya  dari awal, karena menunggu kondisinysa lebih membaik. Mereka adalah Nur Awalia, 3,6, Nur Fadillah, 4 bulan, Salman, 6, Irwan, 6, Saleha, 2, Rohani, 60, Ilham, 2, Alif, 3, Desi, 5, Eki Reskiani, 5 bulan, Hartati, 26, Nuraeni, 31.

Pasien yang semuanya berasal dari Jalan Pate'ne, Kampung Tangki Jangang, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanayya, Makassar, Sulawesi Selatan. Sempat dirawat intensif selama 10 hari di ruang isolasi sejak dilarikan ke Rumah Sakit sejak 12 November lalu karena merasakan gejala awal flu burung yakni demam tinggi, sesak nafas dan flu yang didahului matinya secara tiba-tiba puluhan ekor unggas di kampung warga yang ternyata positif flu burung.

"Karena para pasien dinyatakan aman berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, mereka sudah bisa pulang," kata Khalid Saleh yang juga  direktur umum dan operasional RS Wahidin Sudirohusodo, Makassar saat ditemui di Rumah Sakit.

Khalid juga menambahkan, selama penanganan pasien flu burung belum ditemukan kendala. Baik dari sisi persediaan obat-obatan maupun peralatan.  "Peralatan untuk penanganan pasien flu burung lengkap yang didrop langsung dari Departemen Kesehatan ke rumah sakit ini. Antara lain alat-alat pelindung diri, tempat tidur, alat monitor dan fentilator,"  jelasnya.

Sementara itu, dua warga Kelurahan Sudiang lainnya yakni Iqbal, 6, dan Karmila, 4 juga sempat dilarikan ke RS Wahidin Sudirohusodo, Selasa (18/11) karena menderita demam tinggi. "Setelah dirawat beberapa hari dokter memvonis Karmila terserang gejala demam berdarah dan Iqbal hanya terserang flu biasa karena perubahan cuaca. Kami langsung bawa ke rumah sakit karena petugas di Puskesmas langsung beri rujukan tanpa memeriksa terlebih dahulu setelah tahu ada ayam mati. Tapi hari ini sudah bisa pulang," tutur Nurtati, 27, ibu dari Iqbal. (LN/OL-03)

BPOM Targetkan Bersihkan Obat Berbahaya Sebulan

Senin, 17 2008 11:34 WIB

Setelah merazia dan menarik 22 item obat tradisional dan suplemen obat kuat berbahan kimia obat keras, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menargetkan dalam satu bulan ke depan semua produk itu harus bersih dari pasaran.

"BPOM tidak akan berhenti dan terus-menerus melakukan razia obat ini di pasaran. Kita tarik dan nanti kita akan lakukan pemusnahan," kata Ketua BOPM, Husniah Rubiana Thamrin Akib di Jakarta, Senin (17/11).

Husniah mengungkapkan, razia akan digelar kembali setelah BPOM menginstruksikan menarik 22 obat kuat pada Jumat 14 November lalu, karena obat tradisional dan suplemen tersebut mengandung bahan kimia obat keras.

"Ini untuk melindungi masyarakat agar tidak membeli obat yang tidak terdaftar di BPOM maupun dengan resep dokter. Kita tidak mau disalahkan kembali seperti kasus susu formula bayi beberapa bulan yang lalu," ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen BPOM Ruslan Aspan mengatakan, razia ini akan dilaksanakan di seluruh Indonesia, karena obat tradisional maupun suplemen lebih banyak beredar di toko obat, walaupun apotek juga ada yang menjual obat kuat itu.

"Kita harapkan dalam waktu satu bulan, produk yang tercantum dalam Public Warning No.KH.00.01.43.5847 tanggal 14 November 2008, bersih di pasaran. Kita mengharapkan masyarakat tidak mengkonsumsi lagi, kalau ragu bisa menghubungi BPOM," lanjutnya.

Ruslan mengatakan, pihaknya akan segera menarik produk-produk itu, seperti yang sudah banyak beredar di pasaran yaitu, tripoten mengandung Tadalafil serta Maca Gold yang mengandung Sildenafil Sitrat yang dapat menyebabkan kematian. (Ant/OL-01)

Sumber : MIOL http://www.mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NDQ0NjE=

Dugaan Cluster Flu Burung Terjadi di Makassar

Penulis : Cornelius Eko (Media Indonesia)
Berdasarkan kumpulan sejumlah data yang masuk, untuk sementara waktu pihak Departemen Kesehatan menyimpulkan kecil kemungkinan 17 pasien suspect flu burung (Avian Influenza/AI) yang kini dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Regional Dr Wahidin Sudirohusodo, Makassar, Sulawesi Selatan terindikasi positif menderita flu burung.

"Data yang masuk memang masih sepotong-potong. Tapi dapat disimpulkan pasien tidak mengalami leukopeni (penurunan jumlah sel darah putih), terang Plh. Direktur Jenderal Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Depkes Tjandra Yoga Aditama pada Media Indonesia, Kamis (13/11).

Menurut Tjandra, 70% pasien positif flu burung mempunyai ciri-ciri terkena leukopeni. Umumnya penderita positif flu burung kandungan jumlah sel darah putih drop hingga berada dibawah kisaran 5000 ml akibat terinfeksi virus H5N1.

