Dari Kiri Ke Kanan : 1. Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K), MARS, DTM&H, DTCE (Dirjen PP & PL Kemenkes RI) ; 2. Dr. H. Syahril Aritonang, MHA (Kepala KKP Kelas I Medan); 3. Drs. H. Sarifuddin Saragih, M.Kes (Kabag Tata Usaha); 4. Dr. H. Masrip Sarumpaet, M.Kes (Kabid Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi); 5. Nuryanto, SKM., MARS (Kabid Pengendalian Risiko Lingkungan) ; 6. Dr. Hj. Aryanti, MM (Kabid Upaya Kesehatan & Lintas Wilayah) ------------------------ Kami Mengabdikan diri Bagi Nusa dan Bangsa untuk memutus mata rantai penularan penyakit Antar Negara di Pintu Masuk Negara (Pelabuhan Laut, Bandar Udara dan Pos Lintas Batas Darat=PLBD) ------

Disease Outbreak News

Saturday, December 31, 2011

Penyakit menular masih jadi ancaman

Jakarta (ANTARA News) - Indonesia belum terlepas dari ancaman penyakit menular, hal yang masih umum terjadi di negara berkembang lainnya dimana sepanjang tahun 2011 tercatat beberapa kali terjadi wabah penyakit menular yaitu merebaknya Hepatitis A di beberapa daerah, wabah difteri di Jawa Timur, flu burung maupun rabies.

Awal November lalu, sebuah sekolah di Depok, Jawa Barat, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) II Depok terpaksa diliburkan selama beberapa hari setelah wabah Hepatitis A telah menular kepada 90 orang, yaitu 89 siswa dan seorang guru sekolah tersebut.

Beberapa bulan sebelumnya, wabah Hepatitis A juga merebak di daerah Bandung, Sukabumi dan Tasikmalaya sehingga Kementerian Kesehatan mengumpulkan tim ahli untuk membahas penyakit tersebut dan memformulasikan kebijakan yang harus diambil.

Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Tjandra Yoga Aditama, mengatakan bahwa rapat dengan tim ahli itu juga akan digunakan untuk mengecek kondisi penyebaran penyakit Hepatitis A di berbagai wilayah selama beberapa tahun terakhir.

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes), Endang Rahayu Sedyaningsih, mengemukakan bahwa kemungkinan Hepatitis A menjadi wabah sangat besar mengingat virus penyebab penyakit tersebut dapat dengan mudah ditularkan lewat makanan yang disantap bersama-sama.

"Jadi, kalau ada satu terkena dan orang itu masuk ke kantor atau sekolah dan makan beramai-ramai, seperti sambal yang dicocol ramai-ramai, itu akan cepat menyebar (virusnya). Makanya kalau jajan lihat-lihat dulu," katanya usai menghadiri apel Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2011 di Gedung Kementerian Kesehatan Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ia menimpali, "Bagi yang tidak bisa bawa makanan dari rumah, kalau jajan carilah tempat bersih dan jangan lupa cuci tangan sebelum makan."

Menkes mengungkapkan bahwa wabah Hepatitis A memang sering terjadi karena penyebarannya yang mudah antara lain lewat makanan.

Untuk langkah pencegahan, Menkes kembali mengingatkan mengenai pentingnya higiene pribadi seperti menerapkan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) yang antara lain dengan mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan dan sebelum melakukan beberapa kegiatan lain.

Selain itu, disebut Menkes, tidak kalah pentingnya adalah sanitasi lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya atau menggunakan air bersih untuk memasak.

Untuk mencegah terjadinya wabah Hepatitis A di masa yang akan datang, Kementerian Kesehatan juga menurunkan tim untuk melakukan sosialisasi kepada kantin sekolah maupun kantin pabrik di wilayah-wilayah yang dinilai rawan mengenai langkah pencegahan penularan virus.

Penularan Hepatitis A umumnya terjadi pada pencemaran air minum, makanan yang tidak dimasak, makanan yang tercemar, sanitasi yang buruk dan higienitas rendah dan seseorang yang terjangkit virus itu biasanya akan menunjukkan gejala demam, lemah lesu, anoreksia dan gangguan abdominal serta ikterus.

Flu burung

Wabah penyakit menular lainnya yang kembali muncul di tahun 2011 adalah flu burung dimana pada bulan Oktober, dua orang kakak beradik WA (10) dan NRA (5) dari Kabupaten Bangli, Bali, meninggal dunia di Rumah Sakit Sanglah, Denpasar dan dipastikan kedua korban positif terjangkit flu burung (H5N1).

Kementerian Kesehatan disebut Menkes melakukan kerjasama erat dengan Kementerian Pertanian untuk mengatasi kemungkinan wabah flu burung yang fatal karena tingkat kematiannya yang masih tinggi, sekitar 70-80 persen.

Indonesia, juga disebut Menkes, belum bebas dari ancaman flu burung dan sebanyak 30 provinsi masih endemi flu burung di unggas dan hanya tiga provinsi yang belum dilaporkan terjangkit yaitu Kalimantan Barat, Gorontalo dan Maluku Utara.

Menkes mengingatkan bahwa virus flu burung memang masih ada pada unggas dan dapat berpindah ke manusia sehingga masyarakat diharapkan dapat mengambil langkah pencegahan penularan seperti menjauhi unggas jika tidak penting, selalu mencuci tangan dengan sabun dan bagi anak-anak agar tidak bermain dengan bangkai ayam.

Di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), juga dilaporkan ada sekira 1.000 ayam di tiga lokasi di Kabupaten Lombok Tengah mati mendadak dan dipastikan bahwa penyebab kematian adalah flu burung.

Kementerian Kesehatan tidak menerima laporan pasien manusia suspek flu burung di Lombok paska matinya ribuan ayam mendadak di kawasan itu namun tetap melakukan langkah pencegahan dan sosialisasi kepada masyarakat.

Selain itu, sebanyak 100 rumah sakit di seluruh Indonesia masih disiagakan untuk menangani flu burung yang tahun 2011 ini telah memakan korban 10 orang, jumlah yang sudah menurun dari tahun-tahun sebelumnya yang bisa mencapai puluhan orang.

"Rumah sakit tetap disiagakan, upaya-upaya pencegahan juga telah dilakukan dengan baik. Masalahnya memang tingkat kematian untuk kasus flu burung ini masih tinggi," kata Tjandra Yoga Aditama.

Bahkan, sejak pertengahan Desember lalu, sebanyak sepuluh rumah sakit di berbagai daerah di Indonesia akan memiliki ruang isolasi lengkap bagi penanganan pasien flu burung yang lokasinya tersebar dan dipilih dengan mempertimbangkan endemisitas daerah itu terhadap kasus tersebut.

Pembangunan ruang isolasi itu merupakan bantuan dari Uni Eropa melalui Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang bertugas untuk menyalurkan dana bantuan untuk Pengendalian flu burung di Indonesia melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

Pada 2008, Kementerian Kesehatan mengusulkan pembangunan ruang isolasi di beberapa rumah sakit untuk penanggulangan penyakit yang sempat mewabah tidak hanya di Indonesia namun di negara-negara lainnya itu dan pembangunan kemudian disetujui di 10 Rumah Sakit rujukan flu burung.

Rumah sakit rujukan tersebut adalah RSUP Persahabatan; RSPI Sulianti Saroso; RSPAD Gatot Subroto; RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou, Manado; RSUD Dr. Soetomo, Surabaya; RSUD Dr. Moewardi, Solo; RSUD Ulin, Banjarmasin; RSUD Dr. Abdoel Moeloek, Lampung; RSUD Gunung Jati, Cirebon dan RSUD Tangerang.

Kasus flu burung pada manusia yang untuk pertama kali dilaporkan di Indonesia berasal dari Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada 2005 dan sejak itu kasus flu burung mulai dilaporkan dari berbagai provinsi lain dan saat ini sebanyak 53 kabupaten/kota di 13 provinsi di Indonesia telah melaporkan kasus flu burung pada manusia.

Kementerian Kesehatan mencatat dari tahun ke tahun jumlah kasus flu burung di Indonesia cenderung menurun, namun sampai dengan November 2011, terdapat 182 kasus flu burung positif dan 150 orang (82,42 persen) di antaranya meninggal dunia dengan tiga provinsi dengan kasus terbanyak adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Wabah difteri

Kejadian Luar Biasa (KLB) lainnya yang menjadi perhatian nasional juga terjadi di Jawa Timur pada bulan Oktober lalu ketika wabah difteri menyerang 328 anak serta menewaskan 11 anak.

Kejadian ini mendapat perhatian khusus karena difteri merupakan penyakit yang bisa dicegah lewat imunisasi sewaktu bayi atau balita.

Terhadap kejadian itu, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan imunisasi untuk pencegahan difteri akan diperbaiki pasca wabah yang melanda beberapa kabupaten di Jawa Timur itu.

"Imunisasi kami perbaiki karena ada anak yang tidak mempan divaksin. Untuk anak berusia 7-15 tahun juga akan diberi vaksinasi tambahan," kata Menkes.

Gubernur Jawa Timur, Sukarwo, telah menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) wabah penyakit difteri yang melanda sejumlah kabupaten/kota dan meminta warga untuk waspada terhadap bakteri yang menjangkiti saluran pernapasan itu dan melakukan vaksinasi bagi anak-anak mereka.

Menkes juga berharap masyarakat dapat memahami pentingnya imunisasi dasar tersebut bagi pencegahan penyakit difteri karena ada gerakan anti-imunisasi yang muncul di beberapa tempat.

"Sekarang ada banyak orang yang tidakmau divaksinasi, padahal pencegahan difteri adalah lewat vaksinasi," kata Menkes dan berharap warga mau mendatangi Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan imunisasi dasar itu.

Untuk tindakan kuratif, Menkes menyebutkan, jika ditemukan pasien difteri, pasien tersebut akan dirawat di rumah sakit dan tiap orang yang mengalami kontak dengan pasien akan divaksinasi.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar vaksinasi masal di beberapa daerah penyebaran difteri terutama di 11 kabupaten/kota yaitu Kota Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, Bangkalan, Sampang, Sumenep, Pamekasan, Blitar, Gresik dan Banyuwangi.

Untuk penanganan wabah tersebut, sebanyak Rp21 miliar dana dikucurkan yaitu dari Pemerintah pusat sebesar Rp13 miliar dan Pemerintah Provinsi Rp8 miliar untuk pembelian vaksin, surveilans, melakukan imunisasi masal dan biaya penyembuhan lainnya.

Menkes menyatakan keprihatinannya atas kejadian luar biasa (KLB) difteri di Jawa Timur tersebut dan kembali mengingatkan pentingnya imunisasi bagi bayi dan balita sebagai langkah pencegahan kasus serupa terulang.

"Imunisasi adalah program yang paling `cost effective` (biayanya paling kecil) untuk menekan morbiditas dan mortalitas penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti difteri ini," ujar Menkes.

Ia melanjutkan bahwa jika program imunisasi rutin tidak berjalan dengan baik atau cakupannya masih cukup rendah, maka akan ada kantong-kantong daerah dimana anak-anaknya tidak diimunisasi sehingga suatu saat kemungkinan untuk muncul KLB menjadi lebih besar dibanding daerah yang telah diimunisasi lengkap.

"Jika jadi KLB, maka biayanya jadi mahal untuk penanganannya, ada ongkos ekstra untuk itu," ujar Menkes.

Ia menekankan bahwa sejak Indonesia melakukan imunisasi masal tahun 1956 telah terbukti aman dan melindungi penduduk dari kematian dan kecacatan.

Adapun Tjandra Yoga Aditama mengatakan, kegiatan imunisasi merupakan salah satu kegiatan prioritas Kementerian Kesehatan yang merupakan salah satu bentuk kegiatan promotif preventif serta bentuk nyata komitmen pemerintah untuk mencapai Milenium Development Goals (MDGs) khususnya untuk menurunkan angka kematian pada anak dan ibu.

Saat ini, Kementerian Kesehatan mencatat, imunisasi dasar di Indonesia meliputi 5 jenis yaitu, BCG, DPT Hb, Polio, Campak dan Hepatitis B dan pada tahun 2008, desa yang telah mencapai Universal Child Immunization (UCI) baru 68,3 persen dari 65.781 desa dan setelah program akselerasi dijalankan tahun 2010 mencapai 75,3 persen dari 75.990 desa.

"Walaupun semakin banyak desa yang telah mencapai UCI, tetapi masih ada desa yang merupakan kantong yang rentan terhadap penyakit," kata Tjandra.

Untuk kasus campak, Indonesia telah berhasil mereduksi penyakit campak dari lebih dari 180.000 kasus di tahun 1990 menjadi sekitar 20.000 kasus di tahun 2010, dan menurunkan angka kematiannya sebesar 90 persen.

Adapun untuk kasus polio, Indonesia sudah tidak ada lagi kasus dalam beberapa tahun terakhir, walau ancaman dari luar negeri disebut Tjandra masih tetap ada, yaitu beberapa negara di dunia masih melaporkan adanya virus polio liar.

Sebagai antisipasi bagi penyakit menular yang bisa dicegah lewat vaksinasi itu, sejak tahun 2009 Kementerian Kesehatan melakukan kampanye imunisasi tambahan dalam tiga tahap mulai 2009-2011 dimana tahap ketiga atau terakhir akan dilaksanakan di 17 propinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Lampung, Papua, serta seluruh provinsi di Kalimantan dan Sulawesi.

Kampanye tahun 2011 dimulai pada tanggal 18 Oktober 2011 dan berlangsung selama satu bulan yang akan memberikan imunisasi kepada seluruh Balita di 17 provinsi tersebut dengan jumlah anak yang harus mendapatkan campak (umur 9 bulan sampai dengan kurang 5 tahun) sebanyak 14 juta orang dan polio (umur 0 sampai kurang 5 tahun) sebanyak 16,5 juta orang.

Dengan banyaknya kasus wabah penyakit menular tersebut, Menkes menyatakan, sejak 2012 akan memprioritaskan upaya promotif preventif sebagai pencegahan antara lain dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurangi jumlah korban.

Upaya promotif preventif memang merupakan tindakan yang lebih efektif daripada sekadar kuratif (penyembuhan) karena selain dapat mengurangi jumlah korban, tindakan preventif juga meningkatkan produktivitas masyarakat secara umum, tidak perlu terganggu dan menderita karena penyakit.
(T.A043)

Editor: Priyambodo RH

Travel Notices - CDC Travelers' Health

Komunitas Health Quarantine Medan

MANTAN-MANTAN KEPALA KKP MEDAN