Pola Tarif Disinseksi Pesawat Pengangkut Calon Jamaah Haji

Demi keseragaman pola pelayanan Disinseksi Pesawat Pengangkut Calon Jamaah Haji (CJH) pada seluruh Embarkasi Polonia Medan, berikut ini link tentang Pola Tarif Badan Usaha mitra kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Medan di Embarkasi/ Debarkasi Polonia Medan.

Terimakasih atas kerjasama yang baik

SIMULASI PENANGGULANGAN KEGAWAT DARURATAN DI BANDARA POLONIA MEDAN.

Pukul 09.05 Kapten Pilot melaporkan kepada petugas Air Traffic Controler (ATC) di Approach
Control Unit Bandara-Polonia Medan bahwa pesawatnya mengalami gangguan berupa landing gear problem (left gear unlocked). Supervisor ATC kemudian melaporkan keadaan ini. Security bandara segera mengamankan akses di dan ke bandara Polonia Medan, menyiagakan personil dilokasi TKP, Rendezvous point, staging area dan menghubungi pospol Bandara.

Setelah mengetahui keadaan ini Airport Duty Manager mengadakan koordinasi dengan instansi terkait untuk menurunkan tim meminimalisasi jatuhnya korban dan kerugian lainnya. Mengetahui adanya pesawat yang memerlukan bantuan maka petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP Kelas I Medan)/Wilker Polonia melakukan stand by position dengan mengirimkan Tim dokter dan paramedis.

Beberapa saat kemudian pilot melaporkan 5 menit lagi pesawat akan landing dan meminta kepada petugas ATC untuk melakukan fly pass di atas runway untuk check landing gear dan membutuhkan bantuan (PKP-PK) pada saat mendarat.

Pukul 09.21 Pesawat mendarat di bandara Polonia Medan dengan menggunakan landasan pacu 05. Saat roda pendaratan menyentuh landasan tiba-tiba ban pada main wheel sebelah kiri pecah, pesawat kehilangan kendali dan keluar dari landasan pacu masuk ke shoulder sekitar 25 m, terdengar suara ledakan yang sangat keras, mesin pesawat sebelah kiri lepas, sayap patah serta pesawat terbakar.

Tim dariseluruh instansi terkait segera melakukan tindakan cepat menuju TKP, diawali oleh Tim Pemadam kebakaran, keamanan, Basarnas, PMI, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Medan/Wilker Polonia , Imigrasi dan Bea Cukai.

Dalam waktu kurang 15 menit api berhasil dipadamkan selanjutnya korban dievakuasi Tim Basarnas, PMI Medan dan AURI ke collecting Area untuk diberi label sesuai keadaan korban. Korban yang membutuhkan stabilisasi medis segera diberi label merah, korban yang memerlukan pengawasan ketat (perawatan dapat ditunda sementara) diberi label Kuning, penumpang yang tidak memerlukan pengobatan (pengobatan dapat ditunda) diberi label Hijau sedangkan korban meninggal diberi label Hitam.

Selanjutnya korban diangkut ke Triage Area. Di Triage area petugas medis lapangan sudah stand by dengan petugas yaitu : Adam, Laura, Mesdiana Dr. Ramlan Sitompul (KKP Kelas I Medan/Wilker Polonia) serta dibantu petugas medis lainnya. Dilakukan pertolongan medis secukupnya untuk memperbaiki keadaan umum pasien. Diutamakan pertolongan pasien dengan label Merah dan Kuning.

Dr. Ramlan Sitompul (KKP Kelas I Medan/Wilker polonia) yang bertugas sebagai Koordinator Triage Area memerintahkan kepada seluruh ambulance dan Tim bantuan medis dari Rumah Sakit se-kota Medan untuk mengevakusi korban berdasarkan skala prioritas sambil melakukan monitoring dan pendataan. Selanjutnya seluruh korban label merah dan kuning dievakusi ke rumah sakit, kemudian korban dengan label hijau diangkut dengan menggunakan bus yang disediakan bandara Polonia Medan. Sedangkan yang meninggal diangkut dengan menggunakan mobil jenazah.

Akhirnya diperoleh data korban yaitu : luka bakar sebanyak 7 orang (Merah 4, Hijau 3), korban patah tuang 8 orang (Merah 5, Hijau 3), luka ringan 35 orang, pingsan/shock 15 orang, tidak ada luka 70 orang, meninggal dunia 5 orang.

Demikianlah simulasi penanggulangan Gawat Darurat penerbangan di Bandara Udara Internasional Polonia Medan pada hari : Rabu, tanggal : 29 september 2008. Acara ini dihadiri langsung oleh Kepala kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Medan Dr. Syahril Aritonang, MHA yang memberi dukungan moril bagi Tim KKP. Suatu kehormatan bagi KKP Kelas I Medan/Wilker Polonia yang dipercaya sebagai koordinator Tim Medis di Triage Area.

Di kursi undangan terlihat hadir pejabat Sipil dan Militer Tingkat Sumatera Utara didampingi para kepala instansi yang bertugas di Bandara Polonia Medan.

Yellow fever in the Central African Republic

30 October 2008 -- On 22 August the Ministry of Health (MoH) of the Central African Republic reported a laboratory confirmed case of yellow fever. This is the second Yellow fever event reported by the Central African Republic in 2008. The case has been laboratory confirmed for Yellow fever by the Institut Pasteur, Dakar.

The initial case is a 32-year old male from Ngotto village, sub-prefecture of Boda, Prefecture of La Lobaye, who presented with symptoms of fever and jaundice. He is alive and continues to recover from his illness. The case was detected by the national Yellow fever surveillance system.

The outbreak investigation team evaluated 34 contacts in Boda sub-prefecture. Four presented with symptoms of fever or jaundice and the other 30 were asymptomatic.

On the basis of the assessment of the outbreak situation, it was decided to vaccinate 183,992 people against Yellow fever in the four sub-prefectures of the Prefecture of La Lobaye (Mbaiki, Mongoumba, Boda and Bogonda) and part of the neighbouring Prefecture of La Sangha (sub-prefecture of Bambio).

The Prefecture of La Lobaye is not an endemic area for Yellow fever. In March 2008, the Central African Republic reported some Yellow fever cases in the North West of the country and a mass vaccination campaign against Yellow fever was conducted successfully in the region.

In response to the outbreak, the MoH has made a request for yellow fever vaccines and operational costs for the preventative mass vaccination campaign from the GAVI funded Global Emergency Stockpile for Yellow fever vaccine, managed by the International Coordinating Group on Vaccine Provision for Yellow Fever Control (YF-ICG).

HIV /AIDS : Dibutuhkan Sebuah Skema Baru Pendanaan ARV

Rabu, 29 Oktober 2008 | 01:32 WIB

Jakarta, Kompas - Krisis ketersediaan obat antiretroviral atau ARV di berbagai daerah di Tanah Air terus berlanjut. Beberapa jenis obat ARV bahkan telah kosong persediaannya. Agar orang dengan HIV/AIDS atau ODHA tidak putus berobat, kalangan swasta dan lembaga donor diminta ikut membantu menyediakan obat tersebut.

Ketua Perhimpunan Dokter Peduli AIDS Indonesia Prof Samsuridjal Djauzi dalam diskusi yang diprakarsai Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Selasa (28/10) di Jakarta, menyatakan, persediaan obat ARV di sejumlah rumah sakit hanya cukup untuk 2 minggu sampai sebulan ke depan.

Saling meminjam

Salah seorang ODHA yang aktif dalam Jaringan Orang Terinfeksi HIV (JOTHI) menyatakan, saat ini banyak ODHA di berbagai daerah terancam putus berobat.

Mereka harus saling meminjam persediaan obat ARV antar-ODHA, bahkan sampai mencari ke rumah sakit di provinsi lain. "Beberapa jenis obat ARV telah kosong," ujarnya.

"Saya baru ditelepon rumah sakit agar segera mengambil obat ARV. Saya hanya mendapat jatah satu minggu," kata Santi, aktivis peduli AIDS.

Menurut dia, kondisi ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam menjamin ketersediaan obat ARV sebagai hak para ODHA dalam mengakses layanan kesehatan.

Prof Zubairi Djoerban dari PB IDI menyatakan, di sejumlah negara, cakupan ODHA yang mengakses layanan ARV jauh lebih tinggi dibanding Indonesia. Pemerintah Brasil, misalnya, menyediakan obat ARV secara gratis untuk 170.000 orang.

Hal ini bisa menghemat anggaran pengobatan infeksi oportunistik dan para ODHA tetap bisa produktif.

Terobosan

Menurut Samsuridjal, terganggunya kesinambungan obat ARV yang disubsidi penuh pemerintah menimbulkan potensi resistensi. Padahal obat ARV bisa mempertahankan hidup ODHA.

Saat ini ketersediaan obat ARV terhambat oleh terbatasnya dana, anggaran terlambat turun, berbelitnya proses tender, dan dana Global Fund yang hanya bisa digunakan untuk obat impor.