Disamping leukopeni, gejala klinis yang umumnya ada pada pasien positif adalah gejala panas, sesak nafas, thrombositopeni (penurunan jumlah sel darah dalam darah) dan pneumonia (infeksi paru-paru yang menimbulkan masalah respirasi).

Kendati demikian Tjandra tidak menampik terdapat faktor resiko berupa matinya sejumlah unggas pada lingkungan korban. "Faktor risiko (dekat dengan unggas mati) memang ada. Tapi belum ada laporan unggas yang mati terpapar H5N1 atau tidak," imbuhnya.

Namun secara keseluruhan, Tjandra mengaku informasi yang diterima Depkes masih samar. Imbasnya, sulit bagi instansi ini menentukan status korban. Hingga saat ini, sample dari 17 penderita belum bisa dikirim ke laboratorium pusat rujukan flu burung di Lembaga Eijkman dan laboratorium Badan Litbangkes Depkes di Jakarta. "Baru siang tadi tim diterjunkan ke sana," tuturnya.

Berdasarkan kesepakatan, status pasien positif flu burung hanya bisa diumumkan secara resmi setelah melewati pemeriksaan pemeriksaan RT-PCR ke-dua laboratorium itu. Seandainya ke-17 orang tersebut positif flu burung, maka bisa dipastikan ini merupakan kasus cluster (flu burung berkelompok) terbesar di dunia. Sebelumnya kasus cluster terbanyak terjadi di Karo, Sumatra Utara yang terjadi pada 9 orang yang berdekatan. Semakin banyak kejadian cluster, maka dapat diindikasikan kasus flu burung antarmanusia makin dekat. (Tlc/OL-03)

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NDM3NTA=

CALHAJ EMBARKASI MEDAN DIANGKUT SAUDI ARABIA AIRLINE

CALHAJ EMBARKASI MEDAN DIANGKUT SAUDI ARABIA AIRLINE

Untuk pertama kalinya pada musim haji 1429 H/2008 M ini, jemaah calhaj Embarkasi Medan akan diangkut pesawat B 747 seri 300/400 berkapasitas 450 calhaj, milik Saudi Arabia Airlines.

Dalam laporannya kepada Gubsu Syamsul Arifin dan tamu undangan lainnya di ruang Pusat Informasi Haji Ahmed, senin Sore, 3 Nopember 2008, Kakanwil Depagsu Drs. H. Syaiful Mahyar Bandar, MAP selaku ketua PPIH Embarkasi Medan mengungkapkan penerbangan calhaj sebanyak 8.185 orang (jemaah 8.095 orang, petugas 90 orang) dibagi dalam 18 kloter, sedangkan sebanyak 81 orang calhaj lagi akan bergabung dengan calhaj Embarkasi lain, kemungkinan dengan calhaj kloter 14 Batam.

Dilaporkan minat masyarakat Sumut menunaikan ibadah haji sangat meningkat terbukti waiting list calhaj Sumut sampai senin sore, 3 Nopember 2008 berjumlah 26.477 orang, sehingga ada yang akan berangkat haji tahun 2012. Waiting list terbanyak adalah Medan 7.902 orang, Labuhan Batu 4.405 orang, Tapsel 2.725 orang, dll.

Mengenai pembinaan jemaah di tingkat kecamatan dilaksanakan 10 kali pertemuan, di Kab/Kota 4 kali pertemuan. Ini di luar pembinaan oleh KBIH dan Majelis Taklim, dll.

Pembentukan dan pemantapan tugas Ketua Regu/Ketua Rombongan dilaksanakan di Kab/Kota pada bulan September s/d Oktober 2008 dengan jumlah ketua regu 720 orang, Ketua Rombongan 182 orang. Pemantapan lanjutan akan dilaksanakan lagi saat di Embarkasi.

Jam bertamu tahun ini hanya di peruntukkan bagi kloter 1 s/d 9 sedangkan kloter 10 s/d 18 ditiadakan karena jadwal penerbangan sangat berfluktuasi. Dalam jam bertamu, tegas Syariful Mayha tidak diperkenankan kepada keluarga jemaah dan pengunjung lainnya membawa makanan olahan.

Sumber : PPIH Emb.Mes

KUNJUNGAN GUBSU KE EMBARKASI HAJI MEDAN

PERSIAPAN PENYELENGGARAAN HAJI EMBARKASI MEDAN CUKUP BAIK

Gubsu H. Syamsul Arifin, SE menilai persiapan penyelenggaraan ibadah haji Embarkasi Medan tahun ini cukup baik.
Hal ini dikemukakan Syamsul Arifin ketika meninjau langsung persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi Medan tahun 1429 H/2008 M di Asrama Haji Medan, Senin sore 3 Nopember 2008.
Acara dihadiri unsur Muspida Sumut DPRD Sumut dan Kakanwil Depagsu Drs. H. Syaiful Mahya Bandar, MAP, Ketua MUI Sumut Prof. DR. H. Abdullah Syah, MA, Pejabat walikota Medan Afifuddin Lubis, Ketua DPRD Medan Drs. H. Syahdan Syahputra dan sejumlah pers media cetak dan elektronik.
"Persiapan penyelenggaraan haji tahun ini masih tetap baik, dan seandainya anda merasa puas atas pelayanan yang diberikan para petugas haji, beritahu kepada teman-teman tapi kalau tidak puas, beritahukan kepada Panitia Penyelanggara Haji agar diperbaiki", kata Syamsul di depan pers.
Dalam kaitan itu Syamsul menghimbau kepada para calhaj agar lebih banyak bersabar dalam melaksanakan ibadah haji baik ketika ditanah air maupun ditanah suci.
Kepada para petugas diharapkan agar menunjukkan prestasinya dalam bertugas melayani jemaah haji sehingga “terpuji” dan “teruji” kemampuannya didepan calon jemaah haji.


