SELAMAT DATANG Dr. JEFRI SITORUS, M.Kes semoga sukses memimpin KKP Kelas I Medan------------------------ Kami Mengabdikan diri Bagi Nusa dan Bangsa untuk memutus mata rantai penularan penyakit Antar Negara di Pintu Masuk Negara (Pelabuhan Laut, Bandar Udara dan Pos Lintas Batas Darat=PLBD) ------

Disease Outbreak News

Saturday, August 23, 2008

HIV/AIDS : Indonesia Gagal Tangani HIV/AIDS


Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) mengakui gagal dalam menanggulangi masalah penyebaran HIV/AIDS di Indonesia. Terhitung sejak krisis moneter terjadi di Tanah Air pada tahun 1998 berbeda dengan sejumlah negara berkembang lain, penderita HIV/AIDS di Indonesia malah terus bertambah dari tahun ke tahun hingga kini.

Mengutip data Departemen Kesehatan terbaru. KPAN melaporkan, sampai akhir Juni 2008 terdapat penambahan kasus AIDS sejumlah 2947 orang pada tahun 2007. Dan terdapat 1546 kasus pada 4 bulan pertama tahun 2008.

Sekretaris KPAN Dr Nafsiah Mboy, SpA memaparkan, hingga kini, situasi kumulatif jumlah kasus AIDS di Tanah Air sudah mencapai 12.686 orang. Informasi jumlah ini dihimpun dari 32 propinsi dari 15 kabupaten/kota.

Kasus AIDS terbanyak dilaporkan dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Papua, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Sumatra utara, Sulawesi Selatan dan Kepulauan Riau. "Secara global kasus HIV/AIDS sudah menunjukan tanda-tanda stabil, namun di Indonesia epidemik masih terus berlangsung. Bahkan dewasa ini tercatat sebagai negara dengan laju epidemik tercepat di Asia," tandas Nafsiah, pada acara Peluncuran laporan Epidemi AIDS Global tahun 2008 di Jakarta, Rabu (13/8).

Menurut hasil survei terpadu HIV dan perilaku tahun 2007, prevalensi di kalangan populasi kunci yang berisiko ketularan telah mencapai 9,5% di kalangan wanita penjaja seks (WPS). Sebanyak 5,2% di kalangan lelaki yang berhubungan seks dnegan sesama lelaki, dan 52,4% pada pengguna Napza suntik.

Di Papua, tambah Nafsiah, prevalensi HIV di masyarakat umum (dewasa) mencapai 2,4%. "Proyeksi KPAN dan Depkes, infeksi HIV baru di masa datang akan lebih benyak terjadi melalui transmisi seksual," ujarnya. Nafsiah menambahkan, dengan situasi seperti ini, kasus HIV/AIDS di Tanah Air akan terus meningkat hingga tahun 2020, dengan rata-rata per tambahan 5% penderita baru per tahun.

Salah satu kendala utama dalam penganannan HIV/AIDS di Tanah Air adalah resistensi masyarakat terhadap sosialisasi kondom, terapi ruwatan matadon dan beberapa program lainya yang dinilai bertentangan dengan nilai kultur ketimuran.

Terkait kontinuitas penggunaan kondom pada wanita penjaja seks, Nafsiah mengakui, pihaknya gagal dalam mempromosikan upaya ini. Jumlah WSP yang menggunakan kondom selama 3 bulan pada tahun 2004, jumlahnya masih sama pada tahun 2007, yakni hanya 36%.

Namun penggunaan kondom pada kaum laki-laki berisiko seperti pelaut, pengemudi truk, sopir taksi, dan ojek serta pekerja pelabuhan mengalami peningkatan. Jumlah klinik yang melayani terapi metadon pun bertambah.

Sumber : MIOL (Tlc/OL-03)

Kesling : 47,5 Persen Air Minum Rumah Tangga Tercemar Bakteri E.Coli

Departemen Kesehatan menyatakan, 99,20% atau hampir semua rumah tangga di Indonesia memasak air sendiri untuk minum. Namun akibat tidak dikelola dengan baik, sekitar 47,5% air yang diminum tetap terkontaminasi bakteri e.coli penyebab diare.


Hal itu dikemukakan Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL)Depkes I Nyoman Kandun, berdasarkan kutipan hasil studi Basic Human Service pada tahun 2007.

Kandun mengakui, kejadian diare di Tanah air memang masih tinggi. Hal ini tergambar dari angka kejadian diare nasional tahun 2006 yang rata-rata mencapai 423 per 1000 penduduk pada semua umur. (Hasil survei Ditjen P2PL). Survei Kesehatan Rumah Tangga 2001 menyebutkan angka kematian diare pada balita sebesar 75,3 per 100 ribu balita. Sementara angka kematian diare untuk semua umur sebesar 23,2 per 100 ribu penduduk.

Hasil studi tahun 2007 juga menunjukan, behwa dengan meningkatkan perilaku pengelolaan air minum yang aman di rumah tangga, kejadian diare akan menurun sebesar 39%. Menurut Kandun, selama ini pemerintah telah mengenalkan metode pengelolaan layak minum seperti klorinisasi, filtrasi dan solar water disisnfectant.

"Air layak minum adalah hak setiap warga negara. Dari laporan capaian MDGs sampai tahun 2006, baru sekitar 52,1% penduduk Indonesia mendapat akses air minum," tandas Kandun Jakarta, Rabu (20/8).

Tingginya kejadian diare, disamping dipicu oleh pengelolaan air yang buruk juga disebabkan faktor perilaku hidup sehat masyarakat yang rendah. "Contohnya, sabun memang sudah tersebar di hampir setiap rumah di Indonesia. Namun hanya sekitar 3% yang menggunakan sabun untuk cuci tangan," tuturnya.

Survei Health Service Program tahun 2006 tentang persepsi dan perilaku masyarakat mengungkapkan, Perilaku responden pada lima waktu kritis cuci tangan, tercatat 12% setelah buang air besar(BAB), 9% setelah membantu BAB bayi, 14% sebelum makan, 7% sebelum memberi makan bayi dan 6% sebelum menyiapkan makanan.