Untuk mengatasi krisis ketersediaan ARV perlu ada terobosan agar obat ARV bisa tersedia secepat mungkin sehingga para ODHA tidak putus berobat.

"Dana utama dari pemerintah pusat sebaiknya digunakan untuk obat lini pertama. Pemerintah daerah hendaknya menyediakan obat cadangan," ujarnya.

Lembaga donor juga diharapkan ikut membantu menyediakan ARV.

"Pemerintah harus segera menggalang kalangan swasta dan lembaga donor untuk ikut membantu pendanaan obat ARV sesegera mungkin, tidak hanya menunggu ada lembaga donor datang," kata Ketua Bidang Kajian Penanggulangan Penyakit Menular PB IDI dr Pandu Riono.

Pembagian kewenangan

Kejelasan pembagian wewenang antara Depkes dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional juga harus diperjelas.

Jadi, kalau ada krisis ketersediaan obat ARV, ada pihak yang bertanggung jawab. "Pendanaan obat ARV seharusnya tidak hanya dari dana publik, tapi juga ada skema pendanaan dari asuransi dan swasta," ujarnya. (evy)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/10/29/01322592/dibutuhkan.sebuah.skema.baru.pendanaan.arv

Diare Renggut 160.000 Nyawa Anak Setiap Tahun

Diare merenggut nyawa 160.000 anak di dunia setiap tahun, terutama karena kelalaian dalam mencuci tangan pakai sabun guna mematikan kuman penyebab diare yang melekat pada tangan.

 

Kepala Sub-Dinas Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Benny Latuperisa, di Kupang, Selasa (14/10) mengatakan, untuk menekan angka diare di dunia, maka pemerintah di 20 negara mencanangkan tanggal 15 Oktober sebagai hari cuci tangan pakai sabun.

 

Untuk tingkat Provinsi NTT, pencanangan hari cuci tangan pakai sabun itu akan dilakukan di SD I Inpres Naikotan I Kupang pada Rabu 15 Oktober, oleh Gubernur Drs. Frans Lebu Raya, dengan dihadiri sekitar 500 murid utusan berbagai SD di Kota Kupang.

 

Letuperisa mengatakan, cuci tangan bukanlah hal baru bagi masyarakat, namun mencuci tangan pakai sabun cenderung mulai ditinggalkan masyarakat. Padahal, dengan mencuci tangan pakai sabun bisa mencegah 44 persen timbulnya penyakit diare dan 23 persen kemungkinan timbulnya infeksi saluran pernapasan.

 

"Besok (Kamis 15 Oktober) cuci tangan pakai sabun mulai dicanangkan dan dilakukan serentak di 22 negara," kata Latuperisa dan menambahkan, anak-anak sekolah dan tenaga pendidik menjadi sasaran program ini. Sasaran atas anak dan pendidik ini, menurutnya, karena anak mudah terkena diare, juga anak bisa menjadi agen perubahan dan guru bisa memberikan teladan untuk kemudian disebarkan ke masyarakat yang lebih luas. Selain murid dan pendidik, sasaran lainnya adalah pers, organsasi profesi, pembuat kebijakan publik, selebritis, tokoh agama, akademisi dan masyarakat luas.

 

Dia mengatakan, cuci tangan pakai sabun harus menjadi sebuah gerakan sosial agar semua lapisan masyarakat dan semua usia merasa wajib mencuci tangan pakai sabun sesudah ke jamban dan sebelum menjamah makanan, memasak atau menyajikan makanan.

 

Pencanangan hari cuci tangan pakai sabun ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat, mendorong advokasi di tingkat pengambil keputusan, apalagi dilakukan dengan sangat mudah dan murah.

 

Untuk sejumlah wilayah di NTT yang sulit medapatkan air bersih, Kepala Seksi Penyuluhan Program Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan NTT, drg Iin Adriani mengatakan, pihaknya telah melakukan uji coba teknologi sederhana yang terbuat dari jeriken berisi air lima liter yang dilubangi. Air lima liter itu, ternyata bisa untuk mencuci tangan 40 orang dalam ujicoba di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang selalu menjadi langganan kejadian luar biasa (KLB) diare setiap tahun. (Ant/OL-02)

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/index.php?ar_id=MzY0NDQ=

 

New virus from Arenaviridae family in South Africa and Zambia

13 October 2008 -- The results of tests conducted at the Special Pathogens Unit, National Institute for Communicable Diseases (NICD) of the National Health Laboratory Service in Johannesburg, and at the Special Pathogens and Infectious Disease Pathology branches of the Centers for Disease Control in Atlanta, USA, provide preliminary evidence that the causative agent of the disease which has resulted in the recent deaths of 3 people from Zambia and South Africa, is a virus from the Arenaviridae family.

Analysis continues at the NICD and CDC in order to characterize this virus more fully. CDC and NICD are technical partners in the Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN).

Meanwhile, a new case has been confirmed by PCR in South Africa. A nurse who had close contact with an earlier case has become ill, and has been admitted to hospital. Contacts have been identified and are being followed-up.

WHO and its GOARN partners continue to support the Ministries of Health of the two countries in various facets of the outbreak investigation, including laboratory diagnosis, investigations, active case finding and follow-up of contacts.

Source : http://www.who.int/csr/don/2008_10_13/en/index.html

Pencegahan HIV/AIDS Gagal

KPA Minta Aturan No Condom No Sex

 

Jakarta - Pencegahan penyebaran virus HIV/AIDS di Indonesia dinilai gagal. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) meminta pemerintah tegas mengeluarkan aturan 'no condom no sex'.

"Upaya pencegahan kita gagal, terutama kalau masalah pencegahan HIV/AIDS. Pengobatan itu mahal sekali, sedangkan anggaran pengobatan dari pemerintah hanya Rp 70 miliar," kata Ketua KPA Nafsiah Mboi.

Hal itu dikatakannya dalam diskusi peluncuran diseminasi Survei Terpadu Biologis Perilaku (STBP) di Gedung Departemen Kesehatan (Depkes), Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (13/10/2008).

Menurut Nafsiah, cara yang paling efektif untuk menanggulangi HIV/AIDS adalah dengan melakukan pencegahan. Begitu pentingnya pencegahan itu sehingga dia menekankannya berkali-kali.

"Harus ada upaya dorongan pada pencegahan, pencegahan, dan pencegahan," tegasnya.

Upaya pencegahan itu, imbuh Nafsiah, perlu dibarengi dengan perubahan konstruksi sosial di dalam masyarakat menyangkut arti kejantanan. Kejantanan harus diidentikkan dengan kemampuan untuk melindungi diri sendiri dan orang lain, termasuk dari bahaya HIV/AIDS.

"Harus ada perubahan, laki-laki jantan itu kayak apa sih? Laki-laki jantan itu yang bisa melindungi dirinya dan orang lain, melindungi kesehatan dirinya dan orang lain," tukasnya.

Mengingat hubungan seksual adalah salah satu penyebar utama virus HIV/AIDS, lanjut Nafsiah, pemerintah perlu membuat kebijakan terkait dengan penggunaan kondom. Pemerintah harus membuat kebijakan wajib pakai kondom bagi pelaku hubungan seksual yang bebas.
"Pemerintah harus bisa membuat kebijakan wajib makai kondom atau tidak (seks) sama sekali, no kondom no sex," tandas dia.(sho/nwk)

Sumber : Taufiqqurahman – detikNews

http://www.detiknews.com/read/2008/10/14/014033/1019534/10/pencegahan-hiv/aids-gagal,-kpa-minta-aturan-no-condom-no-sex

Unknown disease in South Africa and Zambia

10 October 2008 -- On 12 September, an office employee at a safari tour company living and working in Zambia underwent medical evacuation to South Africa with an as-yet unknown disease. The patient died in a Johannesburg hospital on 14 September.

On 27 September, the paramedic who cared for the index case during her evacuation to South Africa was admitted to hospital in Johannesburg where he died on 2 October. In addition, a nurse who cared for the index case in South Africa died on 5 October in Johannesburg.

Laboratory analysis has been conducted in South Africa at the Special Pathogens Unit, National Institute for Communicable Diseases (NICD) of the National Health Laboratory Service. Samples have, so far, tested negative for a series of viral haemorrhagic fevers and other common infectious disease pathogens. Tests to identify the pathogen continue at the NICD in South Africa and further testing will be performed at the Special Pathogens and Infectious Disease Pathology branches of the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Atlanta, United States. CDC and NICD are technical partners in the Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN ).

Clinical features common to the three patients initially include fever, headache, diarrhoea and myalgia developing into rash and hepatic dysfunction, followed by rapid deterioration and death. Bleeding was not a marked clinical feature (NICD report (.pdf)).

There are no further known symptomatic cases, either in Zambia or in South Africa. 121 known contacts of the fatal cases are being traced in South Africa and 23 in Zambia.