Sumber : PPIH Emb.MES

Info Susu Bermelamin : 2.390 Bayi di China Masih Dirawat di RS

Kamis, 30 Oktober 2008 09:18 WIB

BEIJING--MI: Kementerian Kesehatan China, Rabu, menyatakan bahwa 2.390 bayi di seluruh negeri itu masih mendapat perawatan di rumah sakit karena sakit ginjal akibat susu bubuk yang tercemar.

Salah seorang bayi berada dalam kondisi serius, kata Kementerian tersebut.

Jumlah bayi yang menjadi pasien di rumah sakit turun sebesar sepertiga dari satu pekan sebelumnya, ketika lebih dari 3.600 bayi masih dirawat di rumah sakit.

Sebanyak 48.514 anak kecil, katanya, telah pulih dan meninggalkan rumah sakit sejak susu bubuk yang diproduksi oleh Sanlu Group didapati berisi bahan kimia terlarang melamin pada pertengahan September.

Pada Rabu saja, 90 anak kecil menjalani perawatan baru di rumah sakit dan 218 telah sembuh, kata Kementerian itu.

Lebih dari 4.500 lembaga medis di seluruh China telah melakukan pengobatan gratis dan pemeriksaan anak kecil yang dikhawatirkan keracunan dalam skandal tersebut. (Xinhua/Ant/OL-01)

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NDAzMDM=

Info Flu Burung : Ada 3 Pasien Terduga Flu Burung di Bandar Lampung

Sabtu, 1 November 2008 | 00:49 WIB

Kompas - RSUD Abdul Moeloek kembali menerima tiga pasien terduga flu burung, Kamis (30/10) sore. Dari uji klinis diketahui dua pasien positif berstatus terduga flu burung dan satu pasien berstatus negatif.

Ketua Tim Penanggulangan Flu Burung Lampung, yang juga dokter spesialis paru RSUD Abdul Moeloek, Pad Dilangga, Jumat (31/10), mengatakan, ketiga pasien itu: Sutarjo (45) dan anaknya, Fendi Prenata (11 bulan), serta anak tetangga Sutarjo, Joko Prabowo (9). Mereka warga Desa Watu Agung, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah.

Ketiganya dirujuk ke RSUD Abdul Moeloek oleh RS Ponco Warno, Lampung Tengah, pada Kamis (30/10) pukul 17.00 dengan gejala, di antaranya, panas tinggi, batuk-batuk, sesak napas.

Menurut Pad, ketiganya sudah diberi tamiflu—obat khusus bagi terduga penderita flu burung. Didukung uji klinis, tim penanggulangan memastikan dua pasien, yaitu Joko dan Fendi, positif berstatus terduga flu burung, sedangkan Sutarjo negatif. Sudah diambil contoh darah dan cairan mukosa atau cairan hidung untuk uji laboratorium.

Serangan berawal dari kematian 12 ayam kampung di rumah Sutarjo dua hari sebelumnya. Ayam itu kemudian dinyatakan mati akibat flu burung.

Semarang endemik

Kabupaten Semarang masih menjadi wilayah endemik virus avian influenza atau H5N1 pada unggas sehingga harus mengantisipasi saat musim hujan yang bisa meningkatkan kerentanan berjangkitnya H5N1. Di wilayah ini sekitar 1,4 juta ayam dipelihara secara tradisional.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang drh Bambang Sutrisno, di Ungaran, Semarang, Jateng, mengatakan, beberapa tahun terakhir, kasus unggas terpapar virus H5N1 ditemukan di 19 kecamatan dan 1.000 lebih unggas dimusnahkan.

Idealnya jumlah vaksin yang tersedia minimal sepertiga jumlah populasi unggas. Saat ini tersedia sekitar 100.000 vaksin siap edar. (GAL/HLN)

Sumber http://cetak.kompas.com

Download Dokumen Pendukung Sertifikat Hapus Serangga di Pesawat Udara

Kegiatan Pengamanan Bidang Kesehatan Haji di Embarkasi Polonia Medan

1. PROTAP PEMERIKSAAN AKHIR CJH DI EMBARKASI MEDAN
2. ALUR LAYANAN CJH PADA PROSES PEMERIKSAAN KESEHATAN DI EMBARKASI POLONIA MEDAN

3. proses-embarkasi-mes-1428-h-dalam-foto-1428.pdf

Download Dokumen Pendukung Sertifikat Hapus Serangga di Pesawat Udara
01-se-sertifikat-desinseksi-pesawat-dan-formulir-pendukung.pdf
02-tanggapan-adbandara-polonia-medan-thd-desinseksi.pdf
03tanggapan-dirjen-departemen-perhubungan-ri-thd-des.pdf
04-jawaban-dirjen-pp-pl-depkes-ri-ttg-hapus-serangga-pesawat.pdf

05-Contoh sertifikat disesuaikan dengan contoh yang ada dalam kepdirjen PP & PL
06-surat-permintaan-penawaran-harga-pelaksanaan-desinseksi.pdf
07-surat-pemberitahuan-akan-berakhir-sertifikat-hapus-serangga.pdf

Kepdirjen PP & PL ttg PETUNJUK TEKNIS HAPUS SERANGGA (DISINSEKSI) KAPAL LAUT DAN PESAWAT UDARA (Kepdirjen PP & PL No. 2659 Tahun 2007)

Pola Tarif Disinseksi Pesawat Pengangkut Calon Jamaah Haji

Demi keseragaman pola pelayanan Disinseksi Pesawat Pengangkut Calon Jamaah Haji (CJH) pada seluruh Embarkasi Polonia Medan, berikut ini link tentang Pola Tarif Badan Usaha mitra kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Medan di Embarkasi/ Debarkasi Polonia Medan.

