Sosialisasi Flu Burung Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Jakarta, 24 Sep 2008

Penyakit flu burung (FB), masih menular dari unggas ke manusia. Padahal di banyak negara Asia, Eropa dan Afrika, sudah terjadi pandemi FB pada unggas. Dengan semakin seringnya menginfeksi manusia, dikhawatirkan virus FB yang Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI-H5N1) bermutasi menjadi virus yang menular antar manusia. Bila ini terjadi, maka bencana besar tidak bisa dielakkan dengan jumlah kematian dan kesakitan yang banyak serta kekacauan sosial ekonomi, kesedihan serta kesengsaraan umat manusia. Karena itu, semua pihak termasuk perusahaan multi nasional diminta memiliki strategi penanggulangan FB dan Pandemi Influenza. Selain itu sosialisasi pengendalian FB kepada karyawan dan lingkungannya menjadi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan atau Corparate Social Responsibility (CSR).

Demikian pernyataan Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) dihadapan 100 pemilik perusahaan (CEO) dari berbagai jenis bidang usaha, ketika membuka "Sosialisasi Pengendalian FB dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza di lingkungan perusahaan/industri" di Jakarta tanggal 23 September 2008.

Kekhawatiran Menkes itu dilandasi pengalaman masa lalu ketika terjadi pandemi flu Spanyol tahun 1918 yang menimbulkan kematian 40-50 juta orang di seluruh dunia dalam waktu yang relatif singkat.

Menurut Menkes, pemerintah sangat serius dalam pengendalian FB di Indonesia. Melalui Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2006 telah membentuk Komisi Nasional Pengendalian FB dan Kesiapsiagaan Mengdadapi Pandemi Influenza (Komnas FBPI) guna mengkoordinasikan upaya pengendalian FB secara nasional. Presiden juga telah mengeluarkan Inpres No. 1 Tahun 2007 tentang Penanganan dan Pengendalian virus FB, untuk menekan jumlah penderita FB pada manusia.

"Karena itu, tidak bijaksana bila kita tidak bersiapsiaga mengantisipasi ancaman pandemi influenza yang akan datang. Pencegahan timbulnya pandemi influenza di masa yang akan datang secara global sedang diupayakan. Jika upaya ini nanti ternyata tidak berhasil, maka dampak pandemi itu harus dapat ditekan sekecil mungkin dengan kesiapsiagaan yang terencana dan teruji rapi", ujar Dr. Siti Fadilah.

Pengendalian FB dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza di lingkungan perusa-haan/industri merupakan bagian integral dari kesiapsiagaan nasional maupun global, harus direncanakan dan diujicoba secara rapi dan teliti. Kalau hal ini tidak dilakukan, sulit dampak pandemi itu dibuat sekecil mungkin di lingkungan perusahaan/industri. Hal ini berarti dampaknya terhadap masyarakat luas akan tetap besar sekali dan tidak terkendali. Padahal, episenter pandemi ini mungkin saja mulai terjadi di bagian tertentu di dunia, kata Menkes.

Virus H5N1 pertama kali dideteksi pada ternak unggas pada bulan Agustus 2003 dan infeksi subtipe H5N1 pada manusia pertama kali dikonfirmasi di Indonesia Juli 2005. Tantangan FB semakin meningkat baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat regional dan global. Kasus flu burung pada manusia sudah dideteksi di banyak negara yaitu Azerbaijan, Bangladesh, Cambodia, China, Djibouti, Mesir, Indonesia, Iraq, Laos, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Thailand, Turkey dan Viet Nam. Pada tingkat nasional, jumlah provinsi endemik flu burung pada unggas sudah sangat meningkat sehingga hanya dua provinsi saja yang masih bebas FB yaitu Gorontalo dan Maluku Utara. Kejadian Luar Biasa (KLB) FB pada unggas masih terjadi secara sporadik di berbagai daerah, tambah Menkes.

Menkes menyatakan, FB merupakan penyakit yang relatif baru. Karena itu masih memerlukan kajian dan penelitian dari berbagai ahli seperti epidemiologi, klinis, diagnostik, imunologi dan virologi. Contohnya, deteksi dini dan pengobatan awal FB di Puskesmas diperlukan suatu kit diagnostik cepat (rapid test) dengan tingkat sensitivitas dan spesifisitas tinggi. Begitu pula dalam aspek pencegahan, vaksin FB untuk manusia masih dalam proses penelitian produsen vaksin dan para ahli. Oleh karena itu, Departemen Kesehatan sedang berupaya mengembangkan vaksin FB manusia dan kit diagnostik cepat.

Menkes mengakui, keberadaan unggas bagi masyarakat luas sangatlah penting dari segi ekonomi dan sosial. Investasi total dalam peternakan unggas mencapai 35 Milyar dollar Amerika dengan peredaran uang mencapai US$30 Milyar per tahun. Industri peternakan jugai menyerap 10 juta tenaga kerja. Sedangkan total ternak unggas mencapai 1,3 Milyar ekor, dimana 20% diantaranya merupakan peliharaan dibelakang rumah (backyard farm) oleh 30 juta rumah tangga di Indonesia.

Dengan demikian, penanggulangan masalah FB di Indonesia tidak boleh dilakukan secara sem-barangan, tetapi harus terencana dan terlaksana secara teliti serta rapi. Seperti dalam pepatah "seperti menarik rambut dari tepung; tepung jangan terserak dan rambut jangan sampai putus", ujar Menkes.

Menkes menegaskan, Indonesia sudah mempunyai Rencana Stratejik Nasional untuk pengendalian FB dan Kesiapsiagaan Pandemi Influenza (National Strategic Plan for Avian Influenza Control and Pandemic Influenza Preparedness) 2006-2008. Beberapa kegiatan yang sedang ditingkatkan, antara lain:

1. Mengembangkan 8 laboratorium diagnostik regional dan laboratorium Badan Litbangkes menjadi BSL-3 (Bio Safety Level 3), untuk memeriksa virus hidup.
   
2. Meneruskan sosialisasi kebijakan dan intensifikasi penatalaksanaan kasus serta kecepatan rujukan kasus.
   
3. Memperkuat Early Warning System (deteksi dini) dan Surveilans.
   
4. Melengkapi alat-alat perawatan intensif di 100 rumah sakit rujukan.
   
5. Mengintensifkan komunikasi risiko dalam membangun kesadaran lapisan masyarakat.
   
6. Mengembangkan desa siaga di bidang kesehatan termasuk pencegahan dan penanggulangan FB.
   
7. Mengembangkan "Pilot Project" pencegahan dan penanggulangan FB di Tangerang sebagai model, bekerja sama dengan pemerintah Singapura.
   
8. Memperkuat koordinasi lintas sektor terutama dengan Departemen Pertanian yang kompeten dalam penanganan sumber infeksi pada unggas.
   
9. Penelitian epidemiologi, klinis, lingkungan dan virologis.
   
10. Memproduksi Oseltamivir dalam negeri dan mengembangkan vaksin berbasis strain H5N1 Indonesia dan rapid test untuk mendeteksi virus FB pada manusia, bekerjasama dengan luar negeri.
    

Selain itu, juga telah memiliki Rencana Kontijensi Pandemi Influenza. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 17.000 pulau, maka perlu sesegera mungkin mensosialisasikan ke daerah-daerah pedoman tentang penanggulangan FB termasuk pedoman tentang penatalak-sanaannya sehingga kesiapsiagaan seluruh tanah air dapat ditingkatkan.

Sumber : Depkes Online

Cholera in Guinea Bissau

Since the beginning of May 2008, Guinea-Bissau has been facing a large cholera outbreak. As of 21 September, 7 166 cases had been reported throughout the country, among whom 133 people had died. The overall case-fatality rate stands at 1.9%, and decreases below 1% for hospitalized cases. However, the case-fatality rate reaches 9% in remote areas, indicating that rural populations affected by cholera do not have access to treatment rapidly enough to save lives. The fact that Bissau, the capital, accounts for more than 70% of all cases but only 31% of deaths also illustrates this issue. The areas with the highest attack rates are Bissau, Biombo, Bijagos and Oio. Cholera epidemics regularly resurge in Guinea-Bissau. In 2005-2006, cholera affected 25 111 people and killed 399.