WHO and its partners are actively supporting the investigation at provincial and national levels. Epidemiologists from the WHO African Regional Office have arrived to assist both countries, and personal protective equipment (PPE) and sampling equipment are en route to Lusaka. WHO is also providing support to the Ministries of Health of the two countries with epidemiological investigations, active case finding and follow-up of contacts.

While the investigations and follow-up of contacts continue, there have been no new cases since the last death on 4 October. There is no indication at this point of the need for any restriction of travel to or from Zambia or South Africa and no special measures are required for passengers arriving from these countries.

WHO African Regional Office is providing updated information to the WHO Country Offices in the neighbouring countries.

Info OMKA : Pembiaran Komunikasi Ragu dan 'Lelet' Ala BPOM

Informasi tentang keamanan pangan dan obat merupakan hal yang mutlak diperoleh publik tanpa terkecuali dari penyelenggara negara, dalam hal ini adalah Departemen Kesehatan serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Berbagai kasus ketidakamanan pangan dalam lima tahun terakhir terus menerus mengusik publik tanpa kepastian yang jelas. Produk pangan menjadi sangat sensitif bagi semua orang karena jika pangan yang kita telan tidak aman, dapat berefek buruk terhadap kesehatan atau bahkan kematian.

Terkait dengan masalah keamanan pangan, publik dengan keterbatasan pada akses ke teknologi, pengetahuan dan kemampuannya sulit untuk dapat mengetahui apakah suatu produk pangan berbahaya atau tidak jika tidak ada informasi resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik informasi dari industri dan tentunya Pemerintah sebagai pemberi izin dan pengawas. Dalam hal ini BPOM dan kemungkinan juga Departemen Kesehatan sebagai regulator.

Dasar dari semua informasi untuk publik hanya berdasarkan dua Undang-Undang, yaitu UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan dan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, beserta aturan pelaksanaannya.

Banyaknya kasus keamanan pangan dalam 5 tahun terakhir sangat meresahkan publik dan patut diduga muncul sebagai akibat 'lelet'-nya komunikasi Pemerintah dalam hal ini BPOM. Kasus bakso mengandung borax, makanan berformalin, susu mengandung bakteri enterobacter sakazakii dan yang terakhir kasus melamine dalam susu produk China telah menimbulkan keresahan publik yang dasyat akibat 'lelet'-nya kerja BPOM.

Tidak jarang langkah BPOM bukannya menyelesaikan masalah tetapi menimbulkan polemik yang berkepanjangan dan semakin meresahkan publik, contohnya susu yang mengandung enterobacter sakazakii yang sampai digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh seorang pengacara.

Contoh lainnya pada kasus terkini, yaitu kasus melamine pada pangan produk China yang menggunakan susu bermelamine lamban diantisipasi BPOM karena konon saat kasus mulai merebak para petinggi BPOM sedang berada di luar negeri sehingga para bawahan kesulitan mengambil keputusan. Tidak saja konsumen pangan yang menunggu-nunggu keputusan atau langkah-langkah BPOM tetapi juga pedagang/pengecer dan industri di seluruh Indonesia cemas.

Apakah harus menunggu sampai jatuh korban, baru Negara bertindak? Pembiaran semacam ini tentunya tidak boleh dibiarkan karena kepentingan konsumen dilindungi UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf c yang menyatakan bahwa Hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Langkah "Lelet" dan Ragu BPOM

Langkah dan tindakan BPOM terhadap ketidakberesan produksi, iklan, label dan distribusi pangan, obat serta kosmetika seharusnya dapat diambil secara tegas dan cepat karena secara legal kewenangan BPOM sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama antara Menteri Kesehatan dan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 264 A/Menkes/SKB/VII/2003 dan Nomor 02/SKB/M.PAN/7/2003 tentang Tugas, Fungsi, dan Kewenangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan.

Selain itu Keppres No. 103 Tahun 2001, yang kemudian diubah menjadi Keppres No. 46 Tahun 2002 tentang organisasi Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) dan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, BPOM juga memberikan mandat kepada BPOM sebagai penyelia, melakukan supervisi, pelatihan dan menyusun standar keamanan pangan.

Pada kasus susu yang mengandung enterobacter sakazakii, Kepala BPOM, Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Menteri Kesehatan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena tidak menginformasikan merek susu yang tercemar enterobacter sakazakii. Begitu pula pada kasus melamine pada susu China, BPOM tidak menginformasikan dengan jelas dan tegas kepada publik serta tidak memberikan teguran langsung ke industri seperti PT Kraft Food Indonesia (Oreo Wafer) dan Mars (M&M's dan Snickers). Namun teguran BPOM diajukan melalui Asosiasi Peretail Indonesia (Aprindo). Ada apa? Patut diduga ada yang disembunyikan oleh BPOM.

Masalahnya di pasar Indonesia saat ini banyak beredar produk sejenis yang dilarang, seperti Oreo, M&M's, Snickers dan lain-lain yang tidak menggunakan campuran susu dari China. Apakah produk tersebut juga harus ditarik? Informasinya serba tidak jelas dan membuat publik bertanya-tanya. Selain itu banyak pula produk impor ilegal sejenis (Oreo, M&M's, Snickers dll) yg menggunakan label non bahasa Indonesia beredar atau dijual di pasar swalayan besar tanpa ada tindakan dari BPOM.

Dugaan saya BPOM memang ragu dalam memberikan informasi ke publik. BPOM juga ragu menindak dan patut diduga memang melakukan pembiaran masuknya produk pangan ilegal ke pasar Indonesia. Tidak percaya? Coba anda berkunjung ke pasar swalayan/modern, seperti Food Hall, Ranch Market, dan lain-lain. Ada biskuit Oreo, coklat bar Snickers, coklat Pocky, biscuit Ritz buah dalam keleng produk Malaysia dan berbagai produk pangan impor ilegal lain yang tidak terdaftar di BPOM dipajang diberbagai sudut ruangan tanpa khawatir akan ada razia atau penyitaan yang dilakukan oleh BPOM.

Sesuai dengan UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan, Pasal 37 huruf c yang menyatakan: "Terhadap pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pemerintah dapat menetapkan persyaratan bahwa pangan terlebih dahulu diuji dan atau diperiksa di Indonesia dari segi keamanan, mutu, dan atau gizi sebelum peredarannya".

Jadi jelas tanpa ada tanda uji dari BPOM (kode MD untuk produk lokal dan ML untuk produk impor diikuti 12 digit angka), produk pangan tersebut ilegal dan harus disita oleh BPOM bukan dibiarkan seperti saat ini.

Bagi industri atau distributor produk ilegal sanksinya jelas diatur pada UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan Pasal 58 huruf b dan c yang menyatakan "Barang siapa memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia dan atau mengedarkan di dalam wilayah Indonesia pangan yang tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2); menghambat kelancaran proses pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53; dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah)".

Jadi jika sampai Kepala BPOM "lelet" dan ragu dalam memberikan informasi kepada konsumen, industri dan distributor tentang adanya kandungan melamine dalam susu dari China serta tidak menarik produk ilegal dari pasar, maka secara hukum patut diduga Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Menteri Kesehatan telah melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran hukum.

Bagaimana Sikap Masyarakat?

Publik sebagai pihak yang akan, sedang dan sudah mengkonsumsi produk pangan tentunya tetap harus kritis. Hak publik untuk kritis dalam hal kualitas pangan dilindungi oleh UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan seperti yang tertera pada Pasal 51: "Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan perlindungan bagi orang perseorangan yang mengkonsumsi pangan, sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku".

Jadi dengan lambannya BPOM dalam menangani berbagai kasus produk pangan berbahaya, masyarakat harus dengan sadar segera mengingatkan Kepala BPOM. Jika Kepala BPOM tetap mengabaikan koreksi publik, maka saya menganjurkan agar publik segera mendaftarkan pembiaran yang dilakukan oleh Kepala BPOM dan Menteri Kesehatan ke Pengadilan Negeri setempat. Publik terpaksa harus meminjam palu hakim untuk mengingatkan Kepala BPOM agar taat hukum.

Ingat! Jika anda juga membiarkan komunikasi ragu dan 'lelet' ala BPOM tanpa melakukan koreksi, artinya anda semua ikut berperan dalam pelanggaran hukum yang patut diduga akan menelan korban cukup besar. Jadi sebagai konsumen tetaplah kritis dan waspada. (nrl/nrl)

Sumber : Agus Pambagio – detikNews

http://www.detiknews.com/read/2008/10/06/100908/1015829/103/pembiaran-komunikasi-ragu-dan-lelet-ala-bpom

Agus Pambagio (Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen)

Sosialisasi Flu Burung Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Jakarta, 24 Sep 2008

Penyakit flu burung (FB), masih menular dari unggas ke manusia. Padahal di banyak negara Asia, Eropa dan Afrika, sudah terjadi pandemi FB pada unggas. Dengan semakin seringnya menginfeksi manusia, dikhawatirkan virus FB yang Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI-H5N1) bermutasi menjadi virus yang menular antar manusia. Bila ini terjadi, maka bencana besar tidak bisa dielakkan dengan jumlah kematian dan kesakitan yang banyak serta kekacauan sosial ekonomi, kesedihan serta kesengsaraan umat manusia. Karena itu, semua pihak termasuk perusahaan multi nasional diminta memiliki strategi penanggulangan FB dan Pandemi Influenza. Selain itu sosialisasi pengendalian FB kepada karyawan dan lingkungannya menjadi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan atau Corparate Social Responsibility (CSR).