Terimakasih atas kerjasama yang baik

SIMULASI PENANGGULANGAN KEGAWAT DARURATAN DI BANDARA POLONIA MEDAN.

Pukul 09.05 Kapten Pilot melaporkan kepada petugas Air Traffic Controler (ATC) di Approach
Control Unit Bandara-Polonia Medan bahwa pesawatnya mengalami gangguan berupa landing gear problem (left gear unlocked). Supervisor ATC kemudian melaporkan keadaan ini. Security bandara segera mengamankan akses di dan ke bandara Polonia Medan, menyiagakan personil dilokasi TKP, Rendezvous point, staging area dan menghubungi pospol Bandara.

Setelah mengetahui keadaan ini Airport Duty Manager mengadakan koordinasi dengan instansi terkait untuk menurunkan tim meminimalisasi jatuhnya korban dan kerugian lainnya. Mengetahui adanya pesawat yang memerlukan bantuan maka petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP Kelas I Medan)/Wilker Polonia melakukan stand by position dengan mengirimkan Tim dokter dan paramedis.

Beberapa saat kemudian pilot melaporkan 5 menit lagi pesawat akan landing dan meminta kepada petugas ATC untuk melakukan fly pass di atas runway untuk check landing gear dan membutuhkan bantuan (PKP-PK) pada saat mendarat.

Pukul 09.21 Pesawat mendarat di bandara Polonia Medan dengan menggunakan landasan pacu 05. Saat roda pendaratan menyentuh landasan tiba-tiba ban pada main wheel sebelah kiri pecah, pesawat kehilangan kendali dan keluar dari landasan pacu masuk ke shoulder sekitar 25 m, terdengar suara ledakan yang sangat keras, mesin pesawat sebelah kiri lepas, sayap patah serta pesawat terbakar.

Tim dariseluruh instansi terkait segera melakukan tindakan cepat menuju TKP, diawali oleh Tim Pemadam kebakaran, keamanan, Basarnas, PMI, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Medan/Wilker Polonia , Imigrasi dan Bea Cukai.

Dalam waktu kurang 15 menit api berhasil dipadamkan selanjutnya korban dievakuasi Tim Basarnas, PMI Medan dan AURI ke collecting Area untuk diberi label sesuai keadaan korban. Korban yang membutuhkan stabilisasi medis segera diberi label merah, korban yang memerlukan pengawasan ketat (perawatan dapat ditunda sementara) diberi label Kuning, penumpang yang tidak memerlukan pengobatan (pengobatan dapat ditunda) diberi label Hijau sedangkan korban meninggal diberi label Hitam.

Selanjutnya korban diangkut ke Triage Area. Di Triage area petugas medis lapangan sudah stand by dengan petugas yaitu : Adam, Laura, Mesdiana Dr. Ramlan Sitompul (KKP Kelas I Medan/Wilker Polonia) serta dibantu petugas medis lainnya. Dilakukan pertolongan medis secukupnya untuk memperbaiki keadaan umum pasien. Diutamakan pertolongan pasien dengan label Merah dan Kuning.

Dr. Ramlan Sitompul (KKP Kelas I Medan/Wilker polonia) yang bertugas sebagai Koordinator Triage Area memerintahkan kepada seluruh ambulance dan Tim bantuan medis dari Rumah Sakit se-kota Medan untuk mengevakusi korban berdasarkan skala prioritas sambil melakukan monitoring dan pendataan. Selanjutnya seluruh korban label merah dan kuning dievakusi ke rumah sakit, kemudian korban dengan label hijau diangkut dengan menggunakan bus yang disediakan bandara Polonia Medan. Sedangkan yang meninggal diangkut dengan menggunakan mobil jenazah.

Akhirnya diperoleh data korban yaitu : luka bakar sebanyak 7 orang (Merah 4, Hijau 3), korban patah tuang 8 orang (Merah 5, Hijau 3), luka ringan 35 orang, pingsan/shock 15 orang, tidak ada luka 70 orang, meninggal dunia 5 orang.

Demikianlah simulasi penanggulangan Gawat Darurat penerbangan di Bandara Udara Internasional Polonia Medan pada hari : Rabu, tanggal : 29 september 2008. Acara ini dihadiri langsung oleh Kepala kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Medan Dr. Syahril Aritonang, MHA yang memberi dukungan moril bagi Tim KKP. Suatu kehormatan bagi KKP Kelas I Medan/Wilker Polonia yang dipercaya sebagai koordinator Tim Medis di Triage Area.

Di kursi undangan terlihat hadir pejabat Sipil dan Militer Tingkat Sumatera Utara didampingi para kepala instansi yang bertugas di Bandara Polonia Medan.