Kandun menambahkan, berdasarkan hasil studi WHO 2007, kejadian diare dapat diturunkan melalui beberapa cara. Yaitu, 32% melalui peningkatan akses sanitasi dasar, 45% melalui mencuci tangan pakai sabun, 39% melalui perilaku pengelolaan air minum yang aman di rumah tangga. Sedangkan dengan mengintergasikan ketiga perilaku tersebut, kejadian diare dapat menurun sebesar 94%. (Tlc/OL-2)

Sumber : MIOL

Thursday, August 14, 2008

Yellow fever in Côte d'Ivoire

August 2008 -- The Ministry of Health of Côte d'Ivoire has declared a yellow fever outbreak in the capital, Abidjan. The outbreak was laboratory confirmed at the beginning of May 2008.

In June 2008, WHO deployed a GOARN mission (the Global Outbreak Alert and Response Network) of two experts in order to assess the epidemiological and entomological situation and to investigate the risk of a full scale urban yellow fever outbreak.

After clinical, epidemiological and laboratory investigation, the GOARN mission confirmed two yellow fever cases. The cases were reported in different health districts of the capital, Abidjan. One case is a 48 year old female from Cocody, who was vaccinated against yellow fever in 1997, and the second is a 20 year old male from the urban area of Treichville, who has never been vaccinated against yellow fever.

The following conclusions were drawn by the GOARN mission:

  1. Tthe epidemiological situation is that of a temporal cluster of yellow fever cases without geographic focus and without continuation at present;
  2. Although a mass vaccination campaign was conducted in 2001, the actual yellow fever vaccination coverage is likely to be around or below 60%;
  3. Vectors capable of transmitting yellow fever are present in Abidjan; and
  4. The entomological risk indices (Breteau index and Container index) were over the threshold in all localities investigated, indicating a high risk of yellow fever transmission.

As a result, the mission recommends that the surveillance system to detect new yellow fever cases is strengthened and that vector control measures are implemented.

Subsequent to the mission, in July 2008, a further three laboratory confirmed cases were reported by the Ministry of Health. In addition to the standard IgM tests, more specific tests were used for all cases at the regional reference laboratory, Institut Pasteur in Dakar, Senegal, to determine the presence of the yellow fever virus and to exclude the presence of any other haemorrhagic fevers.

To date, the Ministry of Health has reported a total of nine suspected cases of yellow fever, including the five confirmed cases.

On the basis of these results, the Ministry of Health has decided to carry out a mass vaccination campaign in Abidjan, in August 2008, targeting 1 938 161 people. The campaign will be conducted with the technical assistance of WHO and the support of the GAVI alliance (the Global Alliance for Vaccines and Immunization). The previous mass vaccination campaign in Abidjan took place in 2001, during which 2.6 million doses were administered.

Source : WHO

Saturday, August 9, 2008

12 Warga Dusun IV Air Batu Asahan Negatif Flu Burung

Jakarta, 09 Aug 2008

Hasil pemeriksaan laboratorium Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) Badan Litbangkes Depkes menyatakan 12 orang warga di Afdeling 5 Damuli Dusun IV Air Batu, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara negatif Flu Burung. Kedua belas warga tersebut saat ini masih dirawat di RSUD Kisaran dan RSU H. Adam Malik, Medan. Kondisi pasien yang dirawat di RS H.Adam Malik, Medan (rumah sakit rujukan flu burung) yaitu FH (P, 7 th) dan MSM (L, 8 th) sudah stabil dan membaik. Sedangkan pasien lainnya dirawat di RSUD Kisaran.

Demikian laporan yang diterima Pusat Komunikasi Publik dari Posko Flu Burung Depkes tanggal 9 Agustus 2008.

Kasus suspek Flu Burung tersebut ditemukan berdasarkan kegiatan surveilans aktif sejak tanggal 5 – 7 Agustus 2008 oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan Dinkes Kabupaten Asahan. Terhadap hasil temuan tersebut telah dilakukan upaya perawatan secara gratis di RS, pengobatan dengan oseltamivir, pengambilan dan pengiriman specimen ke Badan Litbangkes Depkes, pengamatan kasus suspek, surveilans kontak, serta penyuluhan kesehatan.

Hingga saat ini, tim dari Depkes masih melakukan surveilans aktif di masyarakat untuk mencari kasus baru. Selain itu juga dilakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) masalah Flu Burung.

Berdasarakan pemeriksaan Rapid Test oleh Dinas Peternakan Kab. Asahan dan pemeriksaan Laboratorium Veterinar Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara, terhadap 15 ekor unggas (ayam dan bebek) yang mati mendadak tanggal 28 Juli 2008 di Afdeling 5 Damuli Dusun IV Air Batu, Kabupaten Asahan, tersebut positif Flu Burung.

Seperti diketahui pada sebagian besar masyarakat Afdeling 5 Damuli Dusun IV Air Batu rata-rata beternak ayam, itik, dan bebek baik untuk dikonsumsi maupun dijual. Umumnya kandang ternak mereka menempel dengan rumah bahkan ada juga ternak yang tidak dikandangkan. Anak-anak Dusun IV Air Batu umumnya tidak menggunakan alas kaki saat bermain padahal banyak unggas berkeliaran disekitar tempat tinggal mereka. Sementara sanitasi lingkungan di Desa Air Batu secara umum kurang memenuhi syarat kesehatan. Keadaan seperti ini tentunya menjadi faktor risiko khususnya di daerah yang sudah terinfeksi Flu Burung pada unggas.

Untuk menghindari Flu Burung, masyarakat diminta tetap waspada dan tanggap terhadap unggas yang sakit dan mati mendadak. Masyarakat harus membiasakan hidup bersih dan sehat agar terhindar dari virus Flu Burung, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Jangan sentuh ayam, bebek, dan unggas lain, apalagi yang sakit atau mati,
  2. Cuci pakai sabun, tangan dan peralatan masak anda,
  3. Pisahkan unggas dari manusia,
  4. Periksakan ke Puskesmas jika ada gejala flu & demam setelah berdekatan dengan unggas,
  5. Gunakan sarung tangan, penutup mulut dan hidung saat memegang unggas,
  6. Jangan memakan unggas yang sakit atau mati,
  7. Sembelih, bakar, kubur unggas yang sakit atau mati,
  8. Jangan biarkan anak-anak bermain dengan unggas.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon/faks: 021-5223002 dan 52960661, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id.

KLB Diare-Kolera Di Papua : Korban Meninggal 105 Orang Sejak April 2008

Jakarta, 09 Aug 2008

Pemerintah Serius Tangani Diare-Kolera Di Papua


Pemerintah serius tangani kejadian luar biasa (KLB) Diare-Kolera di Papua. Tim penanggulangan KLB telah diturunkan untuk melakukan investigasi epidemiologi dan surveilans, memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas, mengambil sampel untuk pemeriksaan laboratorium, mengirimkan logostik, serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

Secara kumulatif korban meninggal akibat Diare-Kolera sejak April – awal Agustus 2008 berjumlah 105 orang. Sebelumnya korban meninggal dilaporkan sebanyak 94 orang. Tambahan 11 kasus hari ini (10 kasus lama tetapi terlambat dilaporkan dan 1 kasus baru) merupakan update terbaru tanggal 9 Agustus 2008 yang diterima Pusat Komunikasi Publik dari Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP &PL) Depkes.

Sejak April hingga Juli 2008 telah terjadi KLB Diare-Kolera di 2 kabupaten, yaitu di Kab. Nabire Distrik Kammu dan Distrik Kammu Utara serta di Kab. Paniai Distrik Obano dan Distrik Yatamo, Provinsi Papua.

KLB Diare-Kolera di Kabupaten Nabire mengakibatkan 666 sakit, 97 orang diantaranya meninggal dunia. Korban meninggal paling banyak di Distrik Kammu, yaitu mencapai 66 orang. Sampai tanggal 28 Juli 2008, KLB masih berlangsung, terutama menyerang Desa Igebutu dan Desa Boobutu di Distrik Kammu.

Sementara di Kabupaten Paniai berjumlah 52 kasus, 8 orang diantaranya meninggal. Kasus terbanyak ditemukan di Distrik Obano, yaitu mencapai 46 kasus. Kasus terakhir ditemukan tanggal 13 Juli 2008 dan tidak ditemukan lagi kasus baru hingga kini.

Pengambilan sampel usap dubur (rectal swab) yang dilakukan baik dari penderita maupun keluarga yang kontak dengan penderita, menunjukkan positif terinfeksi vibrio cholera tipe Ogawa.

Tingginya angka kematian ini disebabkan keterlambatan saat berobat karena masyarakat beranggapan jika masih bisa beraktifitas maka dianggap belum sakit. Selain itu juga terlambat mencapai sarana kesehatan karena jauhnya jarak tempuh dan hanya dapat dicapai dengan jalan kaki selama 4 jam. Penyebab lain adalah terlambat penangaan karena Puskesmas Pembantu dan bidan desa tidak dapat melakukan infus.

Sementara itu, berdasarkan hasil pengamatan, Tim Penanggulangan KLB juga mengidentifikasi faktor risiko di masyarakat setempat yaitu masih rendahnya pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Kebisaaan minum air mentah, tidak biasa mencuci tangan sebelum makan, jarang mandi dan berganti pakaian, biasa buang air besar di kebun, serta memiliki kebiasaan mencium penderita yang meninggal.

Untuk memantau situasi Dinkes Kab. Nabire, Dinkes Propinsi Papua dan Pusat Penanggulangan Krisis Depkes masih melakaukan pemantauan dan pengamatan. Upaya lain yang dilakukan adalah memberikan pelayanan kesehatan, melakukan pengobatan massal yang berpusat di Desa Ekamadina, menempatkan tenaga dokter di Desa Bomomani dan Modio. Selain itu tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat juga mengupayakan pembatasan sementara waktu bagi warga setempat yang akan mengunjungi Nabire terutama ke Distrik Monemani.

Sumber : Depkes OL


Thursday, August 7, 2008

Suspect Flu Burung : 11 warga Kecamatan Airbatu, Kabupaten Asahan Sumatera Utara

MEDAN - Sebelas warga Kec.Airbatu, Kab. Asahan diduga suspect flu burung. Dua di antaranya dirujuk ke RSUP H Adam Malik Medan. Sedangkan 9 warga lainnya masih menjalani observasi di RSU H Abdul Manan S Kisaran di Asahan.

Kepala Humas RSUP H Adam Malik Medan, Sinar Ginting SE kepada wartawan membenarkan hal tersebut.

‘'Dua bocah laki-laki dan perempuan yakni Muhammad Sani Mufli berusia 8 bulan dan Fadilah Hanum berusia 7 tahun asal Dusun 4, Desa Airbatu,39, Pondok Damuli Afdeling,5, Kec. Airbatu, Kab. Asahan tiba di RSUP H Adam Malik Rabu (6/8) pukul 02.00 dinihari,'' ujarnya.

Ginting mengatakan kedua pasien tersebut telah ditangani dan diperiksa secara intensif di gedung khusus Flu Burung RSUP H Adam Malik Medan. ‘'Tiba di rumah sakit ini kedua pasien tersebut panasnya sangat tinggi mencapai 30-40 derajat celcius, namun secara berangsur suhu badan mulai menurun,'' tuturnya.

Pasien, menurutnya telah diberi Tamiflu pada pertolongan awal dan dilakukan uji sample pada tenggorokan, hidung dan darah. ‘'Sampel langsung kita kirim ke laboratorium Puslitbang Kes di Jakarta. Hasilnya secepatnya diketahui, positif flu burung atau negatif,'' kata Ginting.

Sementara dari RSU Kisaran dilaporkan,9 warga yang masih menjalani observasi dan opname yakni Darsiyem,32, Misniah,35, Ujang,38, Sudira,39, Indah Purnama Sari,6, Rindi,8, Dwi Yanti,5, Rama Agus Setiana,2, dan Retno Ayu Pratiwi. ''Kondisi pasien kini sudah membaik dengan suhu badan mulai normal dan beberapa sudah dibenarkan kembali pulang,'' sebut Direktur RSU Kisaran, dr H Bambang Wahyudi kepada Waspada, Kamis (7/8).

Demam tinggi
Bertepatan dengan masuknya 11 warga ke RSU Kisaran karena diduga flu burung,3 warga di desa yang sama dikabarkan meninggal dunia yakni Misnan,45, Rizki Gunawan,5, dan Igo,6. Belum diketahui ketiga warga terserang penyakit flu burung atau tidak. Namun ketiga korban meninggal dengan gejala demam panas, sesak nafas dan lambung bengkak

Darsiem salah seorang pasien mengatakan anaknya Rizki Gunawan,5, meninggal dunia Jumat (1/8) dengan gejalah demam selanjutnya disusul Igo,6, anak tetangganya satu desa.

Sebelumnya yang meninggal lebih awal yakni Misnan,45. Apakah kejadian ini ada hubungannya dengan matinya ternak peliharaan warga di sana, tidak diketahui pasti.

‘'Setahu kita ternak peliharaan warga yang mati mendadak lokasinya agak jauh dari tempat tinggal kami dan tidak berjumlah besar,'' ujarnya Darsiem yang masih diinfus di ruang 10 RSU Kisaran.

Hal senada dikatakan Selamat Riyadi yang mendampingi anaknya Muhammad Sani Mufli berusia 8 bulan yang dirawat di RSUP H Adam Malik Medan. ‘'Semua warga yang dirawat ini merupakan satu kampung. Waktu itu banyak ternak ayam yang mati mendadak di desa kami,'' tuturnya.

[win/h03/a11/a10]

Sumber : Waspada OL

Sunday, August 3, 2008

Flu burung : Angka Kematian Mencapai 81 Persen

Minggu, 3 Agustus 2008 | 01:10 WIB

Hingga Juli 2008, case fatality rate atau angka kematian akibat penyakit flu burung atau avian influenza di Indonesia meningkat menjadi 81 persen. Dari angka kumulatif kasus flu burung yang mencapai 116 orang, sebanyak 94 orang di antaranya meninggal dunia.

Demikian diutarakan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dalam ”Workshop Pembangunan Desa Siaga di Sumsel”, Sabtu (2/8) di Universitas Muhammadiyah Palembang. Sebagai upaya untuk menekan kasus flu burung di Indonesia, pemerintah menerapkan sistem desa siaga di seluruh wilayah Nusantara.

Fadilah menunjuk sejumlah kasus flu burung yang menonjol, yakni di Provinsi DKI dengan 27 kasus dan 24 orang di antaranya meninggal dunia. Di Provinsi Banten ada 20 kasus dan 17 orang di antaranya meninggal dunia.

Siti mengingatkan bahwa pendirian desa siaga bukan hanya bertujuan untuk penanggulangan flu burung saja, tetapi juga untuk penyakit menular dan tak menular lainnya yang tergolong serius seperti chikungunya, gizi buruk, filariasis, polio, TBC, malaria, dan HIV/AIDS.

Untuk menekan kasus flu burung, pemerintah mengalami kendala internal dan eksternal. Mengenai kendala eksternal, Fadilah menuding dan menggugat peran sejumlah organisasi kesehatan internasional yang saat ini justru kontraproduktif dalam hal penuntasan kasus flu burung.

”Jelas-jelas ada sejumlah organisasi kesehatan internasional yang menjadikan kesehatan sebagai alat untuk berdagang atas nama teknologi. Inilah sulitnya memberantas flu burung,” katanya.

Secara internal, Fadilah akan menekankan fungsi pencegahan penyakit menular dan nonmenular melalui pendirian desa siaga tersebut.

Dengan adanya desa siaga tersebut, ada kader kesehatan yang selalu siaga untuk memberi penyadaran tentang pentingnya bidang kesehatan, mulai dari perilaku sampai jangkauan layanan kesehatan. (ONI)

Sumber : Kompas

Saturday, August 2, 2008

Permasalahan Kesehatan Akibat KLB Diare di Papua

Jakarta, 01 Aug 2008

Pada periode bulan April hingga Juli 2008 terjadi KLB Diare di 2 kabupaten, yaitu di Lembah Kammu Kab. Nabire Distrik Kammu dan Distrik Ikrar serta di Kab. Paniai Distrik Obano. Tipe KLB adalah diduga propagated source yang ditularkan melalui feco-oral, yaitu budaya duka di daerah pegunungan tengah, yaitu memeluk dan mencium orang yang meninggal, termasuk korban yang meninggal akibat diare. Berdasarkan gejala klinis dan hasil pemeriksaan rectal swab menunjukkan positif Vibrio Cholera.

Demikian informasi yang diperoleh dari Dinkes Prov. Papua sampai dengan tanggal 29 Juli 2008 pukul 20.00 WIB.

Selama periode Bulan April hingga Juli 2008, KLB tersebut menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak 87 orang dengan rincian :

1. Sebanyak 81 orang meninggal dari 552 kasus di Lembah Kammu Kab. Nabire Distrik Kammu dan Distrik Ikrar.

2. Sementara di Kabupaten Paniai Distrik Obano dan sekitarnya 6 orang meninggal dari 23 kasus .

Beberapa upaya yang telah dilakukan :

  • Melakukan inverstigasi epidemiologi dan surveilans ketat untuk memastikan jumlah kasus dan kematian hingga KLB benar-benar selesai.
  • Memberikan pelayan kesehatan di Puskesmas
  • Melakukan pengambilan sampel dari penderita untuk kepentingan pemeriksaan laboraturium.
  • Melakukan kegiatan pengobatan massal yang dipusatkan di Desa Ekamadina.
  • Menempatkan tenaga dokter di Desa Bomomani dan Modio
  • Melakukan koordinasi dengan para kepala distrik, kepolisisan , dan LSM yang turut membantu penanganan KLB tersebut.
  • Melakukan kordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat untuk mengupayakan pembatasan sementara waktu bagi warga setempat yang akan mengunjungi wilayah Nabire terutama ke Distrik Moanemani.
  • Melakukan penyuluhan kepada seluruh masyarakat.

Permasalahan kesehatan saat ini dapat diatasi oleh jajaran kesehatan setempat. Pemantauan dilakukan oleh Dinkes Kabupaten Nabire, Dinkes Prov. Papua dan Pusat Penanggulangan Krisis Depkes.

Sumber : Depkes OL


Thursday, July 31, 2008

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, KKP menyelenggarakan fungsi :

  1. Pelaksanaan kekarantinaan;
  2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan;
  3. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
  4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali;
  5. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia;
  6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional;
  7. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk;
  8. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
  9. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor;
  10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya;
  11. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
  12. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
  13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
  14. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan;
  15. Pelaksanaan pelatihan teknis

Sebelumnya, Fungsi KKP sesuai Kepmenkes 265 tahun 2004

PERMENKES RI NO. 356/MENKES/PER/IV/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN

Dengan semakin meningkatnya aktifitas di bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara berkaitan dengan transmisi penyakit potensial wabah serta penyakit lainnya yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia, sudah selayaknya dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).


Pada 14 Apri 2008 yang lalu Menteri Kesehatan telah menanda tangani PERMENKES RI NO. 356/MENKES/PER/IV/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN.

KKP mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Perbedaan beban kerja pada Kantor Kesehatan Pelabuhan ditindaklanjuti dengan penetapan kriteria klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan. Dengan demikian sejak berlakunya Peraturan ini, maka di lingkungan Departemen Kesehatan terdapat 7 (tujuh) KKP Kelas I, 21 (dua puluh satu) KKP Kelas II, dan 20 (dua puluh) KKP Kelas III.


PERMENKES RI NO. 356/MENKES/PER/IV/2008


Bagan Struktur Organisasi KKP

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN Kelas I
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN Kelas II
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN Kelas III


Tuesday, July 29, 2008

AIDS Kategori Bencana

Di Afrika, Harapan Hidup Tinggal 50 Persen

Selasa, 29 Juli 2008 | 01:25 WIB

Jakarta, Kompas - Situasi epidemi HIV/AIDS di seluruh dunia kian mengkhawatirkan. Hal ini ditandai pesatnya laju peningkatan kasus HIV, terbatasnya akses layanan kesehatan, dan adanya stigma bagi mereka yang terinfeksi. Karena itu, Laporan Bencana Dunia Tahun 2008 menyebutkan, HIV/AIDS sebagai bencana jangka panjang.

”Ini menunjukkan betapa seriusnya problem HIV/AIDS di berbagai negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia,” kata Ketua Masyarakat Peduli AIDS Indonesia (MPAI) Prof Zubairi Djoerban, Senin (28/7) di Jakarta.

”Dari perkiraan para ahli, jumlah pasien terinfeksi HIV lebih dari 193.000 orang. Namun, yang datang berobat baru sekitar 30.000 orang. Ini berarti ada sekitar 160.000 orang dengan HIV yang belum mendapat pengobatan karena belum tahu statusnya atau sulit mengakses layanan kesehatan. Padahal, obat antiretroviral (ARV) bisa diperoleh secara gratis,” kata Zubairi.

Laporan Bencana Dunia Tahun 2008 dari Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) baru-baru ini menyebutkan, HIV/AIDS sudah merupakan bencana jangka panjang pada banyak tingkatan dan kompleks.

Jika HIV/AIDS sebagai bencana, pemerintah negara dengan angka kasus HIV tinggi bisa memproduksi sendiri obat ARV tanpa terikat hukum internasional hak paten obat. Penerapan tes HIV atas inisiatif penyedia layanan kesehatan tanpa perlu konseling, perlu dipertimbangkan agar pasien bisa dideteksi sejak dini.

Harapan hidup

Negara-negara di kawasan sub-Sahara Afrika paling parah terkena dampak epidemi HIV/ AIDS. Prevalensi 20 persen dan angka harapan hidup penduduk tinggal setengahnya.

Di kalangan kelompok-kelompok marjinal, seperti pengguna narkoba lewat jarum suntik, pekerja seks, dan pria yang berhubungan sesama jenis, laju peningkatan HIV kian pesat. Golongan ini kerap menerima stigma, kasus kriminal, dan hanya mempunyai sedikit akses layanan pencegahan dan pengobatan.

”Untuk pertama kalinya, Laporan Bencana Dunia tahun ini terfokus pada isu HIV/AIDS dengan alasan bagus,” kata Sekretaris Jenderal Federasi Internasional Markku Niskala dalam sambutannya pada laporan di akhir masa tugasnya, Juni lalu.

Masyarakat internasional harus bangkit menghadapi tantangan HIV melalui kerja sama berbagai organisasi kemanusiaan dengan pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan skala dan jangkauan program pencegahan HIV, termasuk pengobatan dan perawatan penderita. Masalah HIV juga harus mendapat prioritas lebih tinggi dalam program penanganan bencana.

Mengutip data Badan PBB Penanganan HIV/AIDS (UNAIDS), hampir 7.000 orang terjangkit HIV setiap hari. Bila tidak ada perubahan besar dalam penanggulangannya, AIDS diperkirakan akan menulari jutaan manusia. Sejak 1981, lebih dari 25 juta orang meninggal akibat AIDS, sementara 33 juta lainnya hidup dengan HIV. (EVY)

Sumber : Kompas OL


Friday, July 25, 2008

Ucapan Selamat Atas Pelantikan

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Medan beserta Seluruh Staf Mengucapkan Selamat atas Pelantikan :

  1. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Medan, Dr. H. Syahril Aritonang, MHA
  2. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya, Dr. H. Azimal, M.Kes
  3. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Jakarta, Dr. Firdaus Yusuf Rusdhy, MPH
  4. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar, Dr. Nyoman Murtiyasa, M.Kes
  5. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam, Dr. Femmy Bawole Kawangun, MM
  6. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar, Dr. H. Taufik Tjahjadi, Sp.S
  7. Kepala BBTKL & PPM Surabaya, Bambang Wahyudi SKM., MM

Semoga Sukses Selalu dalam mengemban Tugas sehari-hari.

Pelantikan Pejabat Eselon II Departemen Kesehatan


Medan, 25 Jul 2008

Menteri Kesehatan, DR. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) melantik sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Departemen Kesehatan pada Kamis, 24 Juli 2008. Sebanyak 49 pejabat eselon II yang dilantik, diantaranya Pejabat Lingkungan Depkes yang bekerja di Provinsi Sumatera Utara.

  1. Dr. H. Syahril Aritonang, MHA sebagai Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Medan
  2. Dr. Djamaluddin Sambas sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan
  3. Dr. Azwan Hakmi Lubis, Sp.A., M.Kes sebagai Direktur Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan
  4. Dr. M. Nur Rasyid Lubis, Sp.B sebagai Direktur SDM dan Pendidikan Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan
  5. Drs. Bastian, MM sebagai Direktur Keuangan Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan
  6. Drg. Tinon Resphati, M.Kes sebagai Dirtektur Umum dan Operasional Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan

Sementara, Mantan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan Drg. Arman P. Daulay, M.Kes dilantik sebagai Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik pada Direktorat Bina Pelayanan Medik Depkes RI di Jakarta.

Berikut ini Link informasi selengkapnya mengenai 49 pejabat yang dilantik


16 anak di Sumatera Utara terjangkit HIV/AIDS

MEDAN - Sebanyak 16 anak berusia 0-9 tahun di Sumatera Utara (Sumut) dinyatakan telah terjangkit HIV/AIDS. Namun, jumlah tersebut diperkirakan jauh lebih kecil dari fakta yang sesungguhnya. "Anak-anak yang terjangkit HIV/AIDS tersebut berasal dari Medan, Deli Serdang, Karo dan Langkat," kata Kepala Dinas Kesehatan Sumut dr Candra Syafei SpOG kepada wartawan, Kamis (24/7), di Medan.

Menurut Candra, kasus ke 16 anak yang terjangkit HIV/AIDS tersebut berdasarkan laporan dari rumah sakit rujukan, dalam hal ini RSUP H Adam Malik periode 2005 - tahun 2008.

"Anak-anak yang terjangkit HIV/AIDS tersebut terdiri dari usia 0-1 tahun 3 HIV dan 1 AIDS, usia 1-4 tahun 5 HIV dan 2 AIDS serta usia 5-9 tahun 5 HIV," katanya.

Jumlah yang dilaporkan tersebut hanya sebagian kecil dari estimasi kasus HIV/AIDS di Sumatera Utara. "Saat ini, diperkirakan ada sekitar 11.000 pengidap HIV/AIDS di Sumut termasuk kelompok anak-anak. Namun yang terdata hanya sekitar 1.238 orang," ujar Candra.

30% ketularan dari ibu hamil

Ibu hamil yang mengidap HIV positif bisa menularkan virusnya 15-30 persen kepada anak lewat persalinan normal. Untuk mengurangi tingkat penularan itu, Dinkes Sumut memiliki program Prevention Mother to Child Transmission (PMTCT).

Menurut Andi, Manager Program Global Fund di Medan, ada empat sasaran dari program ini, yakni mencegah penularan HIV kepada perempuan usia reproduksi, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan pada ibu HIV positif, mencegah penularan HIV dari ibu hamil ke bayi yang dikandungnya serta memberikan dukungan psikologis, sosial dan perawatan lanjutan bagi ibu dan bayi serta keluarganya. Lebih lanjut dijelaskan, bagi seorang ibu hamil yang diketahui mengidap HIV positif akan terus dipantau perkembangannya melalui program PMTCT.

Di saat usia kehamilan lebih tujuh bulan, ibu diberikan profilaksis (pencegahan) anti retroviral (ARV). Tujuannya, untuk menekan virus yang ada di tubuh ibu. Sehingga, saat persalinan virus tersebut berkurang.

Selain itu, proses persalinannya tidak dilakukan secara normal melainkan dengan operasi caesar. "Sehingga, bayi semakin kecil persentase kemungkinan tertular virus dari ibunya," kata Andi.

Setelah lahir lanjutnya, masih dalam program PMTCT, maka bayi diberikan bantuan pengganti air susu ibu (PASI). Karena, walaupun tidak virus tidak menular melalui ASI, tapi dikhawatirkan saat bayi tumbuh gigi akan melukai puting susu ibunya.Sehingga, proses penularan lewat cairan darah dari ibu bisa terjadi.

Sedangkan untuk menunjang kesehatan ibu bayi, diberikan bantuan perbaikan gizi serta susu dan suplemen. "Disini, kita harapkan bantuan sumber dana dari pihak yang peduli untuk membantu khususnya bagi orang dalam HIV-AIDS (Odha)," ujarnya.

Setelah itu, proses tumbuh kembang bayi pun dipantau pertumbuhannya hingga usia minimal 18 bulan untuk pemeriksaan darah. "Saat itu akan ketahuan apakah bayi tersebut HIV positif atau tidak. Kalau positif, akan kita masukkan dalam program pendampingan," ungkapnya.

Dalam program pendampingan, para pasien HIV-AIDS positif akan dibantu berbagai layanan hukum, sosial dan psikologisnya. "Kita hanya berusaha membantu bukan menyelesaikan masalah mereka," jelas Andi.

Sejauh ini tambahnya, program PMTCT belum ada data pasti bayi yang tertular HIV positif dari ibunya. Karena, 12 orang bayi yang sudah lahir maupun masih dalam kandungan ibunya yang HIV positif masih belum diketahui tertular atau tidak.

"Karena, program PMTCT ini sendiri baru aktif akhir 2007. Jadi, belum ada bayi yang masuk dalam program ini," ungkapnya.

Begitupun, dari 12 ibu hamil yang mengidap HIV positif yang ditemukan di Sumut itu, sebagian di antaranya tidak mengikuti program PMTCT. "Mereka diketahui positif HIV, setelah ada persoalan saat kehamilannya. Ketika diperiksa ternyata positif HIV. Tapi, sebagian besar lagi sudah diketahui lewat program VCT yang sudah ada," ucap Andi.

Ditanya tentang prevalansi bayi tertular HIV di Sumut, Andi sendiri mengaku masih belum memiliki data resmi. Namun, lewat survei secara nasional paling tidak ada 5000 kelahiran pada 2010 nanti sudah tertular HIV.
(j01/ini/mt)

Sumber : WASPADA ONLINE

Saturday, July 19, 2008

Case of Marburg Haemorrhagic Fever imported in to the Netherlands from Uganda

July 2008

WHO has been notified by the Government of the Netherlands of a case of Marburg haemorrhagic fever (MHF) in a Dutch tourist who visited Uganda. Marburg virus infection has been demonstrated by laboratory tests performed by the Bernhard Nocht Institute in Hamburg, Germany.

The 40-year-old woman travelled in Uganda from 5-28 June, 2008, and entered caves on two occasions. The first cave was visited on 16 June at Fort Portal. No bats were seen in this cave. She was reportedly exposed to fruit bats during a visit to the “python cave” in the Maramagambo Forest between Queen Elisabeth Park and Kabale on 19 June. This cave is thought to harbour bat species that have been found to carry filoviruses in other locations in sub-Saharan Africa. Filoviruses cause two types of viral haemorrhagic fever: Marburg and Ebola. A large bat population was seen in the cave and the woman is reported to have had direct contact with one bat.

The woman returned to the Netherlands on 28 June in good health. The first symptoms (fever, chills) occurred on 2 July and she was admitted to hospital on 5 July. Rapid clinical deterioration with liver failure and severe haemorrhaging occurred on 7 July. The patient remains in a critical clinical condition.

Contact tracing and temperature monitoring have been initiated for unprotected contacts with a history of possible exposure to the case after 2 July. Although further epidemiological investigation is needed to exclude other possible sites of exposure to MHF virus, as a precaution Dutch authorities have alerted the tour operator to avoid visits to the caves until further information is available.

No citizens of other countries were involved in this trip except for a local tour guide, but the cave in the Maramagambo Forrest is known to be a tourist attraction. No measures were taken with respect to the passengers on the flight from Uganda as the flight occurred four days before the onset of symptoms in the patient.

WHO has informed the Ministry of Health Uganda which will take appropriate steps nationally to investigate these events, and WHO has recommended that the MoH advise all residents and travellers to avoid entering caves with bat populations.

For more information

Friday, July 11, 2008

Tewas karena 'Virus Kelelawar'

Leiden - Hati-hati bertamasya ke gua yang banyak kelelawarnya. Seorang turis Belanda tewas setelah terinfeksi virus Marburg, yang bersumber pada kelelawar.

Astrid Joosten nama turis itu, 40 tahun, dari Milheeze, pemkot Gemert-Bakel, provinsi Noord-Brabant (dekat Belgia, red), meninggal pada Jumat (11/7/2008) setelah 5 hari ditangani Rumah Sakit Akademik Leiden (LUMC), koran regional Eindhovens Dagblad memberitakan.

Joosten tertular virus Marburg saat melancong bersama rombongan ke dalam gua Python Cave, Uganda, yang terkenal banyak populasi kelelawarnya. Karyawan Philips Eindhoven bagian IT itu tidak digigit, tapi terkena cairan dari tubuh kelelawar saat mereka berhamburan terbang di atas para pelancong.

Virus Marburg segera menyebabkan demam tinggi, kadang disertai pendarahan, mirip dengan virus Ebola. "Peluang kematian antara 50% sampai 80%," ujar Roel Coutinho dari Institut Negara untuk Kesehatan dan Lingkungan.

Saat ini sekitar 100 orang yang pernah kontak fisik atau mengunjungi Joosten harus menjalani karantina. Tujuannya untuk mencegah penyebaran virus Marburg lebih lanjut dalam masyarakat.


Sumber : Detik.com (es/es)


Hong Kong Scales Down Bird Flu Response Level to "Alert"

Text of report in English by official Chinese news agency Xinhua (New China News Agency)

[Xinhua: "HK Scales Down Avian Flu Response Level To "Alert""]

Hong Kong, July 9 (Xinhua) - The Secretary for Food and Health of Hong Kong York Chow Wednesday announced the scale down of the response level for avian influenza from "serious" to "alert".

After the detection of H5N1 avian influenza in environmental samples collected from poultry stalls in Po On Road Market, Sham Shui Po, on June 7, the government had raised the response level to "serious".

With more environmental samples from three other retail marketsfound to have the virus on June 11, live chicken trading in Hong Kong was suspended for 21 days.

The government implemented a ban on overnight stocking of live poultry in retail outlets when live chicken sales resumed on July 2 to reduce the risk of avian flu outbreaks.

The measure has been put into place for a week and market operations have been generally smooth, environmental hygiene with improved.

The Agriculture, Fisheries and Conservation Department of the government has collected samples from chicken farms, the wholesalemarket and retail outlets and tested them for H5N1 virus. All results were negative.

"The government has decided to scale down the response level after assessing the present risk posed by avian influenza, taking into account the above factors," Chow said.

He appealed to the public to remain vigilant and pay attention to personal and environmental hygiene in order to prevent avian flu.

Originally published by Xinhua news agency, Beijing, in English 1007 9 Jul 08.

(c) 2008 BBC Monitoring Asia Pacific.

Provided by ProQuest Information and Learning. All rights Reserved.

Tuesday, July 8, 2008

Penumpang Kapal Laut Wajib Chek In

08/07/2008

Jakarta - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) akan menerapkan sistem departure control atau check-in (mendaftar) kepada para penumpangnya. Dengan sistem yang memiliki investasi Rp 200 juta setiap pelabuhan ini, kapal yang akan berlayar diharapkan lebih steril.

Sistem ini telah diterapkan di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sejak Maret 2008 dan Tanjung Perak Mei 2008. Kepala Divisi Kapal Penumpang Daniel Bangonan di Jakarta, Senin (7/7) mengatakan, sistem ini segera diterapkan pada sepuluh pelabuhan lainnya di Indonesia.

"Setelah Semarang dan Surabaya, dalam waktu dekat ini departure control juga akan diterapkan di pelabuhan Makassar, Belawan. Targetnya, tahun ini sepuluh pelabuhan akan mengaplikasikan sistem ini," papar Daniel.

Dengan departure control ini, jelasnya, mampu mengeliminasi para penumpang tanpa tiket. Langkah ini menjadi sangat berarti untuk meningkatkan faktor keselamatan penumpang.

Daniel menambahkan, departure control ini diadaptasi dari sistem check-in bandara yang diterapkan moda transportasi penerbangan. Penumpang harus menunjukkan tiket dan tanda pengenal sebelum masuk, sehingga bisa dipastikan penumpang yang masuk adalah penumpang pemilik tiket.

Mengenai sterilisasi di dalam kapal, jelasnya, Pelni berusaha melakukannya. "Di kapal Pelni bukan hanya preman atau calo-calo yang menyewakan kasur, semua ABK akan kami screening," tambah Daniel.

Sementara itu, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat PT Pelni Edi Heryadi menambahkan, departure control system ini selain berguna untuk screening, juga mencatat database pengguna jasa pelayaran untuk kepentingan asuransi. Departure control system berupa perangkat lunak, perangkat keras elektronik, dan pemindai (X-ray) dan sistem online dengan dua line telpon.

"Untuk fasilitas di pelabuhan, sebenarnya tanggung jawab pemerintah. Tetapi, terlalu lama bila harus menunggu tindakan dari pemerintah. Saat ini di semua pelabuhan selalu diminta KTP. Hal ini berguna sebagai data base untuk mengontrol masyarakat dari mana yang mengunakan kapal laut," jelas Daniel.

Menurut data pelabuhan Tanjung Perak Surabaya 2 Juli 2008, jumlah pnumpang daftar "real scanning ticket" dari 17 call (pelayaran) sebanyak 11.452 orang. Sedangkan yang ter-scanning sebanyak 11.441 jiwa. yang tidak terscanning sebanyak 11 orang.

Sementara itu, Departure Control System masih belum diterapkan di pelabuhan Tanjung Priok. Hal ini disebabkan lokasi pelabuhan yang luas "Kami selalu berkoordinasi dan semoga tahun ini bisa terealisasi," tandas Daniel.

Saat ini PT Pelni juga menerapkan kartu pintar yang diberlakukan bagi kru dan mitra PT Pelni untuk akses menuju kapal.[L6]

INILAH.COM, M Husni Nanang

Tuesday, July 1, 2008

New rapid tests for drug-resistant TB for developing countries

30 JUNE 2008 | GENEVA -- People in low-resource countries who are ill with multidrug-resistant TB (MDR-TB) will get a faster diagnosis -- in two days, not the standard two to three months -- and appropriate treatment thanks to two new initiatives unveiled today by WHO, the Stop TB Partnership, UNITAID and the Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND).

MDR-TB is a form of TB that responds poorly to standard treatment because of resistance to the first-line drugs isoniazid and rifampicin. At present it is estimated that only 2% of MDR-TB cases worldwide are being diagnosed and treated appropriately, mainly because of inadequate laboratory services. The initiatives announced today should increase that proportion at least seven-fold over the next four years, to 15% or more.

"I am delighted that this initiative will improve both the technology needed to diagnose TB quickly, and increase the availability of drugs to treat highly resistant TB," said British Prime Minister Gordon Brown, who helped launch the Stop TB Partnership's Global Plan to Stop TB in 2006 and whose government is a founding member of UNITAID. "The UK is committed to stopping TB around the world, from our funding of TB prevention programmes in poor countries, to our support of cutting edge research to develop new drugs."

In developing countries most TB patients are tested for MDR-TB only after they fail to respond to standard treatments. Even then, it takes two months or more to confirm the diagnosis. Patients have to wait for the test results before they can receive life-saving second-line drugs. During this period, they can spread the multidrug-resistant disease to others. Often the patients die before results are known, especially if they are HIV-infected in addition to having MDR-TB.

The initiative comes just one week after WHO recommended "line probe assays" for rapid MDR-TB diagnosis worldwide. This policy change was driven by data from recent studies, including a large field trial -- conducted by FIND together with South Africa's Medical Research Council and National Health Laboratory Services -- which produced evidence for the reliability and feasibility of using line probe assays under routine conditions.

"Five months ago, WHO renewed its call to make MDR-TB an urgent public health priority," said WHO Director-General Dr Margaret Chan, "and today we have evidence to guide our response. Based on that evidence, we are launching these promising initiatives."

Two projects

The new initiative consists of two projects. The first, made possible through US$ 26.1 million in funding from UNITAID, will introduce a molecular method to diagnose MDR-TB that until now was used exclusively in research settings. These rapid, new molecular tests, known as line probe assays, produce an answer in less than two days.

Over the next four years -- as lab staff are trained, lab facilities enhanced and new equipment delivered -- 16 countries will begin using rapid methods to diagnose MDR-TB, including the molecular tests. The countries will receive the tests through the Stop TB Partnership's Global Drug Facility, which provides countries with both drugs and diagnostic supplies.

As part of the project, WHO's Global Laboratory Initiative and FIND will help countries prepare for installation and use of the new rapid diagnostic tests, ensuring necessary technical standards for biosafety and the capacity to accurately perform DNA-based tests. One country, Lesotho, is already equipped to start using these tests; Ethiopia is expected to be ready by the end of 2008. The tests will be phased in during 2009-2011 in the remaining 14 countries.

Under a second, complementary agreement with UNITAID for US$ 33.7 million, the Global Drug Facility will boost the supply of drugs needed to treat MDR-TB in 54 countries, including those receiving the new diagnostic tests. This project is also expected to achieve price reductions of up to 20% for second-line anti-TB drugs by 2010. All the countries receiving this assistance have met WHO's technical standards for managing MDR-TB and already have treatment programmes in place. Some will use grants from the Global Fund against AIDS, Tuberculosis and Malaria to purchase the drugs.

"Through the US$ 60-million support provided by UNITAID, these projects are expected to produce significant results in diagnosing and treating patients as well as reducing drug prices and the costs of diagnosis. These efforts illustrate the way in which innovative financing can be deployed for health and development," said Philippe Douste-Blazy, Chairman of UNITAID's Executive Board.

Source: WHO

For more information please contact:

Glenn Thomas
WHO Stop TB department
Mobile: +41 79 509 0677
E-mail: thomasg@who.int

Judith Mandelbaum-Schmid
WHO Stop TB department
Mobile: +41 79 254 6835
E-mail: schmidj@who.int

Audrey Quehen
UNITAID
Mobile: +41 792012127
E-mail: quehena@who.int

Jewel Thomas
FIND
Mobile: +41 798306364
E-mail: Jewel.thomas@finddiagnostics.org

Friday, June 27, 2008

Cumulative Number of Confirmed Human Cases of Avian Influenza A/(H5N1) Reported to WHO19 June 2008


Total number of cases includes number of deaths.WHO reports only laboratory-confirmed cases. All dates refer to onset of illness.

http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/country/cases_table_2008_06_19/en/index.html

Travel Notices - CDC Travelers' Health

MANTAN-MANTAN KEPALA KKP MEDAN