Numerous national and international partners are supporting the Ministry of Health. Médecins sans Frontières (MSF-Spain) took charge of cholera treatment centres by building local capacity, and improving early detection and treatment of cases through systematic patient home visits. UNICEF is providing technical expertise and material in the area of water and sanitation; WHO is deploying an epidemiologist. A team from The US Centers for Disease Control (CDC) - Brazil team - have also arrived in the country to support the outbreak investigation. In addition, efforts are being made to strengthen community mobilization, health and hygiene education, and to de-stigmatize cholera among potentially-affected populations.

Cholera is mainly transmitted through contaminated water and food and is closely linked to inadequate environmental management. In many areas of Guinea-Bissau, basic infrastructures appear to be largely inefficient. The overall quality of water and sanitation remains very poor, therefore facilitating cholera transmission. Long-term prevention of cholera depends on access to safe water and adequate sanitation to prevent exposure and interrupt transmission. In addition, corpses of deceased cholera patients should be handled with extreme caution and correctly disinfected before proceeding with the burial ceremony to avoid further contamination.

WHO does not recommend any restrictions to travel or trade to or from affected areas as a means to control the spread of cholera.

Source : WHO

Waspadai Produk Makanan China

Masuk RI Lewat Jalan Cincai

Jakarta - Produk makanan olahan dari China sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Makanan seperti manisan, dodol dan permen misalnya. Produk-produk itu telah masuk di Indonesia sejak ratusan tahun lalu

Karena hubungan dagang yang cukup lama antara Indonesia dan China, tak heran bila produk asal negeri tirai bambu tersebut membanjiri pasar ritel Indonesia. "Dibanding negara-negara lain, China yang paling banyak memasok produk ritelnya ke Indonesia,"kata pengamat Ritel Indonesia Handaka Santosa.
Malah belakangan, produk ritel asal China itu mulai mendesak produk ritel asal Indonesia. Pasalnya, produk-produk asal China lebih variatif dan inovatif. Di samping itu, harga produk-produk dari China harganya relatif lebih murah.
Handaka, yang merupakan bekas Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menuturkan, masyarakat banyak menggandrungi produk asal China karena harganya lebih murah dan variatif. Akhirnya, banyak produk-produk ritel dalam negeri yang kalah bersaing.
Murahnya produk-produk dari China lantaran di negeri itu, pembiayaan pabriknya lebih murah dibanding Indonesia. Untuk produk ekspornya, pengusaha China juga mendapat kredit dengan bunga yang lebih rendah.
Tapi ada faktor lain yang membuat harganya jauh lebih murah dibanding produk lokal. Penyebabnya, banyak produk China yang tidak terkena biaya. Caranya, dengan memasukan barang dengan cara selundupan. Ada juga yang masuk karena ada cincai dengan petugas.
Hasilnya, banyak produk-produk China yang tidak terdaftar di Departemen Perindustrian dan Perdagangan beredar bebas di pasaran. "Produk-produk ritel asal China banyak yang tidak terdaftar. Sehingga sangat rentan dampaknya bagi masyarakat. Karena tidak terpantau," ujar Handoko.
Selain itu, banjirnya produk ilegal ini lantaran sikap apatis aparat di seluruh pelabuhan dan bandara di Indonesia. Sebab banyak penumpang yang membawa beberapa produk dari China, dalam skala kecil, dan kemudian dijual di Indonesia. Barang-barang tentengan semacam ini banyak beredar di masyarakat tanpa melalui proses uji laboratorium.
"Harusnya petugas bandara melarang barang-barang itu masuk. Di Australia atau Singapura, kalau kedapatan membawa barang tentengan dalam jumlah besar dari luar negeri langsung dibuang dan dimusnahkan. Sehingga tidak bisa masuk ke dalam negerinya," jelasnya.
Langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah Australia dan Singapura ini dilakukan untuk menjaga masyarakatnya dari barang-barang yang mungkin bisa membahayakan masyarakatnya.
Sedangkan di Indonesia, sejumlah produk ritel dari China banyak yang tidak terdaftar banyak beredar luas di masyarakat. Ketika produk makanan yang beredar itu disebut-sebut bisa mengganggu kesehatan, intansi terkait seperti Badan Pengawasan Obat dan makanan (BPOM) baru melakukan operasi. Padahal makanan-makanan itu sudah dikonsumsi masyarakat.
Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Thomas Darmawan, juga mengakui kalau banyak produk ritel asal China yang tidak terdaftar. Namun dia menolak memberikan komentar lebih jauh kenapa hal itu bisa terjadi.
"Sekarang yang jadi persoalan masalah susu yang mengandung melamine. Dan itu tidak ada di Indonesia. Jangan melebar ke masalah lain," jelas Darmawan.
Masalah lain yang dikatakan oleh Darmawan tersebut maksudnya adalah makanan-minuman olahan dari China. Alasannya, dengan mengait-ngaitkan makanan dan minuman asal China dengan susu bermelamine dampaknya akan merugikan perdagangan di Indonesia.
Saat sejumlah produk asal China yang diduga mengandung formalin dilarang edar 2007, lalu, pemerintah China China kemudian melakukan langkah balasan dengan melarang produk Indonesia terutama, produk Sea Foodnya. Sebab ikan-ikan laut dari Indonesia disebut punya kadar mercury.(ddg/iy)
Sumber : Deden Gunawan - detikNews

Flu Burung Bikin RI Rugi Rp 5 Triliun

 

Virus H5N1 tipe A atau yang lebih dikenal dengan flu burung tidak hanya menimbulkan korban manusia. Sejak pertama kali mewabah, dampak kerugian virus ini pada perekonomian Indonesia diperkirakan mencapai Rp 5 triliun.

"Dampak kerugian flu burung atau avian influenza pada perekonomian di Indonesia sebesar Rp 5 triliun," kata Deputi III Menko Kesra bidang Koordinasi Kependudukan Kesehatan dan Lingkungan Hidup Emil Agustiono di acara 'Sosialisasi Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan menghadapi Pandemi Avian Influenza di Lingkungan Perusahaan/Industri' yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (23/9).

Untuk dampak langsung terhadap ekonomi Indonesia, Emil menyebutkan hal itu meliputi biaya mencegah wabah flu burung pada unggas dan manusia, pemusnahan unggas dan biaya kompensasi bagi pemilik unggas, biaya perawatan dan pengobatan.

"Sedangkan dampak tidak langsung yakni adanya penurunan produksi dan konsumsi unggas dan telur," ujarnya.

Emil menyebutkan, secara global dampak kerugian ekonomi akibat pandemi flu burung mencapai US$ 2

triliun yang untuk biaya respon medik dan biaya respon non kesehatan. "Dampak tidak langsungnya pada kelumpuhan industri," terangnya.

Pemerintah, lanjut Emil telah melakukan langkah-langkah untuk melindungi sektor perekonomin dari dampak pandemi flu burung. Beberapa diantaranya adalah melakukan sosialisasi ancaman pandemi flu burung kepada semua pelaku bisnis, advokasi terhadap semua pelaku bisnis, serta melaksanakan simulasi penanganan pandemi influenza di lingkungan pelaku bisnis (sektor perbankan, industri, telekomunikasi, transportasi, energi dan UKM).

"Koordinasi dan komunikasi antar pelaku bisnis merupakan kata kunci untuk memahami ancaman pandemi," pungkasnya.[L6]

Sumber : Samsul Hidayat INILAH.COM

Melamine-contaminated powdered infant formula in China

 

Over 6240 cases of kidney stones in infants with three deaths have been reported from across China as of 17 September. Kidney stones in infants are very rare.

The Ministry of Health of China has confirmed that these cases are related to melamine-contaminated powdered infant formula consumed by the infants. While the exact onset date of illness resulting from contamination is unknown, a manufacturer received a complaint of illness in March 2008.

Following inspections conducted by China's national inspection agency, at least 22 dairy manufacturers across the country were found to have melamine in some of their products (levels varied between 0.09mg/kg and 2.560 mg/kg). Two companies exported their products to Bangladesh, Burundi, Myanmar, Gabon and Yemen. While contamination in those exported products remains unconfirmed, a recall has been ordered from China.