Yellow fever in the Central African Republic

30 October 2008 -- On 22 August the Ministry of Health (MoH) of the Central African Republic reported a laboratory confirmed case of yellow fever. This is the second Yellow fever event reported by the Central African Republic in 2008. The case has been laboratory confirmed for Yellow fever by the Institut Pasteur, Dakar.

The initial case is a 32-year old male from Ngotto village, sub-prefecture of Boda, Prefecture of La Lobaye, who presented with symptoms of fever and jaundice. He is alive and continues to recover from his illness. The case was detected by the national Yellow fever surveillance system.

The outbreak investigation team evaluated 34 contacts in Boda sub-prefecture. Four presented with symptoms of fever or jaundice and the other 30 were asymptomatic.

On the basis of the assessment of the outbreak situation, it was decided to vaccinate 183,992 people against Yellow fever in the four sub-prefectures of the Prefecture of La Lobaye (Mbaiki, Mongoumba, Boda and Bogonda) and part of the neighbouring Prefecture of La Sangha (sub-prefecture of Bambio).

The Prefecture of La Lobaye is not an endemic area for Yellow fever. In March 2008, the Central African Republic reported some Yellow fever cases in the North West of the country and a mass vaccination campaign against Yellow fever was conducted successfully in the region.

In response to the outbreak, the MoH has made a request for yellow fever vaccines and operational costs for the preventative mass vaccination campaign from the GAVI funded Global Emergency Stockpile for Yellow fever vaccine, managed by the International Coordinating Group on Vaccine Provision for Yellow Fever Control (YF-ICG).

HIV /AIDS : Dibutuhkan Sebuah Skema Baru Pendanaan ARV

Rabu, 29 Oktober 2008 | 01:32 WIB

Jakarta, Kompas - Krisis ketersediaan obat antiretroviral atau ARV di berbagai daerah di Tanah Air terus berlanjut. Beberapa jenis obat ARV bahkan telah kosong persediaannya. Agar orang dengan HIV/AIDS atau ODHA tidak putus berobat, kalangan swasta dan lembaga donor diminta ikut membantu menyediakan obat tersebut.

Ketua Perhimpunan Dokter Peduli AIDS Indonesia Prof Samsuridjal Djauzi dalam diskusi yang diprakarsai Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Selasa (28/10) di Jakarta, menyatakan, persediaan obat ARV di sejumlah rumah sakit hanya cukup untuk 2 minggu sampai sebulan ke depan.

Saling meminjam

Salah seorang ODHA yang aktif dalam Jaringan Orang Terinfeksi HIV (JOTHI) menyatakan, saat ini banyak ODHA di berbagai daerah terancam putus berobat.

Mereka harus saling meminjam persediaan obat ARV antar-ODHA, bahkan sampai mencari ke rumah sakit di provinsi lain. "Beberapa jenis obat ARV telah kosong," ujarnya.

"Saya baru ditelepon rumah sakit agar segera mengambil obat ARV. Saya hanya mendapat jatah satu minggu," kata Santi, aktivis peduli AIDS.

Menurut dia, kondisi ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam menjamin ketersediaan obat ARV sebagai hak para ODHA dalam mengakses layanan kesehatan.

Prof Zubairi Djoerban dari PB IDI menyatakan, di sejumlah negara, cakupan ODHA yang mengakses layanan ARV jauh lebih tinggi dibanding Indonesia. Pemerintah Brasil, misalnya, menyediakan obat ARV secara gratis untuk 170.000 orang.

Hal ini bisa menghemat anggaran pengobatan infeksi oportunistik dan para ODHA tetap bisa produktif.

Terobosan

Menurut Samsuridjal, terganggunya kesinambungan obat ARV yang disubsidi penuh pemerintah menimbulkan potensi resistensi. Padahal obat ARV bisa mempertahankan hidup ODHA.

Saat ini ketersediaan obat ARV terhambat oleh terbatasnya dana, anggaran terlambat turun, berbelitnya proses tender, dan dana Global Fund yang hanya bisa digunakan untuk obat impor.

Untuk mengatasi krisis ketersediaan ARV perlu ada terobosan agar obat ARV bisa tersedia secepat mungkin sehingga para ODHA tidak putus berobat.

"Dana utama dari pemerintah pusat sebaiknya digunakan untuk obat lini pertama. Pemerintah daerah hendaknya menyediakan obat cadangan," ujarnya.

Lembaga donor juga diharapkan ikut membantu menyediakan ARV.

"Pemerintah harus segera menggalang kalangan swasta dan lembaga donor untuk ikut membantu pendanaan obat ARV sesegera mungkin, tidak hanya menunggu ada lembaga donor datang," kata Ketua Bidang Kajian Penanggulangan Penyakit Menular PB IDI dr Pandu Riono.

Pembagian kewenangan

Kejelasan pembagian wewenang antara Depkes dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional juga harus diperjelas.

Jadi, kalau ada krisis ketersediaan obat ARV, ada pihak yang bertanggung jawab. "Pendanaan obat ARV seharusnya tidak hanya dari dana publik, tapi juga ada skema pendanaan dari asuransi dan swasta," ujarnya. (evy)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/10/29/01322592/dibutuhkan.sebuah.skema.baru.pendanaan.arv

Diare Renggut 160.000 Nyawa Anak Setiap Tahun

Diare merenggut nyawa 160.000 anak di dunia setiap tahun, terutama karena kelalaian dalam mencuci tangan pakai sabun guna mematikan kuman penyebab diare yang melekat pada tangan.