Demikian pernyataan Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) dihadapan 100 pemilik perusahaan (CEO) dari berbagai jenis bidang usaha, ketika membuka "Sosialisasi Pengendalian FB dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza di lingkungan perusahaan/industri" di Jakarta tanggal 23 September 2008.

Kekhawatiran Menkes itu dilandasi pengalaman masa lalu ketika terjadi pandemi flu Spanyol tahun 1918 yang menimbulkan kematian 40-50 juta orang di seluruh dunia dalam waktu yang relatif singkat.

Menurut Menkes, pemerintah sangat serius dalam pengendalian FB di Indonesia. Melalui Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2006 telah membentuk Komisi Nasional Pengendalian FB dan Kesiapsiagaan Mengdadapi Pandemi Influenza (Komnas FBPI) guna mengkoordinasikan upaya pengendalian FB secara nasional. Presiden juga telah mengeluarkan Inpres No. 1 Tahun 2007 tentang Penanganan dan Pengendalian virus FB, untuk menekan jumlah penderita FB pada manusia.

"Karena itu, tidak bijaksana bila kita tidak bersiapsiaga mengantisipasi ancaman pandemi influenza yang akan datang. Pencegahan timbulnya pandemi influenza di masa yang akan datang secara global sedang diupayakan. Jika upaya ini nanti ternyata tidak berhasil, maka dampak pandemi itu harus dapat ditekan sekecil mungkin dengan kesiapsiagaan yang terencana dan teruji rapi", ujar Dr. Siti Fadilah.

Pengendalian FB dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza di lingkungan perusa-haan/industri merupakan bagian integral dari kesiapsiagaan nasional maupun global, harus direncanakan dan diujicoba secara rapi dan teliti. Kalau hal ini tidak dilakukan, sulit dampak pandemi itu dibuat sekecil mungkin di lingkungan perusahaan/industri. Hal ini berarti dampaknya terhadap masyarakat luas akan tetap besar sekali dan tidak terkendali. Padahal, episenter pandemi ini mungkin saja mulai terjadi di bagian tertentu di dunia, kata Menkes.

Virus H5N1 pertama kali dideteksi pada ternak unggas pada bulan Agustus 2003 dan infeksi subtipe H5N1 pada manusia pertama kali dikonfirmasi di Indonesia Juli 2005. Tantangan FB semakin meningkat baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat regional dan global. Kasus flu burung pada manusia sudah dideteksi di banyak negara yaitu Azerbaijan, Bangladesh, Cambodia, China, Djibouti, Mesir, Indonesia, Iraq, Laos, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Thailand, Turkey dan Viet Nam. Pada tingkat nasional, jumlah provinsi endemik flu burung pada unggas sudah sangat meningkat sehingga hanya dua provinsi saja yang masih bebas FB yaitu Gorontalo dan Maluku Utara. Kejadian Luar Biasa (KLB) FB pada unggas masih terjadi secara sporadik di berbagai daerah, tambah Menkes.

Menkes menyatakan, FB merupakan penyakit yang relatif baru. Karena itu masih memerlukan kajian dan penelitian dari berbagai ahli seperti epidemiologi, klinis, diagnostik, imunologi dan virologi. Contohnya, deteksi dini dan pengobatan awal FB di Puskesmas diperlukan suatu kit diagnostik cepat (rapid test) dengan tingkat sensitivitas dan spesifisitas tinggi. Begitu pula dalam aspek pencegahan, vaksin FB untuk manusia masih dalam proses penelitian produsen vaksin dan para ahli. Oleh karena itu, Departemen Kesehatan sedang berupaya mengembangkan vaksin FB manusia dan kit diagnostik cepat.

Menkes mengakui, keberadaan unggas bagi masyarakat luas sangatlah penting dari segi ekonomi dan sosial. Investasi total dalam peternakan unggas mencapai 35 Milyar dollar Amerika dengan peredaran uang mencapai US$30 Milyar per tahun. Industri peternakan jugai menyerap 10 juta tenaga kerja. Sedangkan total ternak unggas mencapai 1,3 Milyar ekor, dimana 20% diantaranya merupakan peliharaan dibelakang rumah (backyard farm) oleh 30 juta rumah tangga di Indonesia.

Dengan demikian, penanggulangan masalah FB di Indonesia tidak boleh dilakukan secara sem-barangan, tetapi harus terencana dan terlaksana secara teliti serta rapi. Seperti dalam pepatah "seperti menarik rambut dari tepung; tepung jangan terserak dan rambut jangan sampai putus", ujar Menkes.

Menkes menegaskan, Indonesia sudah mempunyai Rencana Stratejik Nasional untuk pengendalian FB dan Kesiapsiagaan Pandemi Influenza (National Strategic Plan for Avian Influenza Control and Pandemic Influenza Preparedness) 2006-2008. Beberapa kegiatan yang sedang ditingkatkan, antara lain:

1. Mengembangkan 8 laboratorium diagnostik regional dan laboratorium Badan Litbangkes menjadi BSL-3 (Bio Safety Level 3), untuk memeriksa virus hidup.
   
2. Meneruskan sosialisasi kebijakan dan intensifikasi penatalaksanaan kasus serta kecepatan rujukan kasus.
   
3. Memperkuat Early Warning System (deteksi dini) dan Surveilans.
   
4. Melengkapi alat-alat perawatan intensif di 100 rumah sakit rujukan.
   
5. Mengintensifkan komunikasi risiko dalam membangun kesadaran lapisan masyarakat.
   
6. Mengembangkan desa siaga di bidang kesehatan termasuk pencegahan dan penanggulangan FB.
   
7. Mengembangkan "Pilot Project" pencegahan dan penanggulangan FB di Tangerang sebagai model, bekerja sama dengan pemerintah Singapura.
   
8. Memperkuat koordinasi lintas sektor terutama dengan Departemen Pertanian yang kompeten dalam penanganan sumber infeksi pada unggas.
   
9. Penelitian epidemiologi, klinis, lingkungan dan virologis.
   
10. Memproduksi Oseltamivir dalam negeri dan mengembangkan vaksin berbasis strain H5N1 Indonesia dan rapid test untuk mendeteksi virus FB pada manusia, bekerjasama dengan luar negeri.
    

Selain itu, juga telah memiliki Rencana Kontijensi Pandemi Influenza. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 17.000 pulau, maka perlu sesegera mungkin mensosialisasikan ke daerah-daerah pedoman tentang penanggulangan FB termasuk pedoman tentang penatalak-sanaannya sehingga kesiapsiagaan seluruh tanah air dapat ditingkatkan.

Sumber : Depkes Online

Cholera in Guinea Bissau

Since the beginning of May 2008, Guinea-Bissau has been facing a large cholera outbreak. As of 21 September, 7 166 cases had been reported throughout the country, among whom 133 people had died. The overall case-fatality rate stands at 1.9%, and decreases below 1% for hospitalized cases. However, the case-fatality rate reaches 9% in remote areas, indicating that rural populations affected by cholera do not have access to treatment rapidly enough to save lives. The fact that Bissau, the capital, accounts for more than 70% of all cases but only 31% of deaths also illustrates this issue. The areas with the highest attack rates are Bissau, Biombo, Bijagos and Oio. Cholera epidemics regularly resurge in Guinea-Bissau. In 2005-2006, cholera affected 25 111 people and killed 399.

Numerous national and international partners are supporting the Ministry of Health. Médecins sans Frontières (MSF-Spain) took charge of cholera treatment centres by building local capacity, and improving early detection and treatment of cases through systematic patient home visits. UNICEF is providing technical expertise and material in the area of water and sanitation; WHO is deploying an epidemiologist. A team from The US Centers for Disease Control (CDC) - Brazil team - have also arrived in the country to support the outbreak investigation. In addition, efforts are being made to strengthen community mobilization, health and hygiene education, and to de-stigmatize cholera among potentially-affected populations.

Cholera is mainly transmitted through contaminated water and food and is closely linked to inadequate environmental management. In many areas of Guinea-Bissau, basic infrastructures appear to be largely inefficient. The overall quality of water and sanitation remains very poor, therefore facilitating cholera transmission. Long-term prevention of cholera depends on access to safe water and adequate sanitation to prevent exposure and interrupt transmission. In addition, corpses of deceased cholera patients should be handled with extreme caution and correctly disinfected before proceeding with the burial ceremony to avoid further contamination.