A recall is also ongoing for all contaminated products in China.

The World Health Organization (WHO) is in close communication with the Ministry of Health of China to monitor the situation. WHO has also been disseminating information on the situation to WHO Member States through the International Food Safety Authorities Network (INFOSAN). INFOSAN has also specifically alerted the five countries importing potentially contaminated products from China.

WHO recommends breastfeeding as the ideal way of providing young infants with the nutrients they need for healthy growth and development. Exclusive breastfeeding is recommended up to six months of age.

Melamine-contaminated powdered infant formula in China - update

22 September 2008 -- China's Ministry of Health reported over the weekend that nearly 40,000 children have sought medical treatment related to the consumption of melamine-contaminated powdered infant formula. Almost 12,900 are currently hospitalized.

Three deaths have been confirmed as being related to contamination of infant formula. One is under further investigation.

Authorities of Singapore and Hong Kong SAR reported finding melamine in dairy products manufactured in China. A three-year old girl received treatment in Hong Kong due to consumption of the contaminated milk.

WHO will continue to share information through its International Food Safety Authorities Network (INFOSAN) to help national authorities to be better informed and enable them to better target their monitoring.

Depkes Siagakan 14 KKP Hadapi Arus Mudik Lebaran 1429 H

Depkes siagakan 14 Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) guna menghadapi arus mudik dan arus balik lebaran 1429 H. Ke-14 KKP yang disiapkan adalah KKP Bandara Raden Inten dan KKP Bakauheni Lampung, KKP Merak Banten, KKP Cirebon, KKP Bandara Husein Sastranegara Bandung, KKP Cilacap, KKP Semarang, KKP Bandara Adi Sumarmo Surakarta, KKP Adi Sucipto Yogyakarta, KKP Tanjung Perak Surabaya, KKP Probolinggo, KKP Banyuwangi, KKP Gili Manuk Denpasar dan KKP Bandara Ngurah Rai Bali.

Hal itu disampaikan Plt. Sekretaris Ditjen PP dan PL yang juga Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular Depkes dr. Yusharmen, di Jakarta usai pertemuan lintas program di lingkungan Depkes dalam rangka penanganan situasi khusus mudik lebaran 2008.

Menurut dr. Yusharmen, kesiapsiagaan itu dilakukan sebagai tindak lanjut Inpres No. 3 Tahun 2004 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu. Dalam Inpres tersebut diinstruksikan kepada menteri terkait antara lain Menkes, Menkominfo, Kepala Kepolisian, Panglima TNI, Gubernur dan Bupati seluruh Indonesia. Dalam Inpres itu, Menkes ditugaskan meningkatkan kegiatan pelayanan kesehatan pada tempat-tempat yang diperlukan pada jalur mudik dengan berkoordinasi dengan Gubernur dan Bupati/Walikota.

Ditambahkan, Depkes telah menyiapkan pos kesehatan, penyuluhan, pemeriksaan/pengawasan tempat-tempat umum, pengendalian vektor dan penyiapan rujukan ke rumah sakit di terminal pelabuhan udara dan pelabuhan laut di 14 KKP, mulai dilaksanakan H-7 sampai H+7 Idul Fitri.

Berdasarkan data dari Departemen Perhubungan, prediksi jumlah penumpang arus mudik tahun 2007 sebanyak 14, 8 juta dan diperkirakan tahun 2008 mencapai 15.7 juta orang atau meningkat 6,14%.

Depkes telah mengidentifikasi sejumlah faktor risiko pada situasi khusus arus mudik lebaran. Faktor risiko di jalur darat, laut, maupun udara antara lain cedera akibat kecelakaan lalu lintas, menurunnya daya tahan tubuh akibat lamanya perjalanan, serta terjadinya penularan penyakit potensi KLB di tempat pemberangkatan dan pemberhentian (terminal dan rumah makan), penularan penyakit akibat hygiene makanan yang tidak baik, serta penularan penyakit yang dibawa oleh penumpang dari negara terjangkit, ujar dr. Yusharmen.

Sedangkan untuk pelayanan kesehatan jalur mudik di daerah, Depkes berkoordinasi dengan para gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit di 8 provinsi guna memantapkan jejaring kerja dalam meningkatkan kesiapsiagaan Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah di jalur mudik/balik lebaran. Juga berkoordinasi melakukan pengawasan sanitasi terutama pada makanan dan minuman di tempat peristirahatan (terminal) serta melakukan pengamatan terhadap penyakit menular terhadap kasus penyakit yang berpotensi KLB khususnya diare. Ke-8 provinsi tersebut yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Lampung.

Pos-pos kesehatan yang disiagakan oleh Pemeritah Daerah melalui Dinas Kesehatan setempat berupa penyiapan Puskesmas perawatan dan rumah sakit siaga 24 jam, termasuk Puskesmas di sekitar wilayah pantai utara (Pantura). Jumlah sarana kesehatan yang disiagakan pada jalur trans P. Jawa meliputi 63 RS dan 314 Puskesmas, tersebar di Banten, Jabar, Jateng, DIY dan Jatim. Sedangkan di jalur trans Sumatera disediakan 38 RS dan 270 Puskesmas, lokasi di Sumatera Selatan, Lampung, Riau, Jambi, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Sumber : Depkes OL

Avian influenza – situation in Indonesia – update 44

The Ministry of Health of Indonesia has retrospectively announced two confirmed cases of human infection with the H5N1 avian influenza virus. The first case, a 38 year old male from Tangerang Municipality, Banten Province developed symptoms on 4 July 2008, was hospitalized on 9 July and died on 10 July. There were free roaming poultry throughout his neighbourhood, including a commercial poultry pen owned by a neighbour.

The second case, a 20 year old male from Tangerang District, Banten Province developed symptoms on 20 July, was hospitalized on 29 July, and died on 31 July. Reports indicate that chickens from the case's household had died in the week preceding the onset of his symptoms and that he had slaughtered and consumed some of his stock during this period.
Of the 137 cases confirmed to date in Indonesia, 112 have been fatal.

Source : WHO

80.000 Paspor Ditemukan Ganda

Data Imigrasi Akan Bisa Dilihat di Satu Titik

Sabtu, 13 September 2008 | 00:15 WIB

Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menemukan sekitar 80.000 paspor terduplikasi selama penerapan sistem biometric single print atau BSP sidik jari. Paspor itu ditemukan tersebar di seluruh Kantor Wilayah Imigrasi di Indonesia.

Direktur Jenderal Imigrasi Dephuk dan HAM Basir Achmad Barmawi di Medan, Jumat (12/9), mengatakan, sejak awal tahun lalu sistem lama itu diberbaiki menggunakan sistem baru yang sudah mulai beroperasi sejak Juli 2008. Sistem baru itu tak hanya mengenali sidik jari seseorang, tetapi juga wajah seseorang sekaligus.

”Sistem baru ini membuat kami bisa memberi masukan ke negara selama 2 Agustus hingga 31 Agustus lalu sebanyak Rp 8,6 miliar. Sebelumnya, pemasukan negara harus dibagi dengan vendor,” tutur Achmad. Vendor, dalam hal ini PT Mustika Duta Mas, juga memiliki otoritas terhadap data imigrasi.

Penggunaan alat teknologi biometrik merupakan bagian dari proses autentikasi. Selama ini para ahli keamanan, terutama dari pengusaha pembuat produk biometrik sidik jari, mengatakan, untuk mengakali alat tersebut merupakan hal yang mustahil.

Alasannya, sidik jari merupakan hal unik. Sidik jari tiap orang berbeda dan tidak mungkin sama persis.

Biometrik merupakan teknik autentikasi yang mengambil karakteristik fisik seseorang. Ada beberapa teknik yang sering digunakan dalam autentikasi biometrik, seperti pengenalan sidik jari.

Pengenalan sidik jari dapat dikembangkan lebih lanjut untuk pengenalan telapak tangan.

Pengenalan suara merupakan teknik lain. Teknik ini harus di perhalus untuk keperluan autentikasi, untuk keperluan nonautentikasi sudah dikenal dalam dunia telekomunikasi untuk otomatisasi layanan pelanggan berdasarkan perintah suara.

Pengenalan muka merupakan teknik autentikasi lainnya yang akan mengenal muka seseorang dari hasil pengindraan kamera digital.

Verifikasi tanda tangan dapat juga dilakukan secara otomatis menggunakan teknik pengenalan citra digital.

Dirjen Imigrasi juga tengah menenderkan sistem border control management (BCM) yang memungkinkan semua data imigrasi di seluruh Indonesia bisa dilihat dari satu titik. Dengan sistem itu, data berapa orang asing yang masuk ke Indonesia dan sudah berapa lama mereka tinggal akan terlihat.

Selama ini, lama tinggal orang asing tidak bisa terdeteksi dengan baik.

”Kasus yang kami temukan bahkan ada yang sudah tinggal di Indonesia selama delapan tahun tanpa izin,” kata Achmad.

Sementara itu, penerapan e-pasport dan disaster recovery center atau sistem pertahanan data dari bencana akan dilakukan tahun 2009. Sistem pertahanan data dari bencana akan dibangun di daerah yang minim terkena bencana di seputar Kalimantan.

Ditanya sistem pelayanan di imigrasi, Achmad mengakui masih banyak calo yang ada di imigrasi.

”Di Jawa Timur, ada pegawai bahkan yang dipukul calo. Ada pula calo yang marah-marah karena lama pengurusannya karena harus antre,” kata Achmad.

”Namun, pengurusan paspor di Indonesia relatif cepat dan murah. Di Australia dan Malaysia sampai sebulan, di sini cuma lima hari dan hanya Rp 270.000. Namun kalau kasih lebih silakan,” kata Achmad.

Ia mengatakan, pegawai Imigrasi yang berjumlah 5.339 orang di seluruh Indonesia hingga saat ini masih kurang. Banyak pegawai yang bekerja berlebih tetapi bergaji rendah. ”Kami masih menghitung berapa besar kebutuhan pegawai kami,” kata Achmad. (WSI/*)

Sumber : Kompas

Laporan Data Kasus Flu Burung pada Unggas di Indonesia tidak Transparan

Indonesia dinilai tidak transparan dalam mengirimkan data kejadian kasus flu burung pada unggas ke dunia. Imbasnya, laporan kasus flu burung dari Indonesia tidak pernah dicantumkan dalam laporan periodik Food and Agriculture (FAO) unit Avian Influenza Control Programme yang ditujukan ke berbagai negara.

"Jumlah kasus outbreak flu burung pada unggas yang dilaporkan ke dunia hanya 15% jumlahnya dari total kejadian yang sebenarnya terjadi, tandas Ketua Panel Ahli Komite Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza (Komnas FBPI) Amin Soebandrio di Jakarta, Kamis (4/9).

Kata Amin, total kasus outbreak-kejadian luar biasa--Flu Burung-yang dilaporkan hingga tahun ini ke FAO hanya berjumlah 200 hingga 300 kejadian outbreak pada unggas. Jumlah ini dinilai di luar nalar. Pasalnya, Vietnam dengan luas wilayah dan unggas yang jumlahnya lebih kecil dari Indonesia melaporkan 2000 lebih kasus outbreak pada FAO.

"Panel ahli memperkirakan terdapat 2000 hingga 3000 kasus kejadian luar biasa pada unggas di Tanah Air," seru Amin.

Terdapat berbagai faktor yang menjadi penyebab laporan kejadian luar biasa flu burung pada unggas di Indonesia tidak realistis. Umumnya daerah malas melaporkan kejadian luar biasa flu burung pada unggas ke pemerintah daerah.

Amin mensinyalir, mereka takut, unggas sekitarnya akan turut dimusnahkan. Imbasnya, laporan dari provinsi ke pemerintah pusat pun tidak utuh.

Paneh ahli juga mengungkapkan, lembaga kesehatan dunia, WHO juga tidak lagi membuat laporan kejadian flu burung pada manusia secara periodik. Pasalnya, sejumlah negara tidak lagi memberikan laporan kejadian flu burung secara per kasus. Contohnya adalah Indonesia. Dengan alasan keamanan, pemerintah memutuskan tidak langsung melaporkan kejadian kasus flu burung pada manusia ke WHO.

Menurut Amin, Indonesia tetap berkomitmen mengirimkan kasus flu burung ke WHO, tetapi dengan mekanisme berbeda. "Bentuk laporan diberikan secara periodik. Misalnya setelah beberapa kasus terjadi atau dalam jangka waktu tertentu. Tidak lagi per kejadian, kemudian dilaporkan," tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Pelaksana Harian Harian Komnas FBPI Bayu Krisnamurti memaparkan, memasuki tahun 2008, tren kasus kejadian flu burung pada manusia cenderung menurun. "Pada manusia, per bulan rata-rata hanya 1 kasus. Jumlah ini jauh lebih rendah dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya," sergah Bayu.

Terkait fenomena ini, Amin mempunyai pendapat berbeda. "Pemerintah harus tetap waspada, " pesan Amin.

Pada 2007, dalam semester pertama, tidak ditemukan kasus flu burung pada manusia. Dengan sangat percaya diri, berdasar fenomena tersebut, pemerintah mendeklerasikan zero kasus flu burung di tahun 2007. Namun jelang akhir tahun, ketika musim hujan tiba, kasus flu burung pun marak.

Indonesia termasuk negara dnegan kejadian AI pada manusia tertinggi di dunia. Data terakhir WHO pada 19 Juni 2008 menunjukan sudah 112 jiwa meninggal dari total 135 kasus positif flu burung. (Tlc/OL-03)

Sumber : MIOL Penulis : Cornelius Eko

Penyebaran HIV/AIDS di Provinsi Sumatera Utara Mengkhawatirkan

Penyebaran HIV dan AIDS di Sumatra Utara (Sumut) makin mengkhawatirkan. Data per Juni 2008, terdapat 1.315 kasus HIV/AIDS di 22 kabupaten/kota yang ada. Dari jumlah tersebut 771 merupakan kasus HIV dan 545 kasus AIDS.

Ketua Pelaksana Harian Komisi Penanggulangan AIDS Sumatra Utara dr Linda T Maas, MPH, Rabu (3/9) mengungkapkan kasus HIV/AIDS di Medan termasuk yang terbesar di Sumut, yakni 969 kasus yang terdiri dari HIV 621 dan AIDS 348. Tingginya angka ini disebabkan adanya penderita dari luar Medan yang datang berobat ke kota ini.

Sementara di Kabupaten Deli Serdang terdapat 108 kasus HIV/AIDS dan Kabupaten Toba Samosir 53 kasus. Dari segi usia, Linda mengatakan penderita HIV/AIDS yang paling banyak pada usia produktif yakni antara 20-40 tahun yaitu 1.080 kasus.

Berbagai upaya yang telah dilaksanakan KPA Sumut dalam penanggulangan HIV/AIDS membuat buku pedoman penanggulangan AIDS, pengembangan sistem informasi agar kabupaten/kota di Sumut memiliki sistim yang sama, meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit bekerja sama dengan dinas kesehatan, pemberdayaan KPA di provinsi dan kabupaten kota dan pengembangan program penanggulangan di tempat kerja serta lembaga pemasyarakatan.

Untuk memerangi peredaran ini, Linda menjelaskan KPA Sumut telah dan akan terus melakukan kerjasama dengan departemen agama, departemen pendidikan, departemen tenaga kerja, Depkum HAM dan lapas.

Diharapkan semua pihak peduli terhadap penyakit yang sangat berbahaya ini, karena jika tidak ada program intervensi , maka jumlah kasus HIV/AIDS sampai tahun 2012 akan mencapai 157829. Hal yang sama jumlah kasus bayi HIV/AIDS akan mencapai 7928. (BS/OL-06)

Sumber : MIOL Penulis : Bantors Toruan

24 Pelabuhan Indonesia Lolos Standar ISPS Code

Selasa, 02 September 2008 17:26 WIB

Sebanyak 24 fasilitas pelabuhan di Indonesia dinyatakan telah menerapkan standar International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code secara penuh.

Artinya, fasilitas ke-24 pelabuhan tersebut telah sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan yang dikeluarkan oleh International Maritime Organization (IMO).

Hal itu berdasarkan penilaian United State Coast Guard (USCG) Juni 2008 lalu terhadap 25 pelabuhan di Indonesia. Dengan lolosnya ke 24 pelabuhan itu, maka kapal-kapal yang berangkat dari pelabuhan tersebut diizinkan untuk langsung menyinggahi pelabuhan-pelabuhan di Amerika Serikat.

Sedangkan kapal-kapal yang berangkat dari pelabuhan yang belum lolos ISPS Code, level pengamannya akan lebih diperketat sehingga menimbulkan biaya operasional lebih tinggi.

"Baru 24 yang lolos ISPS code, tinggal satu lagi yaitu fasilitas Pelabuhan Semarang Convention Cruises," papar Kepala Bagian Hukum & Humas Ditjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Umar Aris di Jakarta, Selasa (2/9).

Fasilitas pelabuhan yang telah lolos ISPS Code adalah Pelabuhan Banjarmasin, Belawan International Container Terminal, Belawan Multipurpose Terminal, British Petroleum Arco Ardjuna, Caltex Oil Terminal Dumai, Chevron Santan Marine Terminal, DUKS PT Semen Padang, Jakarta International Container Terminal, Dermaga Jamrud Pelindo III Tanjung Perak, dan Newmont Nusa Tenggara.

Selain itu, Pelindo II Conventional Terminal Jakarta, Pertamina Unit Pengolahan II Dumai, PErtamina Unit Pengolahan V Balikpapan, PT Badak Bontang Natural Gas Liquefaction, PT Indomico Mandiri Bontang, PT Multimas Nabati Asaha, PT Pelindo I Cabang Dumai, PT Pelindo II Cabang Padang, PT Pertamina Unit Pemasaran III Jakarta, PT Pupuk Kaltim Bontang, PT Terminal Petikemas Surabaya, Semarang International Container Terminal, Senipah Terminal Total Indonesia Balikpapan, dan Terminal Petikemas Koja.

Adapun pelabuhan Semarang Convention Cruises, belum dilakukan penilaian oleh USCG karena pada saat penilaian, pelabuhan itu sedang melakukan revitalisasi sistem dan tidak ada kapal yang tengah berlabuh.

Standar keamanan yang dinilai USCG meliputi kepastian bahwa di setiap pintu masuk ke kapal dijaga oleh para penjaga, adanya deklarasi keamanan, dan penjaga keamanan swasta yang diterima oleh Kapten USCG di pelabuhan ketika berada di perairan Indonesia.

Saat ini pelabuhan umum di Indonesia berjumlah 725 pelabuhan, terdiri dari 111 pelabuhan yang diselenggarakan PT Pelabuhan Indonesia, dan 614 pelabuhan yang diselenggarakan UPT Pemerintah.

Terkait pengurangan jumlah pelabuhan terbuka dari total 141 pelabuhan menjadi 25 pelabuhan, Umar mengatakan jumlah hasil penciutan bisa saja berubah. "Sekarang masih dalam tahap&tahap proses pengkajian dengan instansi terkait, seperti Departemen Perdagangan dan pemerintah daerah masing-masing, belum ada legitimasinya," jelasnya.

Proses pengurangan pelabuhan terbuka, imbuh dia, perlu ada kesiapan dan koordinasi antara Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan pelabuhan yang memiliki kewenangan masing-masing.

Pengurangan pelabuhan terbuka bagi perdagangan luar negeri dilakukan untuk mencapai efisiensi, kelancaran arus barang, kemudahan pengawasan, serta pemberdayaan armada nasional sesuai azas Cabotage.

Adapun mengenai masalah pelayanan di pelabuhan, selain Ditjen Perhubungan Laut terdapat instansi lain yang juga memiliki kewenangan baik dari sisi pelayanan, seperti kelancaran arus barang dan akses jalan. (Slv/OL-2)

Sumber : MIOL Penulis : Silvia W

HIV/AIDS : Indonesia Gagal Tangani HIV/AIDS

Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) mengakui gagal dalam menanggulangi masalah penyebaran HIV/AIDS di Indonesia. Terhitung sejak krisis moneter terjadi di Tanah Air pada tahun 1998 berbeda dengan sejumlah negara berkembang lain, penderita HIV/AIDS di Indonesia malah terus bertambah dari tahun ke tahun hingga kini.

Mengutip data Departemen Kesehatan terbaru. KPAN melaporkan, sampai akhir Juni 2008 terdapat penambahan kasus AIDS sejumlah 2947 orang pada tahun 2007. Dan terdapat 1546 kasus pada 4 bulan pertama tahun 2008.

Sekretaris KPAN Dr Nafsiah Mboy, SpA memaparkan, hingga kini, situasi kumulatif jumlah kasus AIDS di Tanah Air sudah mencapai 12.686 orang. Informasi jumlah ini dihimpun dari 32 propinsi dari 15 kabupaten/kota.

Kasus AIDS terbanyak dilaporkan dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Papua, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Sumatra utara, Sulawesi Selatan dan Kepulauan Riau. "Secara global kasus HIV/AIDS sudah menunjukan tanda-tanda stabil, namun di Indonesia epidemik masih terus berlangsung. Bahkan dewasa ini tercatat sebagai negara dengan laju epidemik tercepat di Asia," tandas Nafsiah, pada acara Peluncuran laporan Epidemi AIDS Global tahun 2008 di Jakarta, Rabu (13/8).

Menurut hasil survei terpadu HIV dan perilaku tahun 2007, prevalensi di kalangan populasi kunci yang berisiko ketularan telah mencapai 9,5% di kalangan wanita penjaja seks (WPS). Sebanyak 5,2% di kalangan lelaki yang berhubungan seks dnegan sesama lelaki, dan 52,4% pada pengguna Napza suntik.

Di Papua, tambah Nafsiah, prevalensi HIV di masyarakat umum (dewasa) mencapai 2,4%. "Proyeksi KPAN dan Depkes, infeksi HIV baru di masa datang akan lebih benyak terjadi melalui transmisi seksual," ujarnya. Nafsiah menambahkan, dengan situasi seperti ini, kasus HIV/AIDS di Tanah Air akan terus meningkat hingga tahun 2020, dengan rata-rata per tambahan 5% penderita baru per tahun.

Salah satu kendala utama dalam penganannan HIV/AIDS di Tanah Air adalah resistensi masyarakat terhadap sosialisasi kondom, terapi ruwatan matadon dan beberapa program lainya yang dinilai bertentangan dengan nilai kultur ketimuran.

Terkait kontinuitas penggunaan kondom pada wanita penjaja seks, Nafsiah mengakui, pihaknya gagal dalam mempromosikan upaya ini. Jumlah WSP yang menggunakan kondom selama 3 bulan pada tahun 2004, jumlahnya masih sama pada tahun 2007, yakni hanya 36%.

Namun penggunaan kondom pada kaum laki-laki berisiko seperti pelaut, pengemudi truk, sopir taksi, dan ojek serta pekerja pelabuhan mengalami peningkatan. Jumlah klinik yang melayani terapi metadon pun bertambah.

Sumber : MIOL (Tlc/OL-03)

Kesling : 47,5 Persen Air Minum Rumah Tangga Tercemar Bakteri E.Coli

Departemen Kesehatan menyatakan, 99,20% atau hampir semua rumah tangga di Indonesia memasak air sendiri untuk minum. Namun akibat tidak dikelola dengan baik, sekitar 47,5% air yang diminum tetap terkontaminasi bakteri e.coli penyebab diare.

Hal itu dikemukakan Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL)Depkes I Nyoman Kandun, berdasarkan kutipan hasil studi Basic Human Service pada tahun 2007.

Kandun mengakui, kejadian diare di Tanah air memang masih tinggi. Hal ini tergambar dari angka kejadian diare nasional tahun 2006 yang rata-rata mencapai 423 per 1000 penduduk pada semua umur. (Hasil survei Ditjen P2PL). Survei Kesehatan Rumah Tangga 2001 menyebutkan angka kematian diare pada balita sebesar 75,3 per 100 ribu balita. Sementara angka kematian diare untuk semua umur sebesar 23,2 per 100 ribu penduduk.

Hasil studi tahun 2007 juga menunjukan, behwa dengan meningkatkan perilaku pengelolaan air minum yang aman di rumah tangga, kejadian diare akan menurun sebesar 39%. Menurut Kandun, selama ini pemerintah telah mengenalkan metode pengelolaan layak minum seperti klorinisasi, filtrasi dan solar water disisnfectant.

"Air layak minum adalah hak setiap warga negara. Dari laporan capaian MDGs sampai tahun 2006, baru sekitar 52,1% penduduk Indonesia mendapat akses air minum," tandas Kandun Jakarta, Rabu (20/8).

Tingginya kejadian diare, disamping dipicu oleh pengelolaan air yang buruk juga disebabkan faktor perilaku hidup sehat masyarakat yang rendah. "Contohnya, sabun memang sudah tersebar di hampir setiap rumah di Indonesia. Namun hanya sekitar 3% yang menggunakan sabun untuk cuci tangan," tuturnya.

Survei Health Service Program tahun 2006 tentang persepsi dan perilaku masyarakat mengungkapkan, Perilaku responden pada lima waktu kritis cuci tangan, tercatat 12% setelah buang air besar(BAB), 9% setelah membantu BAB bayi, 14% sebelum makan, 7% sebelum memberi makan bayi dan 6% sebelum menyiapkan makanan.

Kandun menambahkan, berdasarkan hasil studi WHO 2007, kejadian diare dapat diturunkan melalui beberapa cara. Yaitu, 32% melalui peningkatan akses sanitasi dasar, 45% melalui mencuci tangan pakai sabun, 39% melalui perilaku pengelolaan air minum yang aman di rumah tangga. Sedangkan dengan mengintergasikan ketiga perilaku tersebut, kejadian diare dapat menurun sebesar 94%. (Tlc/OL-2)

Sumber : MIOL

Yellow fever in Côte d'Ivoire

August 2008 -- The Ministry of Health of Côte d'Ivoire has declared a yellow fever outbreak in the capital, Abidjan. The outbreak was laboratory confirmed at the beginning of May 2008.

In June 2008, WHO deployed a GOARN mission (the Global Outbreak Alert and Response Network) of two experts in order to assess the epidemiological and entomological situation and to investigate the risk of a full scale urban yellow fever outbreak.

After clinical, epidemiological and laboratory investigation, the GOARN mission confirmed two yellow fever cases. The cases were reported in different health districts of the capital, Abidjan. One case is a 48 year old female from Cocody, who was vaccinated against yellow fever in 1997, and the second is a 20 year old male from the urban area of Treichville, who has never been vaccinated against yellow fever.

The following conclusions were drawn by the GOARN mission:

1. Tthe epidemiological situation is that of a temporal cluster of yellow fever cases without geographic focus and without continuation at present;
2. Although a mass vaccination campaign was conducted in 2001, the actual yellow fever vaccination coverage is likely to be around or below 60%;
3. Vectors capable of transmitting yellow fever are present in Abidjan; and
4. The entomological risk indices (Breteau index and Container index) were over the threshold in all localities investigated, indicating a high risk of yellow fever transmission.

As a result, the mission recommends that the surveillance system to detect new yellow fever cases is strengthened and that vector control measures are implemented.

Subsequent to the mission, in July 2008, a further three laboratory confirmed cases were reported by the Ministry of Health. In addition to the standard IgM tests, more specific tests were used for all cases at the regional reference laboratory, Institut Pasteur in Dakar, Senegal, to determine the presence of the yellow fever virus and to exclude the presence of any other haemorrhagic fevers.

To date, the Ministry of Health has reported a total of nine suspected cases of yellow fever, including the five confirmed cases.

On the basis of these results, the Ministry of Health has decided to carry out a mass vaccination campaign in Abidjan, in August 2008, targeting 1 938 161 people. The campaign will be conducted with the technical assistance of WHO and the support of the GAVI alliance (the Global Alliance for Vaccines and Immunization). The previous mass vaccination campaign in Abidjan took place in 2001, during which 2.6 million doses were administered.

Source : WHO

12 Warga Dusun IV Air Batu Asahan Negatif Flu Burung

Jakarta, 09 Aug 2008

Hasil pemeriksaan laboratorium Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) Badan Litbangkes Depkes menyatakan 12 orang warga di Afdeling 5 Damuli Dusun IV Air Batu, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara negatif Flu Burung. Kedua belas warga tersebut saat ini masih dirawat di RSUD Kisaran dan RSU H. Adam Malik, Medan. Kondisi pasien yang dirawat di RS H.Adam Malik, Medan (rumah sakit rujukan flu burung) yaitu FH (P, 7 th) dan MSM (L, 8 th) sudah stabil dan membaik. Sedangkan pasien lainnya dirawat di RSUD Kisaran.

Demikian laporan yang diterima Pusat Komunikasi Publik dari Posko Flu Burung Depkes tanggal 9 Agustus 2008.

Kasus suspek Flu Burung tersebut ditemukan berdasarkan kegiatan surveilans aktif sejak tanggal 5 – 7 Agustus 2008 oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan Dinkes Kabupaten Asahan. Terhadap hasil temuan tersebut telah dilakukan upaya perawatan secara gratis di RS, pengobatan dengan oseltamivir, pengambilan dan pengiriman specimen ke Badan Litbangkes Depkes, pengamatan kasus suspek, surveilans kontak, serta penyuluhan kesehatan.

Hingga saat ini, tim dari Depkes masih melakukan surveilans aktif di masyarakat untuk mencari kasus baru. Selain itu juga dilakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) masalah Flu Burung.

Berdasarakan pemeriksaan Rapid Test oleh Dinas Peternakan Kab. Asahan dan pemeriksaan Laboratorium Veterinar Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara, terhadap 15 ekor unggas (ayam dan bebek) yang mati mendadak tanggal 28 Juli 2008 di Afdeling 5 Damuli Dusun IV Air Batu, Kabupaten Asahan, tersebut positif Flu Burung.

Seperti diketahui pada sebagian besar masyarakat Afdeling 5 Damuli Dusun IV Air Batu rata-rata beternak ayam, itik, dan bebek baik untuk dikonsumsi maupun dijual. Umumnya kandang ternak mereka menempel dengan rumah bahkan ada juga ternak yang tidak dikandangkan. Anak-anak Dusun IV Air Batu umumnya tidak menggunakan alas kaki saat bermain padahal banyak unggas berkeliaran disekitar tempat tinggal mereka. Sementara sanitasi lingkungan di Desa Air Batu secara umum kurang memenuhi syarat kesehatan. Keadaan seperti ini tentunya menjadi faktor risiko khususnya di daerah yang sudah terinfeksi Flu Burung pada unggas.

Untuk menghindari Flu Burung, masyarakat diminta tetap waspada dan tanggap terhadap unggas yang sakit dan mati mendadak. Masyarakat harus membiasakan hidup bersih dan sehat agar terhindar dari virus Flu Burung, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jangan sentuh ayam, bebek, dan unggas lain, apalagi yang sakit atau mati,
2. Cuci pakai sabun, tangan dan peralatan masak anda,
3. Pisahkan unggas dari manusia,
4. Periksakan ke Puskesmas jika ada gejala flu & demam setelah berdekatan dengan unggas,
5. Gunakan sarung tangan, penutup mulut dan hidung saat memegang unggas,
6. Jangan memakan unggas yang sakit atau mati,
7. Sembelih, bakar, kubur unggas yang sakit atau mati,
8. Jangan biarkan anak-anak bermain dengan unggas.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon/faks: 021-5223002 dan 52960661, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id.

KLB Diare-Kolera Di Papua : Korban Meninggal 105 Orang Sejak April 2008

Jakarta, 09 Aug 2008

Pemerintah Serius Tangani Diare-Kolera Di Papua

Pemerintah serius tangani kejadian luar biasa (KLB) Diare-Kolera di Papua. Tim penanggulangan KLB telah diturunkan untuk melakukan investigasi epidemiologi dan surveilans, memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas, mengambil sampel untuk pemeriksaan laboratorium, mengirimkan logostik, serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

Secara kumulatif korban meninggal akibat Diare-Kolera sejak April – awal Agustus 2008 berjumlah 105 orang. Sebelumnya korban meninggal dilaporkan sebanyak 94 orang. Tambahan 11 kasus hari ini (10 kasus lama tetapi terlambat dilaporkan dan 1 kasus baru) merupakan update terbaru tanggal 9 Agustus 2008 yang diterima Pusat Komunikasi Publik dari Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP &PL) Depkes.

Sejak April hingga Juli 2008 telah terjadi KLB Diare-Kolera di 2 kabupaten, yaitu di Kab. Nabire Distrik Kammu dan Distrik Kammu Utara serta di Kab. Paniai Distrik Obano dan Distrik Yatamo, Provinsi Papua.

KLB Diare-Kolera di Kabupaten Nabire mengakibatkan 666 sakit, 97 orang diantaranya meninggal dunia. Korban meninggal paling banyak di Distrik Kammu, yaitu mencapai 66 orang. Sampai tanggal 28 Juli 2008, KLB masih berlangsung, terutama menyerang Desa Igebutu dan Desa Boobutu di Distrik Kammu.

Sementara di Kabupaten Paniai berjumlah 52 kasus, 8 orang diantaranya meninggal. Kasus terbanyak ditemukan di Distrik Obano, yaitu mencapai 46 kasus. Kasus terakhir ditemukan tanggal 13 Juli 2008 dan tidak ditemukan lagi kasus baru hingga kini.

Pengambilan sampel usap dubur (rectal swab) yang dilakukan baik dari penderita maupun keluarga yang kontak dengan penderita, menunjukkan positif terinfeksi vibrio cholera tipe Ogawa.

Tingginya angka kematian ini disebabkan keterlambatan saat berobat karena masyarakat beranggapan jika masih bisa beraktifitas maka dianggap belum sakit. Selain itu juga terlambat mencapai sarana kesehatan karena jauhnya jarak tempuh dan hanya dapat dicapai dengan jalan kaki selama 4 jam. Penyebab lain adalah terlambat penangaan karena Puskesmas Pembantu dan bidan desa tidak dapat melakukan infus.

Sementara itu, berdasarkan hasil pengamatan, Tim Penanggulangan KLB juga mengidentifikasi faktor risiko di masyarakat setempat yaitu masih rendahnya pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Kebisaaan minum air mentah, tidak biasa mencuci tangan sebelum makan, jarang mandi dan berganti pakaian, biasa buang air besar di kebun, serta memiliki kebiasaan mencium penderita yang meninggal.

Untuk memantau situasi Dinkes Kab. Nabire, Dinkes Propinsi Papua dan Pusat Penanggulangan Krisis Depkes masih melakaukan pemantauan dan pengamatan. Upaya lain yang dilakukan adalah memberikan pelayanan kesehatan, melakukan pengobatan massal yang berpusat di Desa Ekamadina, menempatkan tenaga dokter di Desa Bomomani dan Modio. Selain itu tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat juga mengupayakan pembatasan sementara waktu bagi warga setempat yang akan mengunjungi Nabire terutama ke Distrik Monemani.

Sumber : Depkes OL

Suspect Flu Burung : 11 warga Kecamatan Airbatu, Kabupaten Asahan Sumatera Utara

MEDAN - Sebelas warga Kec.Airbatu, Kab. Asahan diduga suspect flu burung. Dua di antaranya dirujuk ke RSUP H Adam Malik Medan. Sedangkan 9 warga lainnya masih menjalani observasi di RSU H Abdul Manan S Kisaran di Asahan.

Kepala Humas RSUP H Adam Malik Medan, Sinar Ginting SE kepada wartawan membenarkan hal tersebut.

‘'Dua bocah laki-laki dan perempuan yakni Muhammad Sani Mufli berusia 8 bulan dan Fadilah Hanum berusia 7 tahun asal Dusun 4, Desa Airbatu,39, Pondok Damuli Afdeling,5, Kec. Airbatu, Kab. Asahan tiba di RSUP H Adam Malik Rabu (6/8) pukul 02.00 dinihari,'' ujarnya.

Ginting mengatakan kedua pasien tersebut telah ditangani dan diperiksa secara intensif di gedung khusus Flu Burung RSUP H Adam Malik Medan. ‘'Tiba di rumah sakit ini kedua pasien tersebut panasnya sangat tinggi mencapai 30-40 derajat celcius, namun secara berangsur suhu badan mulai menurun,'' tuturnya.

Pasien, menurutnya telah diberi Tamiflu pada pertolongan awal dan dilakukan uji sample pada tenggorokan, hidung dan darah. ‘'Sampel langsung kita kirim ke laboratorium Puslitbang Kes di Jakarta. Hasilnya secepatnya diketahui, positif flu burung atau negatif,'' kata Ginting.

Sementara dari RSU Kisaran dilaporkan,9 warga yang masih menjalani observasi dan opname yakni Darsiyem,32, Misniah,35, Ujang,38, Sudira,39, Indah Purnama Sari,6, Rindi,8, Dwi Yanti,5, Rama Agus Setiana,2, dan Retno Ayu Pratiwi. ''Kondisi pasien kini sudah membaik dengan suhu badan mulai normal dan beberapa sudah dibenarkan kembali pulang,'' sebut Direktur RSU Kisaran, dr H Bambang Wahyudi kepada Waspada, Kamis (7/8).

Demam tinggi
Bertepatan dengan masuknya 11 warga ke RSU Kisaran karena diduga flu burung,3 warga di desa yang sama dikabarkan meninggal dunia yakni Misnan,45, Rizki Gunawan,5, dan Igo,6. Belum diketahui ketiga warga terserang penyakit flu burung atau tidak. Namun ketiga korban meninggal dengan gejala demam panas, sesak nafas dan lambung bengkak

Darsiem salah seorang pasien mengatakan anaknya Rizki Gunawan,5, meninggal dunia Jumat (1/8) dengan gejalah demam selanjutnya disusul Igo,6, anak tetangganya satu desa.

Sebelumnya yang meninggal lebih awal yakni Misnan,45. Apakah kejadian ini ada hubungannya dengan matinya ternak peliharaan warga di sana, tidak diketahui pasti.

‘'Setahu kita ternak peliharaan warga yang mati mendadak lokasinya agak jauh dari tempat tinggal kami dan tidak berjumlah besar,'' ujarnya Darsiem yang masih diinfus di ruang 10 RSU Kisaran.

Hal senada dikatakan Selamat Riyadi yang mendampingi anaknya Muhammad Sani Mufli berusia 8 bulan yang dirawat di RSUP H Adam Malik Medan. ‘'Semua warga yang dirawat ini merupakan satu kampung. Waktu itu banyak ternak ayam yang mati mendadak di desa kami,'' tuturnya.
[win/h03/a11/a10]

Sumber : Waspada OL

Flu burung : Angka Kematian Mencapai 81 Persen

Minggu, 3 Agustus 2008 | 01:10 WIB

Hingga Juli 2008, case fatality rate atau angka kematian akibat penyakit flu burung atau avian influenza di Indonesia meningkat menjadi 81 persen. Dari angka kumulatif kasus flu burung yang mencapai 116 orang, sebanyak 94 orang di antaranya meninggal dunia.

Demikian diutarakan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dalam ”Workshop Pembangunan Desa Siaga di Sumsel”, Sabtu (2/8) di Universitas Muhammadiyah Palembang. Sebagai upaya untuk menekan kasus flu burung di Indonesia, pemerintah menerapkan sistem desa siaga di seluruh wilayah Nusantara.

Fadilah menunjuk sejumlah kasus flu burung yang menonjol, yakni di Provinsi DKI dengan 27 kasus dan 24 orang di antaranya meninggal dunia. Di Provinsi Banten ada 20 kasus dan 17 orang di antaranya meninggal dunia.

Siti mengingatkan bahwa pendirian desa siaga bukan hanya bertujuan untuk penanggulangan flu burung saja, tetapi juga untuk penyakit menular dan tak menular lainnya yang tergolong serius seperti chikungunya, gizi buruk, filariasis, polio, TBC, malaria, dan HIV/AIDS.

Untuk menekan kasus flu burung, pemerintah mengalami kendala internal dan eksternal. Mengenai kendala eksternal, Fadilah menuding dan menggugat peran sejumlah organisasi kesehatan internasional yang saat ini justru kontraproduktif dalam hal penuntasan kasus flu burung.

”Jelas-jelas ada sejumlah organisasi kesehatan internasional yang menjadikan kesehatan sebagai alat untuk berdagang atas nama teknologi. Inilah sulitnya memberantas flu burung,” katanya.

Secara internal, Fadilah akan menekankan fungsi pencegahan penyakit menular dan nonmenular melalui pendirian desa siaga tersebut.

Dengan adanya desa siaga tersebut, ada kader kesehatan yang selalu siaga untuk memberi penyadaran tentang pentingnya bidang kesehatan, mulai dari perilaku sampai jangkauan layanan kesehatan. (ONI)

Sumber : Kompas

Permasalahan Kesehatan Akibat KLB Diare di Papua

Jakarta, 01 Aug 2008

Pada periode bulan April hingga Juli 2008 terjadi KLB Diare di 2 kabupaten, yaitu di Lembah Kammu Kab. Nabire Distrik Kammu dan Distrik Ikrar serta di Kab. Paniai Distrik Obano. Tipe KLB adalah diduga propagated source yang ditularkan melalui feco-oral, yaitu budaya duka di daerah pegunungan tengah, yaitu memeluk dan mencium orang yang meninggal, termasuk korban yang meninggal akibat diare. Berdasarkan gejala klinis dan hasil pemeriksaan rectal swab menunjukkan positif Vibrio Cholera.

Demikian informasi yang diperoleh dari Dinkes Prov. Papua sampai dengan tanggal 29 Juli 2008 pukul 20.00 WIB.

Selama periode Bulan April hingga Juli 2008, KLB tersebut menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak 87 orang dengan rincian :

1. Sebanyak 81 orang meninggal dari 552 kasus di Lembah Kammu Kab. Nabire Distrik Kammu dan Distrik Ikrar.

2. Sementara di Kabupaten Paniai Distrik Obano dan sekitarnya 6 orang meninggal dari 23 kasus .

Beberapa upaya yang telah dilakukan :

• Melakukan inverstigasi epidemiologi dan surveilans ketat untuk memastikan jumlah kasus dan kematian hingga KLB benar-benar selesai.
• Memberikan pelayan kesehatan di Puskesmas
• Melakukan pengambilan sampel dari penderita untuk kepentingan pemeriksaan laboraturium.
• Melakukan kegiatan pengobatan massal yang dipusatkan di Desa Ekamadina.
• Menempatkan tenaga dokter di Desa Bomomani dan Modio
• Melakukan koordinasi dengan para kepala distrik, kepolisisan , dan LSM yang turut membantu penanganan KLB tersebut.
• Melakukan kordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat untuk mengupayakan pembatasan sementara waktu bagi warga setempat yang akan mengunjungi wilayah Nabire terutama ke Distrik Moanemani.
• Melakukan penyuluhan kepada seluruh masyarakat.

Permasalahan kesehatan saat ini dapat diatasi oleh jajaran kesehatan setempat. Pemantauan dilakukan oleh Dinkes Kabupaten Nabire, Dinkes Prov. Papua dan Pusat Penanggulangan Krisis Depkes.

Sumber : Depkes OL

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, KKP menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kekarantinaan;
2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan;
3. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali;
5. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia;
6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional;
7. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk;
8. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
9. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor;
10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya;
11. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
12. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
14. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan;
15. Pelaksanaan pelatihan teknis

Sebelumnya, Fungsi KKP sesuai Kepmenkes 265 tahun 2004

PERMENKES RI NO. 356/MENKES/PER/IV/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN

Dengan semakin meningkatnya aktifitas di bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara berkaitan dengan transmisi penyakit potensial wabah serta penyakit lainnya yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia, sudah selayaknya dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

Pada 14 Apri 2008 yang lalu Menteri Kesehatan telah menanda tangani PERMENKES RI NO. 356/MENKES/PER/IV/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN.

KKP mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Perbedaan beban kerja pada Kantor Kesehatan Pelabuhan ditindaklanjuti dengan penetapan kriteria klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan. Dengan demikian sejak berlakunya Peraturan ini, maka di lingkungan Departemen Kesehatan terdapat 7 (tujuh) KKP Kelas I, 21 (dua puluh satu) KKP Kelas II, dan 20 (dua puluh) KKP Kelas III.

PERMENKES RI NO. 356/MENKES/PER/IV/2008

Bagan Struktur Organisasi KKP

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN Kelas I
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN Kelas II
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN Kelas III

AIDS Kategori Bencana

Di Afrika, Harapan Hidup Tinggal 50 Persen

Selasa, 29 Juli 2008 | 01:25 WIB

Jakarta, Kompas - Situasi epidemi HIV/AIDS di seluruh dunia kian mengkhawatirkan. Hal ini ditandai pesatnya laju peningkatan kasus HIV, terbatasnya akses layanan kesehatan, dan adanya stigma bagi mereka yang terinfeksi. Karena itu, Laporan Bencana Dunia Tahun 2008 menyebutkan, HIV/AIDS sebagai bencana jangka panjang.

”Ini menunjukkan betapa seriusnya problem HIV/AIDS di berbagai negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia,” kata Ketua Masyarakat Peduli AIDS Indonesia (MPAI) Prof Zubairi Djoerban, Senin (28/7) di Jakarta.

”Dari perkiraan para ahli, jumlah pasien terinfeksi HIV lebih dari 193.000 orang. Namun, yang datang berobat baru sekitar 30.000 orang. Ini berarti ada sekitar 160.000 orang dengan HIV yang belum mendapat pengobatan karena belum tahu statusnya atau sulit mengakses layanan kesehatan. Padahal, obat antiretroviral (ARV) bisa diperoleh secara gratis,” kata Zubairi.

Laporan Bencana Dunia Tahun 2008 dari Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) baru-baru ini menyebutkan, HIV/AIDS sudah merupakan bencana jangka panjang pada banyak tingkatan dan kompleks.

Jika HIV/AIDS sebagai bencana, pemerintah negara dengan angka kasus HIV tinggi bisa memproduksi sendiri obat ARV tanpa terikat hukum internasional hak paten obat. Penerapan tes HIV atas inisiatif penyedia layanan kesehatan tanpa perlu konseling, perlu dipertimbangkan agar pasien bisa dideteksi sejak dini.

Harapan hidup

Negara-negara di kawasan sub-Sahara Afrika paling parah terkena dampak epidemi HIV/ AIDS. Prevalensi 20 persen dan angka harapan hidup penduduk tinggal setengahnya.

Di kalangan kelompok-kelompok marjinal, seperti pengguna narkoba lewat jarum suntik, pekerja seks, dan pria yang berhubungan sesama jenis, laju peningkatan HIV kian pesat. Golongan ini kerap menerima stigma, kasus kriminal, dan hanya mempunyai sedikit akses layanan pencegahan dan pengobatan.

”Untuk pertama kalinya, Laporan Bencana Dunia tahun ini terfokus pada isu HIV/AIDS dengan alasan bagus,” kata Sekretaris Jenderal Federasi Internasional Markku Niskala dalam sambutannya pada laporan di akhir masa tugasnya, Juni lalu.

Masyarakat internasional harus bangkit menghadapi tantangan HIV melalui kerja sama berbagai organisasi kemanusiaan dengan pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan skala dan jangkauan program pencegahan HIV, termasuk pengobatan dan perawatan penderita. Masalah HIV juga harus mendapat prioritas lebih tinggi dalam program penanganan bencana.

Mengutip data Badan PBB Penanganan HIV/AIDS (UNAIDS), hampir 7.000 orang terjangkit HIV setiap hari. Bila tidak ada perubahan besar dalam penanggulangannya, AIDS diperkirakan akan menulari jutaan manusia. Sejak 1981, lebih dari 25 juta orang meninggal akibat AIDS, sementara 33 juta lainnya hidup dengan HIV. (EVY)

Sumber : Kompas OL