 

Kepala Sub-Dinas Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Benny Latuperisa, di Kupang, Selasa (14/10) mengatakan, untuk menekan angka diare di dunia, maka pemerintah di 20 negara mencanangkan tanggal 15 Oktober sebagai hari cuci tangan pakai sabun.

 

Untuk tingkat Provinsi NTT, pencanangan hari cuci tangan pakai sabun itu akan dilakukan di SD I Inpres Naikotan I Kupang pada Rabu 15 Oktober, oleh Gubernur Drs. Frans Lebu Raya, dengan dihadiri sekitar 500 murid utusan berbagai SD di Kota Kupang.

 

Letuperisa mengatakan, cuci tangan bukanlah hal baru bagi masyarakat, namun mencuci tangan pakai sabun cenderung mulai ditinggalkan masyarakat. Padahal, dengan mencuci tangan pakai sabun bisa mencegah 44 persen timbulnya penyakit diare dan 23 persen kemungkinan timbulnya infeksi saluran pernapasan.

 

"Besok (Kamis 15 Oktober) cuci tangan pakai sabun mulai dicanangkan dan dilakukan serentak di 22 negara," kata Latuperisa dan menambahkan, anak-anak sekolah dan tenaga pendidik menjadi sasaran program ini. Sasaran atas anak dan pendidik ini, menurutnya, karena anak mudah terkena diare, juga anak bisa menjadi agen perubahan dan guru bisa memberikan teladan untuk kemudian disebarkan ke masyarakat yang lebih luas. Selain murid dan pendidik, sasaran lainnya adalah pers, organsasi profesi, pembuat kebijakan publik, selebritis, tokoh agama, akademisi dan masyarakat luas.

 

Dia mengatakan, cuci tangan pakai sabun harus menjadi sebuah gerakan sosial agar semua lapisan masyarakat dan semua usia merasa wajib mencuci tangan pakai sabun sesudah ke jamban dan sebelum menjamah makanan, memasak atau menyajikan makanan.

 

Pencanangan hari cuci tangan pakai sabun ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat, mendorong advokasi di tingkat pengambil keputusan, apalagi dilakukan dengan sangat mudah dan murah.

 

Untuk sejumlah wilayah di NTT yang sulit medapatkan air bersih, Kepala Seksi Penyuluhan Program Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan NTT, drg Iin Adriani mengatakan, pihaknya telah melakukan uji coba teknologi sederhana yang terbuat dari jeriken berisi air lima liter yang dilubangi. Air lima liter itu, ternyata bisa untuk mencuci tangan 40 orang dalam ujicoba di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang selalu menjadi langganan kejadian luar biasa (KLB) diare setiap tahun. (Ant/OL-02)

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/index.php?ar_id=MzY0NDQ=

 

New virus from Arenaviridae family in South Africa and Zambia

13 October 2008 -- The results of tests conducted at the Special Pathogens Unit, National Institute for Communicable Diseases (NICD) of the National Health Laboratory Service in Johannesburg, and at the Special Pathogens and Infectious Disease Pathology branches of the Centers for Disease Control in Atlanta, USA, provide preliminary evidence that the causative agent of the disease which has resulted in the recent deaths of 3 people from Zambia and South Africa, is a virus from the Arenaviridae family.

Analysis continues at the NICD and CDC in order to characterize this virus more fully. CDC and NICD are technical partners in the Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN).

Meanwhile, a new case has been confirmed by PCR in South Africa. A nurse who had close contact with an earlier case has become ill, and has been admitted to hospital. Contacts have been identified and are being followed-up.

WHO and its GOARN partners continue to support the Ministries of Health of the two countries in various facets of the outbreak investigation, including laboratory diagnosis, investigations, active case finding and follow-up of contacts.

Source : http://www.who.int/csr/don/2008_10_13/en/index.html

Pencegahan HIV/AIDS Gagal

KPA Minta Aturan No Condom No Sex

 

Jakarta - Pencegahan penyebaran virus HIV/AIDS di Indonesia dinilai gagal. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) meminta pemerintah tegas mengeluarkan aturan 'no condom no sex'.

"Upaya pencegahan kita gagal, terutama kalau masalah pencegahan HIV/AIDS. Pengobatan itu mahal sekali, sedangkan anggaran pengobatan dari pemerintah hanya Rp 70 miliar," kata Ketua KPA Nafsiah Mboi.

Hal itu dikatakannya dalam diskusi peluncuran diseminasi Survei Terpadu Biologis Perilaku (STBP) di Gedung Departemen Kesehatan (Depkes), Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (13/10/2008).

Menurut Nafsiah, cara yang paling efektif untuk menanggulangi HIV/AIDS adalah dengan melakukan pencegahan. Begitu pentingnya pencegahan itu sehingga dia menekankannya berkali-kali.

"Harus ada upaya dorongan pada pencegahan, pencegahan, dan pencegahan," tegasnya.

Upaya pencegahan itu, imbuh Nafsiah, perlu dibarengi dengan perubahan konstruksi sosial di dalam masyarakat menyangkut arti kejantanan. Kejantanan harus diidentikkan dengan kemampuan untuk melindungi diri sendiri dan orang lain, termasuk dari bahaya HIV/AIDS.

"Harus ada perubahan, laki-laki jantan itu kayak apa sih? Laki-laki jantan itu yang bisa melindungi dirinya dan orang lain, melindungi kesehatan dirinya dan orang lain," tukasnya.