WHO does not recommend any restrictions to travel or trade to or from affected areas as a means to control the spread of cholera.

Source : WHO

Waspadai Produk Makanan China

Masuk RI Lewat Jalan Cincai

Jakarta - Produk makanan olahan dari China sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Makanan seperti manisan, dodol dan permen misalnya. Produk-produk itu telah masuk di Indonesia sejak ratusan tahun lalu

Karena hubungan dagang yang cukup lama antara Indonesia dan China, tak heran bila produk asal negeri tirai bambu tersebut membanjiri pasar ritel Indonesia. "Dibanding negara-negara lain, China yang paling banyak memasok produk ritelnya ke Indonesia,"kata pengamat Ritel Indonesia Handaka Santosa.
Malah belakangan, produk ritel asal China itu mulai mendesak produk ritel asal Indonesia. Pasalnya, produk-produk asal China lebih variatif dan inovatif. Di samping itu, harga produk-produk dari China harganya relatif lebih murah.
Handaka, yang merupakan bekas Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menuturkan, masyarakat banyak menggandrungi produk asal China karena harganya lebih murah dan variatif. Akhirnya, banyak produk-produk ritel dalam negeri yang kalah bersaing.
Murahnya produk-produk dari China lantaran di negeri itu, pembiayaan pabriknya lebih murah dibanding Indonesia. Untuk produk ekspornya, pengusaha China juga mendapat kredit dengan bunga yang lebih rendah.
Tapi ada faktor lain yang membuat harganya jauh lebih murah dibanding produk lokal. Penyebabnya, banyak produk China yang tidak terkena biaya. Caranya, dengan memasukan barang dengan cara selundupan. Ada juga yang masuk karena ada cincai dengan petugas.
Hasilnya, banyak produk-produk China yang tidak terdaftar di Departemen Perindustrian dan Perdagangan beredar bebas di pasaran. "Produk-produk ritel asal China banyak yang tidak terdaftar. Sehingga sangat rentan dampaknya bagi masyarakat. Karena tidak terpantau," ujar Handoko.
Selain itu, banjirnya produk ilegal ini lantaran sikap apatis aparat di seluruh pelabuhan dan bandara di Indonesia. Sebab banyak penumpang yang membawa beberapa produk dari China, dalam skala kecil, dan kemudian dijual di Indonesia. Barang-barang tentengan semacam ini banyak beredar di masyarakat tanpa melalui proses uji laboratorium.
"Harusnya petugas bandara melarang barang-barang itu masuk. Di Australia atau Singapura, kalau kedapatan membawa barang tentengan dalam jumlah besar dari luar negeri langsung dibuang dan dimusnahkan. Sehingga tidak bisa masuk ke dalam negerinya," jelasnya.
Langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah Australia dan Singapura ini dilakukan untuk menjaga masyarakatnya dari barang-barang yang mungkin bisa membahayakan masyarakatnya.
Sedangkan di Indonesia, sejumlah produk ritel dari China banyak yang tidak terdaftar banyak beredar luas di masyarakat. Ketika produk makanan yang beredar itu disebut-sebut bisa mengganggu kesehatan, intansi terkait seperti Badan Pengawasan Obat dan makanan (BPOM) baru melakukan operasi. Padahal makanan-makanan itu sudah dikonsumsi masyarakat.
Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Thomas Darmawan, juga mengakui kalau banyak produk ritel asal China yang tidak terdaftar. Namun dia menolak memberikan komentar lebih jauh kenapa hal itu bisa terjadi.
"Sekarang yang jadi persoalan masalah susu yang mengandung melamine. Dan itu tidak ada di Indonesia. Jangan melebar ke masalah lain," jelas Darmawan.
Masalah lain yang dikatakan oleh Darmawan tersebut maksudnya adalah makanan-minuman olahan dari China. Alasannya, dengan mengait-ngaitkan makanan dan minuman asal China dengan susu bermelamine dampaknya akan merugikan perdagangan di Indonesia.
Saat sejumlah produk asal China yang diduga mengandung formalin dilarang edar 2007, lalu, pemerintah China China kemudian melakukan langkah balasan dengan melarang produk Indonesia terutama, produk Sea Foodnya. Sebab ikan-ikan laut dari Indonesia disebut punya kadar mercury.(ddg/iy)
Sumber : Deden Gunawan - detikNews

Flu Burung Bikin RI Rugi Rp 5 Triliun

 

Virus H5N1 tipe A atau yang lebih dikenal dengan flu burung tidak hanya menimbulkan korban manusia. Sejak pertama kali mewabah, dampak kerugian virus ini pada perekonomian Indonesia diperkirakan mencapai Rp 5 triliun.

"Dampak kerugian flu burung atau avian influenza pada perekonomian di Indonesia sebesar Rp 5 triliun," kata Deputi III Menko Kesra bidang Koordinasi Kependudukan Kesehatan dan Lingkungan Hidup Emil Agustiono di acara 'Sosialisasi Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan menghadapi Pandemi Avian Influenza di Lingkungan Perusahaan/Industri' yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (23/9).

Untuk dampak langsung terhadap ekonomi Indonesia, Emil menyebutkan hal itu meliputi biaya mencegah wabah flu burung pada unggas dan manusia, pemusnahan unggas dan biaya kompensasi bagi pemilik unggas, biaya perawatan dan pengobatan.

"Sedangkan dampak tidak langsung yakni adanya penurunan produksi dan konsumsi unggas dan telur," ujarnya.

Emil menyebutkan, secara global dampak kerugian ekonomi akibat pandemi flu burung mencapai US$ 2

triliun yang untuk biaya respon medik dan biaya respon non kesehatan. "Dampak tidak langsungnya pada kelumpuhan industri," terangnya.

Pemerintah, lanjut Emil telah melakukan langkah-langkah untuk melindungi sektor perekonomin dari dampak pandemi flu burung. Beberapa diantaranya adalah melakukan sosialisasi ancaman pandemi flu burung kepada semua pelaku bisnis, advokasi terhadap semua pelaku bisnis, serta melaksanakan simulasi penanganan pandemi influenza di lingkungan pelaku bisnis (sektor perbankan, industri, telekomunikasi, transportasi, energi dan UKM).

"Koordinasi dan komunikasi antar pelaku bisnis merupakan kata kunci untuk memahami ancaman pandemi," pungkasnya.[L6]

Sumber : Samsul Hidayat INILAH.COM

Melamine-contaminated powdered infant formula in China

 

Over 6240 cases of kidney stones in infants with three deaths have been reported from across China as of 17 September. Kidney stones in infants are very rare.

The Ministry of Health of China has confirmed that these cases are related to melamine-contaminated powdered infant formula consumed by the infants. While the exact onset date of illness resulting from contamination is unknown, a manufacturer received a complaint of illness in March 2008.

Following inspections conducted by China's national inspection agency, at least 22 dairy manufacturers across the country were found to have melamine in some of their products (levels varied between 0.09mg/kg and 2.560 mg/kg). Two companies exported their products to Bangladesh, Burundi, Myanmar, Gabon and Yemen. While contamination in those exported products remains unconfirmed, a recall has been ordered from China.

A recall is also ongoing for all contaminated products in China.

The World Health Organization (WHO) is in close communication with the Ministry of Health of China to monitor the situation. WHO has also been disseminating information on the situation to WHO Member States through the International Food Safety Authorities Network (INFOSAN). INFOSAN has also specifically alerted the five countries importing potentially contaminated products from China.

WHO recommends breastfeeding as the ideal way of providing young infants with the nutrients they need for healthy growth and development. Exclusive breastfeeding is recommended up to six months of age.

Melamine-contaminated powdered infant formula in China - update

22 September 2008 -- China's Ministry of Health reported over the weekend that nearly 40,000 children have sought medical treatment related to the consumption of melamine-contaminated powdered infant formula. Almost 12,900 are currently hospitalized.

Three deaths have been confirmed as being related to contamination of infant formula. One is under further investigation.

Authorities of Singapore and Hong Kong SAR reported finding melamine in dairy products manufactured in China. A three-year old girl received treatment in Hong Kong due to consumption of the contaminated milk.

WHO will continue to share information through its International Food Safety Authorities Network (INFOSAN) to help national authorities to be better informed and enable them to better target their monitoring.

Depkes Siagakan 14 KKP Hadapi Arus Mudik Lebaran 1429 H

Depkes siagakan 14 Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) guna menghadapi arus mudik dan arus balik lebaran 1429 H. Ke-14 KKP yang disiapkan adalah KKP Bandara Raden Inten dan KKP Bakauheni Lampung, KKP Merak Banten, KKP Cirebon, KKP Bandara Husein Sastranegara Bandung, KKP Cilacap, KKP Semarang, KKP Bandara Adi Sumarmo Surakarta, KKP Adi Sucipto Yogyakarta, KKP Tanjung Perak Surabaya, KKP Probolinggo, KKP Banyuwangi, KKP Gili Manuk Denpasar dan KKP Bandara Ngurah Rai Bali.

Hal itu disampaikan Plt. Sekretaris Ditjen PP dan PL yang juga Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular Depkes dr. Yusharmen, di Jakarta usai pertemuan lintas program di lingkungan Depkes dalam rangka penanganan situasi khusus mudik lebaran 2008.

Menurut dr. Yusharmen, kesiapsiagaan itu dilakukan sebagai tindak lanjut Inpres No. 3 Tahun 2004 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu. Dalam Inpres tersebut diinstruksikan kepada menteri terkait antara lain Menkes, Menkominfo, Kepala Kepolisian, Panglima TNI, Gubernur dan Bupati seluruh Indonesia. Dalam Inpres itu, Menkes ditugaskan meningkatkan kegiatan pelayanan kesehatan pada tempat-tempat yang diperlukan pada jalur mudik dengan berkoordinasi dengan Gubernur dan Bupati/Walikota.

Ditambahkan, Depkes telah menyiapkan pos kesehatan, penyuluhan, pemeriksaan/pengawasan tempat-tempat umum, pengendalian vektor dan penyiapan rujukan ke rumah sakit di terminal pelabuhan udara dan pelabuhan laut di 14 KKP, mulai dilaksanakan H-7 sampai H+7 Idul Fitri.

Berdasarkan data dari Departemen Perhubungan, prediksi jumlah penumpang arus mudik tahun 2007 sebanyak 14, 8 juta dan diperkirakan tahun 2008 mencapai 15.7 juta orang atau meningkat 6,14%.

Depkes telah mengidentifikasi sejumlah faktor risiko pada situasi khusus arus mudik lebaran. Faktor risiko di jalur darat, laut, maupun udara antara lain cedera akibat kecelakaan lalu lintas, menurunnya daya tahan tubuh akibat lamanya perjalanan, serta terjadinya penularan penyakit potensi KLB di tempat pemberangkatan dan pemberhentian (terminal dan rumah makan), penularan penyakit akibat hygiene makanan yang tidak baik, serta penularan penyakit yang dibawa oleh penumpang dari negara terjangkit, ujar dr. Yusharmen.

Sedangkan untuk pelayanan kesehatan jalur mudik di daerah, Depkes berkoordinasi dengan para gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit di 8 provinsi guna memantapkan jejaring kerja dalam meningkatkan kesiapsiagaan Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah di jalur mudik/balik lebaran. Juga berkoordinasi melakukan pengawasan sanitasi terutama pada makanan dan minuman di tempat peristirahatan (terminal) serta melakukan pengamatan terhadap penyakit menular terhadap kasus penyakit yang berpotensi KLB khususnya diare. Ke-8 provinsi tersebut yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Lampung.

Pos-pos kesehatan yang disiagakan oleh Pemeritah Daerah melalui Dinas Kesehatan setempat berupa penyiapan Puskesmas perawatan dan rumah sakit siaga 24 jam, termasuk Puskesmas di sekitar wilayah pantai utara (Pantura). Jumlah sarana kesehatan yang disiagakan pada jalur trans P. Jawa meliputi 63 RS dan 314 Puskesmas, tersebar di Banten, Jabar, Jateng, DIY dan Jatim. Sedangkan di jalur trans Sumatera disediakan 38 RS dan 270 Puskesmas, lokasi di Sumatera Selatan, Lampung, Riau, Jambi, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Sumber : Depkes OL

Avian influenza – situation in Indonesia – update 44

The Ministry of Health of Indonesia has retrospectively announced two confirmed cases of human infection with the H5N1 avian influenza virus. The first case, a 38 year old male from Tangerang Municipality, Banten Province developed symptoms on 4 July 2008, was hospitalized on 9 July and died on 10 July. There were free roaming poultry throughout his neighbourhood, including a commercial poultry pen owned by a neighbour.

The second case, a 20 year old male from Tangerang District, Banten Province developed symptoms on 20 July, was hospitalized on 29 July, and died on 31 July. Reports indicate that chickens from the case's household had died in the week preceding the onset of his symptoms and that he had slaughtered and consumed some of his stock during this period.
Of the 137 cases confirmed to date in Indonesia, 112 have been fatal.

Source : WHO

80.000 Paspor Ditemukan Ganda

Data Imigrasi Akan Bisa Dilihat di Satu Titik

Sabtu, 13 September 2008 | 00:15 WIB

Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menemukan sekitar 80.000 paspor terduplikasi selama penerapan sistem biometric single print atau BSP sidik jari. Paspor itu ditemukan tersebar di seluruh Kantor Wilayah Imigrasi di Indonesia.

Direktur Jenderal Imigrasi Dephuk dan HAM Basir Achmad Barmawi di Medan, Jumat (12/9), mengatakan, sejak awal tahun lalu sistem lama itu diberbaiki menggunakan sistem baru yang sudah mulai beroperasi sejak Juli 2008. Sistem baru itu tak hanya mengenali sidik jari seseorang, tetapi juga wajah seseorang sekaligus.

”Sistem baru ini membuat kami bisa memberi masukan ke negara selama 2 Agustus hingga 31 Agustus lalu sebanyak Rp 8,6 miliar. Sebelumnya, pemasukan negara harus dibagi dengan vendor,” tutur Achmad. Vendor, dalam hal ini PT Mustika Duta Mas, juga memiliki otoritas terhadap data imigrasi.

Penggunaan alat teknologi biometrik merupakan bagian dari proses autentikasi. Selama ini para ahli keamanan, terutama dari pengusaha pembuat produk biometrik sidik jari, mengatakan, untuk mengakali alat tersebut merupakan hal yang mustahil.

Alasannya, sidik jari merupakan hal unik. Sidik jari tiap orang berbeda dan tidak mungkin sama persis.

Biometrik merupakan teknik autentikasi yang mengambil karakteristik fisik seseorang. Ada beberapa teknik yang sering digunakan dalam autentikasi biometrik, seperti pengenalan sidik jari.

Pengenalan sidik jari dapat dikembangkan lebih lanjut untuk pengenalan telapak tangan.

Pengenalan suara merupakan teknik lain. Teknik ini harus di perhalus untuk keperluan autentikasi, untuk keperluan nonautentikasi sudah dikenal dalam dunia telekomunikasi untuk otomatisasi layanan pelanggan berdasarkan perintah suara.

Pengenalan muka merupakan teknik autentikasi lainnya yang akan mengenal muka seseorang dari hasil pengindraan kamera digital.

Verifikasi tanda tangan dapat juga dilakukan secara otomatis menggunakan teknik pengenalan citra digital.

Dirjen Imigrasi juga tengah menenderkan sistem border control management (BCM) yang memungkinkan semua data imigrasi di seluruh Indonesia bisa dilihat dari satu titik. Dengan sistem itu, data berapa orang asing yang masuk ke Indonesia dan sudah berapa lama mereka tinggal akan terlihat.

Selama ini, lama tinggal orang asing tidak bisa terdeteksi dengan baik.

”Kasus yang kami temukan bahkan ada yang sudah tinggal di Indonesia selama delapan tahun tanpa izin,” kata Achmad.

Sementara itu, penerapan e-pasport dan disaster recovery center atau sistem pertahanan data dari bencana akan dilakukan tahun 2009. Sistem pertahanan data dari bencana akan dibangun di daerah yang minim terkena bencana di seputar Kalimantan.

Ditanya sistem pelayanan di imigrasi, Achmad mengakui masih banyak calo yang ada di imigrasi.

”Di Jawa Timur, ada pegawai bahkan yang dipukul calo. Ada pula calo yang marah-marah karena lama pengurusannya karena harus antre,” kata Achmad.

”Namun, pengurusan paspor di Indonesia relatif cepat dan murah. Di Australia dan Malaysia sampai sebulan, di sini cuma lima hari dan hanya Rp 270.000. Namun kalau kasih lebih silakan,” kata Achmad.

Ia mengatakan, pegawai Imigrasi yang berjumlah 5.339 orang di seluruh Indonesia hingga saat ini masih kurang. Banyak pegawai yang bekerja berlebih tetapi bergaji rendah. ”Kami masih menghitung berapa besar kebutuhan pegawai kami,” kata Achmad. (WSI/*)

Sumber : Kompas

Laporan Data Kasus Flu Burung pada Unggas di Indonesia tidak Transparan

Indonesia dinilai tidak transparan dalam mengirimkan data kejadian kasus flu burung pada unggas ke dunia. Imbasnya, laporan kasus flu burung dari Indonesia tidak pernah dicantumkan dalam laporan periodik Food and Agriculture (FAO) unit Avian Influenza Control Programme yang ditujukan ke berbagai negara.

"Jumlah kasus outbreak flu burung pada unggas yang dilaporkan ke dunia hanya 15% jumlahnya dari total kejadian yang sebenarnya terjadi, tandas Ketua Panel Ahli Komite Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza (Komnas FBPI) Amin Soebandrio di Jakarta, Kamis (4/9).

Kata Amin, total kasus outbreak-kejadian luar biasa--Flu Burung-yang dilaporkan hingga tahun ini ke FAO hanya berjumlah 200 hingga 300 kejadian outbreak pada unggas. Jumlah ini dinilai di luar nalar. Pasalnya, Vietnam dengan luas wilayah dan unggas yang jumlahnya lebih kecil dari Indonesia melaporkan 2000 lebih kasus outbreak pada FAO.

"Panel ahli memperkirakan terdapat 2000 hingga 3000 kasus kejadian luar biasa pada unggas di Tanah Air," seru Amin.

Terdapat berbagai faktor yang menjadi penyebab laporan kejadian luar biasa flu burung pada unggas di Indonesia tidak realistis. Umumnya daerah malas melaporkan kejadian luar biasa flu burung pada unggas ke pemerintah daerah.

Amin mensinyalir, mereka takut, unggas sekitarnya akan turut dimusnahkan. Imbasnya, laporan dari provinsi ke pemerintah pusat pun tidak utuh.

Paneh ahli juga mengungkapkan, lembaga kesehatan dunia, WHO juga tidak lagi membuat laporan kejadian flu burung pada manusia secara periodik. Pasalnya, sejumlah negara tidak lagi memberikan laporan kejadian flu burung secara per kasus. Contohnya adalah Indonesia. Dengan alasan keamanan, pemerintah memutuskan tidak langsung melaporkan kejadian kasus flu burung pada manusia ke WHO.

Menurut Amin, Indonesia tetap berkomitmen mengirimkan kasus flu burung ke WHO, tetapi dengan mekanisme berbeda. "Bentuk laporan diberikan secara periodik. Misalnya setelah beberapa kasus terjadi atau dalam jangka waktu tertentu. Tidak lagi per kejadian, kemudian dilaporkan," tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Pelaksana Harian Harian Komnas FBPI Bayu Krisnamurti memaparkan, memasuki tahun 2008, tren kasus kejadian flu burung pada manusia cenderung menurun. "Pada manusia, per bulan rata-rata hanya 1 kasus. Jumlah ini jauh lebih rendah dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya," sergah Bayu.

Terkait fenomena ini, Amin mempunyai pendapat berbeda. "Pemerintah harus tetap waspada, " pesan Amin.

Pada 2007, dalam semester pertama, tidak ditemukan kasus flu burung pada manusia. Dengan sangat percaya diri, berdasar fenomena tersebut, pemerintah mendeklerasikan zero kasus flu burung di tahun 2007. Namun jelang akhir tahun, ketika musim hujan tiba, kasus flu burung pun marak.

Indonesia termasuk negara dnegan kejadian AI pada manusia tertinggi di dunia. Data terakhir WHO pada 19 Juni 2008 menunjukan sudah 112 jiwa meninggal dari total 135 kasus positif flu burung. (Tlc/OL-03)

Sumber : MIOL Penulis : Cornelius Eko

Penyebaran HIV/AIDS di Provinsi Sumatera Utara Mengkhawatirkan

Penyebaran HIV dan AIDS di Sumatra Utara (Sumut) makin mengkhawatirkan. Data per Juni 2008, terdapat 1.315 kasus HIV/AIDS di 22 kabupaten/kota yang ada. Dari jumlah tersebut 771 merupakan kasus HIV dan 545 kasus AIDS.

Ketua Pelaksana Harian Komisi Penanggulangan AIDS Sumatra Utara dr Linda T Maas, MPH, Rabu (3/9) mengungkapkan kasus HIV/AIDS di Medan termasuk yang terbesar di Sumut, yakni 969 kasus yang terdiri dari HIV 621 dan AIDS 348. Tingginya angka ini disebabkan adanya penderita dari luar Medan yang datang berobat ke kota ini.

Sementara di Kabupaten Deli Serdang terdapat 108 kasus HIV/AIDS dan Kabupaten Toba Samosir 53 kasus. Dari segi usia, Linda mengatakan penderita HIV/AIDS yang paling banyak pada usia produktif yakni antara 20-40 tahun yaitu 1.080 kasus.

Berbagai upaya yang telah dilaksanakan KPA Sumut dalam penanggulangan HIV/AIDS membuat buku pedoman penanggulangan AIDS, pengembangan sistem informasi agar kabupaten/kota di Sumut memiliki sistim yang sama, meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit bekerja sama dengan dinas kesehatan, pemberdayaan KPA di provinsi dan kabupaten kota dan pengembangan program penanggulangan di tempat kerja serta lembaga pemasyarakatan.

Untuk memerangi peredaran ini, Linda menjelaskan KPA Sumut telah dan akan terus melakukan kerjasama dengan departemen agama, departemen pendidikan, departemen tenaga kerja, Depkum HAM dan lapas.

Diharapkan semua pihak peduli terhadap penyakit yang sangat berbahaya ini, karena jika tidak ada program intervensi , maka jumlah kasus HIV/AIDS sampai tahun 2012 akan mencapai 157829. Hal yang sama jumlah kasus bayi HIV/AIDS akan mencapai 7928. (BS/OL-06)

Sumber : MIOL Penulis : Bantors Toruan

24 Pelabuhan Indonesia Lolos Standar ISPS Code

Selasa, 02 September 2008 17:26 WIB

Sebanyak 24 fasilitas pelabuhan di Indonesia dinyatakan telah menerapkan standar International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code secara penuh.

Artinya, fasilitas ke-24 pelabuhan tersebut telah sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan yang dikeluarkan oleh International Maritime Organization (IMO).

Hal itu berdasarkan penilaian United State Coast Guard (USCG) Juni 2008 lalu terhadap 25 pelabuhan di Indonesia. Dengan lolosnya ke 24 pelabuhan itu, maka kapal-kapal yang berangkat dari pelabuhan tersebut diizinkan untuk langsung menyinggahi pelabuhan-pelabuhan di Amerika Serikat.

Sedangkan kapal-kapal yang berangkat dari pelabuhan yang belum lolos ISPS Code, level pengamannya akan lebih diperketat sehingga menimbulkan biaya operasional lebih tinggi.

"Baru 24 yang lolos ISPS code, tinggal satu lagi yaitu fasilitas Pelabuhan Semarang Convention Cruises," papar Kepala Bagian Hukum & Humas Ditjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Umar Aris di Jakarta, Selasa (2/9).

Fasilitas pelabuhan yang telah lolos ISPS Code adalah Pelabuhan Banjarmasin, Belawan International Container Terminal, Belawan Multipurpose Terminal, British Petroleum Arco Ardjuna, Caltex Oil Terminal Dumai, Chevron Santan Marine Terminal, DUKS PT Semen Padang, Jakarta International Container Terminal, Dermaga Jamrud Pelindo III Tanjung Perak, dan Newmont Nusa Tenggara.

Selain itu, Pelindo II Conventional Terminal Jakarta, Pertamina Unit Pengolahan II Dumai, PErtamina Unit Pengolahan V Balikpapan, PT Badak Bontang Natural Gas Liquefaction, PT Indomico Mandiri Bontang, PT Multimas Nabati Asaha, PT Pelindo I Cabang Dumai, PT Pelindo II Cabang Padang, PT Pertamina Unit Pemasaran III Jakarta, PT Pupuk Kaltim Bontang, PT Terminal Petikemas Surabaya, Semarang International Container Terminal, Senipah Terminal Total Indonesia Balikpapan, dan Terminal Petikemas Koja.

Adapun pelabuhan Semarang Convention Cruises, belum dilakukan penilaian oleh USCG karena pada saat penilaian, pelabuhan itu sedang melakukan revitalisasi sistem dan tidak ada kapal yang tengah berlabuh.

Standar keamanan yang dinilai USCG meliputi kepastian bahwa di setiap pintu masuk ke kapal dijaga oleh para penjaga, adanya deklarasi keamanan, dan penjaga keamanan swasta yang diterima oleh Kapten USCG di pelabuhan ketika berada di perairan Indonesia.

Saat ini pelabuhan umum di Indonesia berjumlah 725 pelabuhan, terdiri dari 111 pelabuhan yang diselenggarakan PT Pelabuhan Indonesia, dan 614 pelabuhan yang diselenggarakan UPT Pemerintah.

Terkait pengurangan jumlah pelabuhan terbuka dari total 141 pelabuhan menjadi 25 pelabuhan, Umar mengatakan jumlah hasil penciutan bisa saja berubah. "Sekarang masih dalam tahap&tahap proses pengkajian dengan instansi terkait, seperti Departemen Perdagangan dan pemerintah daerah masing-masing, belum ada legitimasinya," jelasnya.

Proses pengurangan pelabuhan terbuka, imbuh dia, perlu ada kesiapan dan koordinasi antara Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan pelabuhan yang memiliki kewenangan masing-masing.

Pengurangan pelabuhan terbuka bagi perdagangan luar negeri dilakukan untuk mencapai efisiensi, kelancaran arus barang, kemudahan pengawasan, serta pemberdayaan armada nasional sesuai azas Cabotage.

Adapun mengenai masalah pelayanan di pelabuhan, selain Ditjen Perhubungan Laut terdapat instansi lain yang juga memiliki kewenangan baik dari sisi pelayanan, seperti kelancaran arus barang dan akses jalan. (Slv/OL-2)

Sumber : MIOL Penulis : Silvia W

HIV/AIDS : Indonesia Gagal Tangani HIV/AIDS

Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) mengakui gagal dalam menanggulangi masalah penyebaran HIV/AIDS di Indonesia. Terhitung sejak krisis moneter terjadi di Tanah Air pada tahun 1998 berbeda dengan sejumlah negara berkembang lain, penderita HIV/AIDS di Indonesia malah terus bertambah dari tahun ke tahun hingga kini.

Mengutip data Departemen Kesehatan terbaru. KPAN melaporkan, sampai akhir Juni 2008 terdapat penambahan kasus AIDS sejumlah 2947 orang pada tahun 2007. Dan terdapat 1546 kasus pada 4 bulan pertama tahun 2008.

Sekretaris KPAN Dr Nafsiah Mboy, SpA memaparkan, hingga kini, situasi kumulatif jumlah kasus AIDS di Tanah Air sudah mencapai 12.686 orang. Informasi jumlah ini dihimpun dari 32 propinsi dari 15 kabupaten/kota.

Kasus AIDS terbanyak dilaporkan dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Papua, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Sumatra utara, Sulawesi Selatan dan Kepulauan Riau. "Secara global kasus HIV/AIDS sudah menunjukan tanda-tanda stabil, namun di Indonesia epidemik masih terus berlangsung. Bahkan dewasa ini tercatat sebagai negara dengan laju epidemik tercepat di Asia," tandas Nafsiah, pada acara Peluncuran laporan Epidemi AIDS Global tahun 2008 di Jakarta, Rabu (13/8).

Menurut hasil survei terpadu HIV dan perilaku tahun 2007, prevalensi di kalangan populasi kunci yang berisiko ketularan telah mencapai 9,5% di kalangan wanita penjaja seks (WPS). Sebanyak 5,2% di kalangan lelaki yang berhubungan seks dnegan sesama lelaki, dan 52,4% pada pengguna Napza suntik.

Di Papua, tambah Nafsiah, prevalensi HIV di masyarakat umum (dewasa) mencapai 2,4%. "Proyeksi KPAN dan Depkes, infeksi HIV baru di masa datang akan lebih benyak terjadi melalui transmisi seksual," ujarnya. Nafsiah menambahkan, dengan situasi seperti ini, kasus HIV/AIDS di Tanah Air akan terus meningkat hingga tahun 2020, dengan rata-rata per tambahan 5% penderita baru per tahun.

Salah satu kendala utama dalam penganannan HIV/AIDS di Tanah Air adalah resistensi masyarakat terhadap sosialisasi kondom, terapi ruwatan matadon dan beberapa program lainya yang dinilai bertentangan dengan nilai kultur ketimuran.

Terkait kontinuitas penggunaan kondom pada wanita penjaja seks, Nafsiah mengakui, pihaknya gagal dalam mempromosikan upaya ini. Jumlah WSP yang menggunakan kondom selama 3 bulan pada tahun 2004, jumlahnya masih sama pada tahun 2007, yakni hanya 36%.

Namun penggunaan kondom pada kaum laki-laki berisiko seperti pelaut, pengemudi truk, sopir taksi, dan ojek serta pekerja pelabuhan mengalami peningkatan. Jumlah klinik yang melayani terapi metadon pun bertambah.

Sumber : MIOL (Tlc/OL-03)

Kesling : 47,5 Persen Air Minum Rumah Tangga Tercemar Bakteri E.Coli

Departemen Kesehatan menyatakan, 99,20% atau hampir semua rumah tangga di Indonesia memasak air sendiri untuk minum. Namun akibat tidak dikelola dengan baik, sekitar 47,5% air yang diminum tetap terkontaminasi bakteri e.coli penyebab diare.

Hal itu dikemukakan Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL)Depkes I Nyoman Kandun, berdasarkan kutipan hasil studi Basic Human Service pada tahun 2007.

Kandun mengakui, kejadian diare di Tanah air memang masih tinggi. Hal ini tergambar dari angka kejadian diare nasional tahun 2006 yang rata-rata mencapai 423 per 1000 penduduk pada semua umur. (Hasil survei Ditjen P2PL). Survei Kesehatan Rumah Tangga 2001 menyebutkan angka kematian diare pada balita sebesar 75,3 per 100 ribu balita. Sementara angka kematian diare untuk semua umur sebesar 23,2 per 100 ribu penduduk.

Hasil studi tahun 2007 juga menunjukan, behwa dengan meningkatkan perilaku pengelolaan air minum yang aman di rumah tangga, kejadian diare akan menurun sebesar 39%. Menurut Kandun, selama ini pemerintah telah mengenalkan metode pengelolaan layak minum seperti klorinisasi, filtrasi dan solar water disisnfectant.

"Air layak minum adalah hak setiap warga negara. Dari laporan capaian MDGs sampai tahun 2006, baru sekitar 52,1% penduduk Indonesia mendapat akses air minum," tandas Kandun Jakarta, Rabu (20/8).

Tingginya kejadian diare, disamping dipicu oleh pengelolaan air yang buruk juga disebabkan faktor perilaku hidup sehat masyarakat yang rendah. "Contohnya, sabun memang sudah tersebar di hampir setiap rumah di Indonesia. Namun hanya sekitar 3% yang menggunakan sabun untuk cuci tangan," tuturnya.

Survei Health Service Program tahun 2006 tentang persepsi dan perilaku masyarakat mengungkapkan, Perilaku responden pada lima waktu kritis cuci tangan, tercatat 12% setelah buang air besar(BAB), 9% setelah membantu BAB bayi, 14% sebelum makan, 7% sebelum memberi makan bayi dan 6% sebelum menyiapkan makanan.

Kandun menambahkan, berdasarkan hasil studi WHO 2007, kejadian diare dapat diturunkan melalui beberapa cara. Yaitu, 32% melalui peningkatan akses sanitasi dasar, 45% melalui mencuci tangan pakai sabun, 39% melalui perilaku pengelolaan air minum yang aman di rumah tangga. Sedangkan dengan mengintergasikan ketiga perilaku tersebut, kejadian diare dapat menurun sebesar 94%. (Tlc/OL-2)

Sumber : MIOL

Yellow fever in Côte d'Ivoire

August 2008 -- The Ministry of Health of Côte d'Ivoire has declared a yellow fever outbreak in the capital, Abidjan. The outbreak was laboratory confirmed at the beginning of May 2008.

In June 2008, WHO deployed a GOARN mission (the Global Outbreak Alert and Response Network) of two experts in order to assess the epidemiological and entomological situation and to investigate the risk of a full scale urban yellow fever outbreak.

After clinical, epidemiological and laboratory investigation, the GOARN mission confirmed two yellow fever cases. The cases were reported in different health districts of the capital, Abidjan. One case is a 48 year old female from Cocody, who was vaccinated against yellow fever in 1997, and the second is a 20 year old male from the urban area of Treichville, who has never been vaccinated against yellow fever.

The following conclusions were drawn by the GOARN mission:

1. Tthe epidemiological situation is that of a temporal cluster of yellow fever cases without geographic focus and without continuation at present;
2. Although a mass vaccination campaign was conducted in 2001, the actual yellow fever vaccination coverage is likely to be around or below 60%;
3. Vectors capable of transmitting yellow fever are present in Abidjan; and
4. The entomological risk indices (Breteau index and Container index) were over the threshold in all localities investigated, indicating a high risk of yellow fever transmission.

As a result, the mission recommends that the surveillance system to detect new yellow fever cases is strengthened and that vector control measures are implemented.

Subsequent to the mission, in July 2008, a further three laboratory confirmed cases were reported by the Ministry of Health. In addition to the standard IgM tests, more specific tests were used for all cases at the regional reference laboratory, Institut Pasteur in Dakar, Senegal, to determine the presence of the yellow fever virus and to exclude the presence of any other haemorrhagic fevers.

To date, the Ministry of Health has reported a total of nine suspected cases of yellow fever, including the five confirmed cases.

On the basis of these results, the Ministry of Health has decided to carry out a mass vaccination campaign in Abidjan, in August 2008, targeting 1 938 161 people. The campaign will be conducted with the technical assistance of WHO and the support of the GAVI alliance (the Global Alliance for Vaccines and Immunization). The previous mass vaccination campaign in Abidjan took place in 2001, during which 2.6 million doses were administered.

Source : WHO