Mengingat hubungan seksual adalah salah satu penyebar utama virus HIV/AIDS, lanjut Nafsiah, pemerintah perlu membuat kebijakan terkait dengan penggunaan kondom. Pemerintah harus membuat kebijakan wajib pakai kondom bagi pelaku hubungan seksual yang bebas.
"Pemerintah harus bisa membuat kebijakan wajib makai kondom atau tidak (seks) sama sekali, no kondom no sex," tandas dia.(sho/nwk)

Sumber : Taufiqqurahman – detikNews

http://www.detiknews.com/read/2008/10/14/014033/1019534/10/pencegahan-hiv/aids-gagal,-kpa-minta-aturan-no-condom-no-sex

Unknown disease in South Africa and Zambia

10 October 2008 -- On 12 September, an office employee at a safari tour company living and working in Zambia underwent medical evacuation to South Africa with an as-yet unknown disease. The patient died in a Johannesburg hospital on 14 September.

On 27 September, the paramedic who cared for the index case during her evacuation to South Africa was admitted to hospital in Johannesburg where he died on 2 October. In addition, a nurse who cared for the index case in South Africa died on 5 October in Johannesburg.

Laboratory analysis has been conducted in South Africa at the Special Pathogens Unit, National Institute for Communicable Diseases (NICD) of the National Health Laboratory Service. Samples have, so far, tested negative for a series of viral haemorrhagic fevers and other common infectious disease pathogens. Tests to identify the pathogen continue at the NICD in South Africa and further testing will be performed at the Special Pathogens and Infectious Disease Pathology branches of the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Atlanta, United States. CDC and NICD are technical partners in the Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN ).

Clinical features common to the three patients initially include fever, headache, diarrhoea and myalgia developing into rash and hepatic dysfunction, followed by rapid deterioration and death. Bleeding was not a marked clinical feature (NICD report (.pdf)).

There are no further known symptomatic cases, either in Zambia or in South Africa. 121 known contacts of the fatal cases are being traced in South Africa and 23 in Zambia.

WHO and its partners are actively supporting the investigation at provincial and national levels. Epidemiologists from the WHO African Regional Office have arrived to assist both countries, and personal protective equipment (PPE) and sampling equipment are en route to Lusaka. WHO is also providing support to the Ministries of Health of the two countries with epidemiological investigations, active case finding and follow-up of contacts.

While the investigations and follow-up of contacts continue, there have been no new cases since the last death on 4 October. There is no indication at this point of the need for any restriction of travel to or from Zambia or South Africa and no special measures are required for passengers arriving from these countries.

WHO African Regional Office is providing updated information to the WHO Country Offices in the neighbouring countries.

Info OMKA : Pembiaran Komunikasi Ragu dan 'Lelet' Ala BPOM

Informasi tentang keamanan pangan dan obat merupakan hal yang mutlak diperoleh publik tanpa terkecuali dari penyelenggara negara, dalam hal ini adalah Departemen Kesehatan serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Berbagai kasus ketidakamanan pangan dalam lima tahun terakhir terus menerus mengusik publik tanpa kepastian yang jelas. Produk pangan menjadi sangat sensitif bagi semua orang karena jika pangan yang kita telan tidak aman, dapat berefek buruk terhadap kesehatan atau bahkan kematian.

Terkait dengan masalah keamanan pangan, publik dengan keterbatasan pada akses ke teknologi, pengetahuan dan kemampuannya sulit untuk dapat mengetahui apakah suatu produk pangan berbahaya atau tidak jika tidak ada informasi resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik informasi dari industri dan tentunya Pemerintah sebagai pemberi izin dan pengawas. Dalam hal ini BPOM dan kemungkinan juga Departemen Kesehatan sebagai regulator.

Dasar dari semua informasi untuk publik hanya berdasarkan dua Undang-Undang, yaitu UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan dan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, beserta aturan pelaksanaannya.

Banyaknya kasus keamanan pangan dalam 5 tahun terakhir sangat meresahkan publik dan patut diduga muncul sebagai akibat 'lelet'-nya komunikasi Pemerintah dalam hal ini BPOM. Kasus bakso mengandung borax, makanan berformalin, susu mengandung bakteri enterobacter sakazakii dan yang terakhir kasus melamine dalam susu produk China telah menimbulkan keresahan publik yang dasyat akibat 'lelet'-nya kerja BPOM.

Tidak jarang langkah BPOM bukannya menyelesaikan masalah tetapi menimbulkan polemik yang berkepanjangan dan semakin meresahkan publik, contohnya susu yang mengandung enterobacter sakazakii yang sampai digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh seorang pengacara.

Contoh lainnya pada kasus terkini, yaitu kasus melamine pada pangan produk China yang menggunakan susu bermelamine lamban diantisipasi BPOM karena konon saat kasus mulai merebak para petinggi BPOM sedang berada di luar negeri sehingga para bawahan kesulitan mengambil keputusan. Tidak saja konsumen pangan yang menunggu-nunggu keputusan atau langkah-langkah BPOM tetapi juga pedagang/pengecer dan industri di seluruh Indonesia cemas.

Apakah harus menunggu sampai jatuh korban, baru Negara bertindak? Pembiaran semacam ini tentunya tidak boleh dibiarkan karena kepentingan konsumen dilindungi UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf c yang menyatakan bahwa Hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Langkah "Lelet" dan Ragu BPOM

Langkah dan tindakan BPOM terhadap ketidakberesan produksi, iklan, label dan distribusi pangan, obat serta kosmetika seharusnya dapat diambil secara tegas dan cepat karena secara legal kewenangan BPOM sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama antara Menteri Kesehatan dan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 264 A/Menkes/SKB/VII/2003 dan Nomor 02/SKB/M.PAN/7/2003 tentang Tugas, Fungsi, dan Kewenangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan.

Selain itu Keppres No. 103 Tahun 2001, yang kemudian diubah menjadi Keppres No. 46 Tahun 2002 tentang organisasi Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) dan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, BPOM juga memberikan mandat kepada BPOM sebagai penyelia, melakukan supervisi, pelatihan dan menyusun standar keamanan pangan.

Pada kasus susu yang mengandung enterobacter sakazakii, Kepala BPOM, Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Menteri Kesehatan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena tidak menginformasikan merek susu yang tercemar enterobacter sakazakii. Begitu pula pada kasus melamine pada susu China, BPOM tidak menginformasikan dengan jelas dan tegas kepada publik serta tidak memberikan teguran langsung ke industri seperti PT Kraft Food Indonesia (Oreo Wafer) dan Mars (M&M's dan Snickers). Namun teguran BPOM diajukan melalui Asosiasi Peretail Indonesia (Aprindo). Ada apa? Patut diduga ada yang disembunyikan oleh BPOM.

Masalahnya di pasar Indonesia saat ini banyak beredar produk sejenis yang dilarang, seperti Oreo, M&M's, Snickers dan lain-lain yang tidak menggunakan campuran susu dari China. Apakah produk tersebut juga harus ditarik? Informasinya serba tidak jelas dan membuat publik bertanya-tanya. Selain itu banyak pula produk impor ilegal sejenis (Oreo, M&M's, Snickers dll) yg menggunakan label non bahasa Indonesia beredar atau dijual di pasar swalayan besar tanpa ada tindakan dari BPOM.

Dugaan saya BPOM memang ragu dalam memberikan informasi ke publik. BPOM juga ragu menindak dan patut diduga memang melakukan pembiaran masuknya produk pangan ilegal ke pasar Indonesia. Tidak percaya? Coba anda berkunjung ke pasar swalayan/modern, seperti Food Hall, Ranch Market, dan lain-lain. Ada biskuit Oreo, coklat bar Snickers, coklat Pocky, biscuit Ritz buah dalam keleng produk Malaysia dan berbagai produk pangan impor ilegal lain yang tidak terdaftar di BPOM dipajang diberbagai sudut ruangan tanpa khawatir akan ada razia atau penyitaan yang dilakukan oleh BPOM.

Sesuai dengan UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan, Pasal 37 huruf c yang menyatakan: "Terhadap pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pemerintah dapat menetapkan persyaratan bahwa pangan terlebih dahulu diuji dan atau diperiksa di Indonesia dari segi keamanan, mutu, dan atau gizi sebelum peredarannya".

Jadi jelas tanpa ada tanda uji dari BPOM (kode MD untuk produk lokal dan ML untuk produk impor diikuti 12 digit angka), produk pangan tersebut ilegal dan harus disita oleh BPOM bukan dibiarkan seperti saat ini.

Bagi industri atau distributor produk ilegal sanksinya jelas diatur pada UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan Pasal 58 huruf b dan c yang menyatakan "Barang siapa memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia dan atau mengedarkan di dalam wilayah Indonesia pangan yang tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2); menghambat kelancaran proses pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53; dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah)".

Jadi jika sampai Kepala BPOM "lelet" dan ragu dalam memberikan informasi kepada konsumen, industri dan distributor tentang adanya kandungan melamine dalam susu dari China serta tidak menarik produk ilegal dari pasar, maka secara hukum patut diduga Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Menteri Kesehatan telah melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran hukum.

Bagaimana Sikap Masyarakat?

Publik sebagai pihak yang akan, sedang dan sudah mengkonsumsi produk pangan tentunya tetap harus kritis. Hak publik untuk kritis dalam hal kualitas pangan dilindungi oleh UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan seperti yang tertera pada Pasal 51: "Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan perlindungan bagi orang perseorangan yang mengkonsumsi pangan, sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku".

Jadi dengan lambannya BPOM dalam menangani berbagai kasus produk pangan berbahaya, masyarakat harus dengan sadar segera mengingatkan Kepala BPOM. Jika Kepala BPOM tetap mengabaikan koreksi publik, maka saya menganjurkan agar publik segera mendaftarkan pembiaran yang dilakukan oleh Kepala BPOM dan Menteri Kesehatan ke Pengadilan Negeri setempat. Publik terpaksa harus meminjam palu hakim untuk mengingatkan Kepala BPOM agar taat hukum.

Ingat! Jika anda juga membiarkan komunikasi ragu dan 'lelet' ala BPOM tanpa melakukan koreksi, artinya anda semua ikut berperan dalam pelanggaran hukum yang patut diduga akan menelan korban cukup besar. Jadi sebagai konsumen tetaplah kritis dan waspada. (nrl/nrl)

Sumber : Agus Pambagio – detikNews

http://www.detiknews.com/read/2008/10/06/100908/1015829/103/pembiaran-komunikasi-ragu-dan-lelet-ala-bpom

Agus Pambagio (Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen)