Kunjungan Direktur Jenderal PP&PL di KKP Kelas I Medan

PELANTIKAN ESELON III DAN IV KKP KELAS I MEDAN

Setelah menunggu beberapa lama, Pelantikan eselon III dan IV di lingkungan Depkes RI dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Feruari 2009 bertempat d Balai Kartini Jl. Gatot Subroto. Pelantikan dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Depkes RI Dr. H. Sjafii Ahmad, MPH dan dihadiri oleh seluruh pejabat eselon I, para sesdit, pejabat eselon II dan para Eselon II Kepala UPT di lingkungan Depkes RI.

Jumlah Pejabat yang diundang mengikuti acara pelantikan sekitar 830 orang yang berasal dari Unit Utama DEPKES dan Unit Pelaksana Teknis DEPKES di Daerah.

Pejabat yang dilantik Pada KKP Kelas I Medan terdiri dari:

Pejabat Eselon III

1. Dr. H. Masrip Sarumpaet, M.Kes : sebagai Kepala Bidang Pengendalian Karantina dan SE
   
2. Musa Tarigan : sebagai Kepala Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah
   
3. Nuryanto, SKM., MARS : sebagai Kepala Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan
   

Pejabat Eselon IV

1. Drs. Eddyzar Syah : sebagai Kepala Subbagian Keuangan dan Umum
   
2. Drs. Syarifuddin Saragih : sebagai Kepala Subbagian Program dan Laporan
   
3. Ismail Bakhri, S.Si : sebagai Kepala Seksi Pengendalian Karantina
4. Nurul Azman, SKM : sebagai Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi
   
5. Dr. Ziad Batubara : sebagai Kepala Seksi Kesehatan Matra dan Lintas Wilayah
   
6. Dr. Aryanti : sebagai Kepala Seksi Pencegahan dan Pelayanan Kesehatan
   
7. Masdar Ginting, SKM., M.Kes : sebagai Kepala Seksi Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan
   
8. Friska Erlina Simamora, SKM : sebagai Kepala Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit

Para pejabat yang dilantik Pada KKP Kelas I Medan terdiri dari : 1 (satu) orang berasal dari UPT Dinas Kesehatan Provinsi SUMUT, 6 (enam) orang berasal dari pejabat fungsional, 2 (dua) orang koordinator wilker, 3 (tiga) orang adalah pejabat eselon IV KKP Kelas II Medan yang mendapat promosi menjadi Eselon III yaitu Kasi KARSE, Kasi UKP dan Kasi PRL.

Kasi PRL KKP Kelas II Medan mendapat promosi menjadi kepala kantor dan menempati pos baru di KKP Dumai, sedangkan Pejabat Kasubbag Tata Usaha KKP Kelas II Medan menempati pos baru sebagai Kasubbag Keuangan dan Umum KKP Kelas I Medan)

Selamat berkarya untuk bangsa dan negara.

Foto bersama usai makan siang : dari kiri kanan Ismail Bakri, Kostan Sidauruk, Nurul Azman, Nuryanto, Masrip Sarumpaet, Masdar Ginting, Friska Erlina Simamora dan Syarifuddin Saragih

Korban Meninggal Akibat Kolera di Zimbabwe Tembus 3.000 Jiwa

Wabah kolera benar-benar menggila di Zimbabwe. Data terakhir dari World Health Organization (WHO) menyebutkan lebih dari 3.000 warga Zimbabwe meninggal akibat terserang wabah tersebut.

WHO juga melansir wabah kolera telah menginfeksi 57.000 penduduk lainnya di negara tersebut. Ini merupakan kejadian terburuk di benua Afrika dalam 15 tahun terakhir.

Seperti dikutip dari reuters, Rabu (28/1/2008), wabah kolera menyebar saat negara tersebut dilanda pertikaian antarpartai politik. Pemimpin setempat memutuskan pemerintah Zimbabwe bersatu harus dibentuk bulan depan untuk menanggulangi krisis itu.

WHO menunjukkan, terjadi peningkatan angka kematian sebesar 57 jiwa pada Selasa 27 Januari. Jumlah penderita kolera juga bertambah sebanyak 1.579 pasien pada hari itu.

Pemimpin oposisi Morgan Tsvangirai mengatakan setuju untuk bersatu dengan pemerintahan Presiden Robert Mugabe, meskipun dia melalui Movement for Democratic Change (MDC) kecewa dengan hasil pertemuan.

Kendati demikian, pengurus MDC berharap adanya pembahasan lebih lanjut bagaimana proses penanganan wabah kolera yang mengganas di Zimbabwe.

"Ini adalah keputusan bersejarah yang kami buat," kata Tsvangirai di Harare.

(irw/lrn)

Sumber : http://www.detiknews.com/read/2009/01/29/053153/1075909/10/korban-meninggal-akibat-kolera-di-zimbabwe-tembus-3.000-jiwa

Negara-Negara Maju Setujui Benefit Sharing Flu Burung

JAKARTA--MI: Negara-negara maju akhirnya menyetujui benefit sharing dalam rangka mekanisme baru virus sharing flu burung dalam sidang antarpemerintah tentang penanganan flu burung yang berlangsung di Jenewa.

Sidang ini juga dihadiri Menteri Kesehatan Sisti Fadillah Supari yang didampingi penasehat hubungan internasional Depkes Makarim Wibisono. Pertemuan internasional ini diselenggarakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.

Pusat Komunikasi Publik Departemen Kesehatan dalam siaran persnya, Sabtu (10/1), menyebutkan pertemuan ini telah menghasilkan kemajuan-kemajuan yang penting atau signifikan. Wakil Ketua Delegasi Indonesia dr Widjaja Lukito mengatakan kemajuan ini antara lain mencakup masalah transfer virus .

"Pencapaian utama yang diraih dalam The Intergovernmental Meeting on Pandemic Influenza Preparedness atau IGM-PIP adalah disetujuinya penggunaan Standard Material Transfer Agreement (SMTA) dalam sistem virus. SMTA adalah dokumen yang akan mengatur semua transfer virus yang berbentuk standar universal dan mempunyai kekuatan hukum ," kata Widjaja Lukito.

Sementara itu, penasehat hubungan internasional Depkes Makarim Wibisono menyatakan bahwa sekalipun naskah persetujuan belum sepenuhnya disetujui dan masih menyisakan sejumlah masalah untuk dipecahkan namun terobosan yang penting telah tercapai. (Ant/OL-01)

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NTUyODk=

Ebola haemorrhagic fever in the Democratic Republic of the Congo - update

2 January 2009 -- The Ministry of Health of the Democratic Republic of the Congo (DRC) is continuing to respond to the ongoing outbreak of Ebola haemorrhagic fever in the Mweka health zone, Province of Kasai Occidental with the support of a wide range of international partners.

As of 31st December there has been a total of 3 laboratory-confirmed cases of Ebola haemorrhagic fever. WHO is aware of 36 additional suspected cases including 12 deaths associated with this outbreak. A further 184 contacts have been identified and are being followed up.

Laboratory analysis was undertaken at the the Institut National de Recherches Biomédicales (INRB) in Kinshasa , DRC , the Centre International de Recherches Médicales de Franceville (CIRMF), Gabon, and the National Institute for Communicable Diseases (NICD), South Africa.

The WHO Country Office, Regional Office and Headquarters are supporting the MoH in Kinshasa, in Kananga and in the field at the location of the outbreak. WHO has deployed five vehicles to the field and has sent outbreak response equipment and medical supplies. The local health authorities in the affected area are working closely with social mobilization experts to develop key information messages for the local communities.

The international response to the outbreak includes partners from Caritas (Belgium), the Congolese Red Cross (DRC) , Médecins Sans Frontières (Belgium), UNICEF, the United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUC), and the World Food Programme (WFP) .

http://www.who.int/csr/don/2009_01_02/en/index.html

 

Ebola haemorrhagic fever in the Democratic Republic of the Congo

26 December 2008 -- The Ministry of Health (MoH) of the Democratic Republic of the Congo declared on 25 December an outbreak of Ebola haemorrhagic fever in Mweka District, Kasai Occidental province based on laboratory results from the Centre International de Recherches Médicales de Franceville (CIRMF) in Gabon. CIRMF confirmed the presence of Ebola virus in 2 samples from 2 of the patients in the outbreak by antigen detection. In addition, laboratory tests conducted by Institut National de Recherches Biologiques (INRB) in Kinshasa, also confirmed the presence of Shigella.

As of 26 December, WHO is aware of 34 suspected cases including 9 deaths (CFR 26%) associated with the ongoing event. Additional samples have been collected and are en route to INRB.

The WHO Country Office, Regional Office and Headquarters are supporting the MoH in Kinshasa and in the field at the location of the outbreak. In addition, the WHO Country Office is supporting the operational costs of the investigation and response teams and has deployed four vehicles to the field. Additional staff, outbreak response equipment and supplies, including Personal Protective Equipment (PPE), are also being sent to the area. An enhanced team of national and international experts is being mobilized to implement control strategies for Ebola haemorrhagic fever and to support outbreak field response in the province.

WHO is working together with laboratory partners to provide comprehensive laboratory services, and to support the MoH in the control and investigation of the outbreak.

WHO is unaware of any reports signaling the international spread of disease and advises against the application of any travel or trade restrictions upon the Democratic Republic of the Congo .

Cholera in Zimbabwe

As of 25 December 2008, a total of 26 497 cases, including 1 518 deaths, have been reported by the Ministry of Health in Zimbabwe. Cases are now being reported from all 10 of the country's provinces. Harare, particularly Budiriro suburb in the south west, accounts for the majority of cases, followed by Beitbridge in Matabeleland South and Mudzi in Mashonaland East. The current outbreak is the largest ever recorded in Zimbabwe and is not yet under control. In fact, the epidemiological week ending 20 December saw over 5 000 new cases - an increase in the number of weekly cases relative to previous weeks - and an increase in deaths outside treatment/health centres.

The overall Case Fatality Rate (CFR) has risen to 5.7% - far above the 1% which is normal in large outbreaks - and in some rural areas it has reached as high as 50%. Mortality outside of healthcare facilities remains very high. This is a clear indication that better case management and access to healthcare is needed - in particular an increased use of oral rehydration therapy with Oral Rehydration Salts in communities very early after onset of the disease.

The outbreak has taken on a subregional dimension with cases being reported from neighboring countries. In South Africa as of 26 December, 1 279 cumulative cases and 12 deaths (CFR of 0.9%) had been recorded, with the bulk of the cases (1 194) in the Limpopo area. Cases have also been reported in Botswana (Palm Tree).

The current situation is closely linked to the lack of safe drinking water, poor sanitation, declining health infrastructure, and reduced numbers of healthcare staff reporting to work. Other current risk factors include the commencement of the rainy season and the movement of people within the country, and possibly across borders, during the Christmas season. WHO, together with the Ministry of Health and partners from the health and Water and Sanitation clusters, has established a cholera outbreak response coordination unit in order to strengthen the reporting and early detection of cases, improve the response mechanism and access to healthcare and ensure proper case management. WHO has also deployed experts in public health, water and sanitation, logistics and social mobilization. In light of the extent and pace of expansion of the outbreak, reinforcing all control activities across the country is critical.

Given the current dynamic of the outbreak and the context of the collapsed health system, a cholera vaccination is not recommended. Moreover, the use of the internationally available WHO prequalified oral cholera vaccine is not recommended once an outbreak has started due to its 2-dose regimen and the time required to reach protective efficacy, high cost and the heavy logistics associated to its use. The use of the parenteral cholera vaccine has never been recommended by WHO due to its low protective efficacy and the occurrence of severe adverse events.

In controlling the spread of cholera WHO does not recommend any special restrictions to travel or trade to or from affected areas. However, neighboring countries are encouraged to reinforce their active surveillance and preparedness systems. Mass chemoprophylaxis is strongly discouraged, as it has no effect on the spread of cholera, can have adverse effects by increasing antimicrobial resistance and provides a false sense of security.

Source : WHO

Operasional Pelayanan Kesehatan Jemaah Calon Haji Sampai dengan 6 Desember 2008

Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Haji Indonesia Th.1429 H/2008 M telah melakukan pengamatan fisik dan dokumen kesehatan sebanyak 175.350 orang dari berbagai embarkasi, JKG (14.982 orang), MES (8.078 orang), SUB (31.632 orang), UPG (12.657 orang), BPN (5.955 orang), SOC (30.710 orang), BTJ (3.635 orang), JKS (36.300 orang), BTH (9.711 orang), BDJ (3.555 orang), MTR (4.911 orang), PDG (7.112 orang), PLM (6.023 orang), GTO (89 orang).

Tes kehamilan terhadap wanita usia subur sebanyak 20.619 orang. Dari hasil pemeriksaan, diketahui positif hamil 22 orang, Medan (1 orang), Surabaya (3 orang), Ujung Pandang (3 orang), Balik Papan (2 orang), Jakarta Bekasi (6 orang), Banda Aceh (2 orang), Banjarmasin (3 orang), Mataram (2 orang).

Demikian informasi yang diperoleh Pusat Komunikasi Publik dari Direktorat Surveilens, Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra Depkes berdasarkan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) 6 Desember 2008.

Jemaah calon haji yang berobat jalan di poliklinik asrama haji sebanyak 9.572 orang, JKG (182 orang), MES (543 orang), SUB (1.259), UPG (840 orang), BPN (256 orang), SOC (1.912 orang), BTJ (153 orang), JKS ( 1.840 orang), BDJ (226 orang), MTR (400 orang), PDG (1.321 orang), PLM (637 orang) dan GTO (3 orang).

Sedangkan jumlah kunjungan berobat jalan jemaah calon haji Indonesia yang dilaporkan dari Siskohatkes Arab Saudi sebanyak 375.546 orang, tertinggi di Makkah (333.401 orang), Madinah (28.140 orang) dan Jeddah (14.005 orang).

Pelayanan rawat inap pada jemaah calon haji, baik yang pernah dirujuk maupun yang di rawat di Rumah Sakit rujukan embarkasi haji tercatat 294 orang. Tertinggi di SOC (156 orang), SUB (89 orang), PLM (14 orang), JKG (12 orang), UPG (5 orang), BPN (5 orang), MES (4 orang), JKS, BDJ dan MTR (masing-masing 3 orang).

Sedangkan untuk jemaah calon haji Indonesia yang dirawat di Arab Saudi sebanyak 116 orang di Makkah, BPHI (61 orang), SUB BPHI (5 orang), dan RS Arab Saudi (50 orang).

Penyakit yang paling banyak diderita adalah penyakit sistem sirkulasi sebanyak 22,89%, penyakit sistem pernapasan (19,84%), penyakit sistem pencernaan (16,86%), penyakit sistem otot tulang dan jaringan penyambung (14,08%), penyakit Endokrin Nutris dan Metabolik (8,36%) serta penyakit sistem syaraf (1,49%) sedangkan yang terkecil adalah penyakit neoplasma 0,01%.

http://www.depkes.go.id/index.php?option=news&task=viewarticle&sid=3253

Avian influenza - situation in Egypt

The Ministry of Health and Population of Egypt has announced a new human case of avian influenza A(H5N1) virus infection. The case is a 16-year-old female from Assuit Governorate, Upper Egypt whose symptoms began on 8 December 2008. She was initially hospitalized at the district hospital on 11 December and then transferred to the Assuit University Hospital on 13 December where she died on 15 December. Infection with the H5N1 avian influenza virus was diagnosed by PCR at the Egyptian Central Public Health Laboratory and subsequently confirmed by the US Naval Medical Research Unit No. 3 (NAMRU-3) laboratories on 15 December 2008. Investigations into the source of her infection indicate a recent history of contact with sick and dead poultry.

Of the 51 cases confirmed to date in Egypt, 23 have been fatal.

Avian influenza – Cumulative Number of Confirmed Human Cases and situation in Cambodia

The Ministry of Health of Cambodia has announced a new confirmed case of human infection with the H5N1 avian influenza virus.

The 19-year-old male, from Kandal Province, developed symptoms on 28 November and initially sought medical attention at a local health centre on 30 November. The presence of the H5N1 virus was confirmed by the National Influenza Centre, the Institut Pasteur in Cambodia, on 11 December. The patient is currently hospitalised and a team led by the Ministry of Health is conducting field investigations into the source of his infection. Contacts of the case are also being identified and provided with prophylaxis.

Of the 8 cases confirmed to date in Cambodia, 7 have been fatal.

Cumulative Number of Confirmed Human Cases of Avian Influenza A/(H5N1) Reported to WHO

Laporan Flu Burung di Indonesia Hingga Awal Desember 2008

Sampai saat ini penularan flu burung masih dari unggas ke manusia. Berdasarkan pemeriksaan spesimen terhadap semua kontak kasus, menunjukkan negatif yang berarti belum ada penularan antar manusia. Perkembangan dari bulan Januari – awal Desember 2008 menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah kasus. Puncak tertinggi kasus Flu Burung tercatat pada bulan Mei 2007 yaitu ditemukannya 18 kasus positif klaster Flu Burung di Kabupaten Karo dengan 7 kasus.

Demikian laporan Posko Flu Burung Departemen Kesehatan sampai dengan awal Desember 2008 yang diterima Pusat Komunikasi Publik Depkes.

Posko Flu Burung mencatat, dari 12 provinsi yang terinfeksi Flu Burung pada manusia, sampai dengan 9 Desember 2008 terdapat 6 provinsi tidak ditemukan lagi kasus flu burung yaitu Provinsi Lampung (infeksi 22 September 2005), Provinsi Sulsel (infeksi 18 Juni 2006), Provinsi Sumsel (infeksi 10 Maret 2007), Provinsi Jawa Timur (infeksi 19 Maret), Provinsi Sumatra Utara (infeksi 3 Mei 2007 ), dan Provinsi Bali (infeksi 14 Agustus 2007).

Pada bulan November 2008, terdapat tambahan dua kasus positif flu burung, yakni N (P, 9 th) asal Kab. Pelalawan, Prov. Riau dan PVZ (P, 2,9 th) asal Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta.

N, mulai sakit 7 November 2008, dengan gejala demam, batuk, muntah, sesak nafas. Sebelum sakit (tanggal 2/11) 7 ekor ayam miliknya mati dan dikubur oleh ayahnya. Tanggal 7 – 10 November berobat ke bidan. Karena sakitnya tidak kunjung sembuh, tanggal 11 November diperiksakan ke RS Santa Maria dan tanggal 12 November dirawat inap. Tanggal 14 November dirujuk ke Arifin Achmad. Kondisi sekarang dirawat di RS Arifin Achmad Pekanbaru. Berdasarkan hasil pemeriksaan Lab. Badan Litbangkes tanggal 18 November 2008 dan Lab. Eijkman positif flu burung.

PVZ, mulai sakit 19 November 2008 dengan gejala panas, sesak nafas. Sebelum sakit PVZ diajak pergi ke pasar membeli ikan yang didekatnya terdapat banyak penjual ayam. Tanggal 26 November berobat ke RS Omni Medical Center dan tanggal 28 November dirujuk ke RSPI Sulianti Saroso. Pada tanggal 30 November 2008 meninggal di RSPI-SS. Hasil pemeriksaan lab RT-PCR positif H5N1.

Kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam menangani kasus Flu Burung adalah pemeriksaan spesimen, penyelesaian laboratorium BSL3 Badan Litbangkes, penyelidikan kasus konfirmasi, pengamatan kontak kasus konfirmasi, melakukan penyuluhan, perawatan gratis di RS pada kasus suspek dan positif Flu Burung termasuk pemulasaraan jenazah.

Penyediaan obat oseltamivir di Puskesmas, RS Rujukan, dan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Provinsi. Pelatihan juru bicara Flu Burung 12 regional, terakhir, Regional Bali pada Bulan Agustus 2008. Komunikasi dan Informasi penanggulangan Flu Burung melalui media massa. Simulasi Table top penanggulangan episenter pandemi influenza pada bulan Agustus di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Melaksanakan survei pengetahuan, sikap dan perilaku/KAP flu burung di Desa Jurug, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali, komunikasi dan informasi penanggulangan flu burung melalui berbagai media dan lain-lain.

Selain itu, pemerintah juga telah menyusun Modul Rencana Kontinjensi Penanggulangan Episenter Pandemi Influenza bagi Kabupaten/Kota dan Provinsi. Pelatihan Penyelidikan Epidemiologi bagi Tim Gerak Cepat/TGC provinsi dan Kabupaten. Asesment kinerja TGC dan Petugas Surveillans Kabupaten/Kota (DSO/District Surveillance Officer). Perekrutan calon mahasiswa S2 Epidemiologi Lapangan/Field Epidemiology Training Programme/FETP Indonesia di Universitas Indonesia Jakarta dan Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Tidak hanya upaya di dalam negeri, pemerintah juga melakukan kerja sama internasional dengan negara sedang berkembang dan Gerakan Non Blok yang menghasilkan resolusi World Health Assembly (WHA 60.28) pada bulan Mei 2007 tentang tindakan untuk peningkatan transparansi, keadilan dan kesetaraan dalam pemanfaatan informasi, diagnosa, obat-obatan, vaksin dan teknologi lainnya.

Wakil tetap gerakan Non Blok pada tanggal 27 Juni 2008 telah mensahkan Deklarasi Gerakan Non Blok tentang "Responsible Practices for sharing of Avian Influenza Viruses and Benefits Sharing" dengan garis besar pertukaran informasi, virus sharing yang berkeadilan, setara dan terbuka dalam mengakses vaksin bagi negara berkembang, serta mengikuti the sixth Ministerial Conference on Avian Influenza and Pandemic Influenza di Mesir Oktober 2008.

Sumber : http://www.depkes.go.id/index.php?option=news&task=viewarticle&sid=3242

Avian influenza – situation in Indonesia – update 45

9 December 2008 -- The Ministry of Health of Indonesia has announced two new confirmed cases of human infection with the H5N1 avian influenza virus. A 9-year-old female from Riau Province developed symptoms on 7 November and was hospitalized on 12 November. She recovered and was discharged from hospital on 27 November. Laboratory tests confirmed the presence of the H5N1 avian influenza virus. Investigations into the source of her infection indicate poultry deaths at her home on 2 November.

The second case, a 2-year-old female from East Jakarta, developed symptoms on 18 November, was hospitalized on 26 November and died on 29 November. Laboratory tests have confirmed infection with the H5N1 avian influenza virus. Initial investigations into the source of her infection suggest exposure at a live bird market.

Of the 139 cases confirmed to date in Indonesia, 113 have been fatal.

Sorce : http://www.who.int/csr/don/2008_12_09/en/index.html

PERAYAAN HARI RAYA IDUL ADHA 1429 H DI KKP KELAS I MEDAN

PERAYAAN HARI RAYA IDUL ADHA 1429 H DI KKP KELAS I MEDAN


Dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada ALLAH SWT, pegawai KKP Kelas I Medan mengadakan penyembelihan hewan kurban.

Dengan menggunakan metode arisan, sebanyak 21 Pegawai KKP Kelas I Medan mengumpulkan sebahagian kecil dari gaji yang langsung dipotong oleh bendaharawan dan dimulai sejak bulan April 2008. Dari uang sejumlah Rp. 120.000/ Bulan dari ke-21 orang pegawai tersebut, Insya Allah dapat terbeli 3 (tiga) ekor Sapi untuk dikurbankan pada tahun 1429 H.

Dalam foto dokumentasi berikut ini terlihat kegiatan penyembelihan yang disaksikan oleh Kepala dan pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Medan.
Berikut beberapa gambar yang berhasil direkam……

Sapi....hewan yang dikurbankan

Dipegang oleh beberapa orang

Kepala KKP Kelas I Medan, dr.H.Syahril Aritonang, MHA

sedang menyaksikan proses penyembelihan hewan kurban

Hewan kurban yang telah disembelih, dikuliti kemudian dipotong2..

Ka.Sub.Bag TU KKP Kelas I Medan, Drs. Eddyzar Syah dan beberapa pegawai

sedang menyaksikan proses penyembelihan....

Indonesia Masuk Negara 'The Fastest Growing Epidemic' untuk AIDS

UNAIDS menyatakan Indonesia termasuk salah satu negara dengan pertambahan orang yang mengidap HIV/AIDS paling tinggi di kawasan Asia atau the Fastest Growing Epidemic in Asia.

"Hal itu disebabkan pertama upaya pencegahan penularan HIV/AIDS belum begitu intensif. Terutama hal itu terlihat dari hasil surveilans terakhir," kata Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Indonesia (KPAI) Nafsiah Mboi kepada Media Indonesia pada acara gerak jalan santai dan bersepeda santai untuk memperingati Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada 1 Desember, di area Gelora Senayan, Minggu (30/11).

Pada acara yang dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Adhyaksa Dault dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Aburizal Bakrie, Nafsiah mengatakan pencegahan kalangan pengguna narkoba suntik juga masih belum begitu berhasil.

"Tetapi perilaku pengguna narkoba suntik sudah mengalami perubahan. Kendati penjangkauan kalangan narkoba yang dilakukan masih belum mencukupi," ujar Nafsiah.

Terkait dengan penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual, Nafsiah mengatakan Indonesia juga masih menghadapi persoalan serius. Pasalnya, data penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual masih tinggi dan bahkan meningkat dibandingkan dua tahun lalu.

"Misalnya, kasus aborsi yang berisiko menularkan HIV juga masih tinggi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus meningkatkan terus upaya pencegahan," tuturnya.

Menurut Nafsiah, jumlah pengidap HIV/AIDS di Indonesia yang tercatat dan melaporkan hingga sekarang tercatat sebanyak 21.151 orang. Tetapi jumlah sebenarnya pengidap HIV/AIDS di seluruh Nusantara diestimasi mencapai 200 ribu orang.

Saat ditanya kenapa Thailand sukses menekan pertambahan pengidap HIV/AIDS sedangkan Indonesia kurang berhasil. Sekretaris KPAI itu mengatakan pemerintah Thailand telah lebih melakukan pencegahan termasuk kampanye penggunaan kondom secara gencar sejak tahun 90-an.

Bahkan KPA Nasional Thailand berada langsung di bawah Perdana Menteri. Tindakan dan kepemimpinan terhadap penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS bergerak cepat dan serius.

"Indonesia ketinggalan 15 tahun. Upaya penecegahan HIV/AIDS di Indonesia telah dilakukan pertama kali pada 1994. Tetapi belum banyak kegiatan. Baru pada 2004, muncul Komitmen Sentani. Perpres No 75 Tahun 2006 yang mengatur penanggulangan HIV/AIDS baru diterbitkan pada 2006. Jadi Indonesia bisa dikatakan serius menangani HV/AIDS mulai 2004," katanya.

Pada sambutan di hadapan ribuan peserta jalan dan bersepeda santai untuk memperingati Hari AIDS Sedunia dengan tema nasional Yang Muda Yang Membuat Perubahan, Menpora mengatakan Indonesia harus bebas dari AIDS. "Pencegahannya salah satunya moral," katanya.

Menpora mengatakan berdasarkan laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkapkan 15 ribu orang terlibat narkoba dan 40 orang mati setiap hari karena narkoba. Pengguan narkoba suntik merupakan kelompok yang sangat rentan terinfeksi HIV/AIDS.

"Dengan kegiatan olahraga, kita diharap turut mencegah penyebaran HIV/AIDS."

Sementara itu Menko Kesra mengatakan tema nasional Hari AIDS Sedunia 'Yang Muda Yang Membuat Perubahan' sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Karena laporan Depkes hingga Juni 2008, kasus AIDS kumulatif berumur 15-29 tahun yang berkontribusi 57% dari total kasus AIDS.

"Dari laki-laki yang berhubungan dengan penjaja seks, sebanyak 50% adalah mereka yang berusia kurang dari 30 tahun dan belum menikah. Perkembangan lainnya yang merisaukan adalah meningkatnya prevalensi HIV dari waktu ke waktu," jelasnya. (Drd/OL-02)

Sumber : Deri pada http://www.mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NDc0MTU=

Cholera in Zimbabwe

As of 1 December 2008, the Ministry of Health in Zimbabwe has reported a total of 11 735 cholera cases with 484 deaths since August 2008, affecting all provinces in the country. The overall case fatality rate is 4% but has reached up to 20–30% in remote areas. Out of the total number of cases, 50% have been reported from Budiriro, a high density suburb of the capital city, Harare. Beitbridge, a town bordering South Africa, has reported 26% of all cases. In the last two days, two additional areas have been affected: Chegutu (in Mashonaland West province) and Mvuma (in Midlands province). Reports have also been received from the Ministries of Health in neighbouring countries confirming cholera cases have occurred in Musina (South Africa), Palm Tree (Botswana) and Guro district (Mozambique).

Cholera outbreaks have become more frequent in Zimbabwe since the early 1990s. However, with the exception of the large outbreaks that occurred in 1999 and 2002, the disease has been kept under control through intensified prevention and preparedness activities.

Cholera is mainly transmitted through contaminated water and food and is closely linked to inadequate environmental management. Recent interruptions to the water supplies, together with overcrowding, are aggravating factors in this epidemic. ZINWA (Zimbabwe National Water Authority) has pledged to correct the water supply and sewage system as a matter of urgency.

The Ministry of Health and WHO, together with its health sector partners (UNICEF, IOM, OXFAM-GB, Medecins du Monde, ICRC, ACF, MSF‐Spain - Holland & Luxemburg, Plan International, GOAL, Save the Children-UK and others), have established a comprehensive and coordinated cholera response operational plan to address the needs of the population in the affected areas, emphasizing a multi-sectoral response. WHO is procuring emergency stocks of supplies to meet identified gaps and is deploying a full outbreak investigation and response team, including epidemiologists, water and sanitation engineers and social mobilization specialists. In addition, an epidemiologist and three data managers from the WHO Inter-country Support Team in Harare are assisting the WHO Country Office in data monitoring, analysis and mapping.

Communities are being encouraged to protect themselves against cholera by adhering to proper food safety practices as well as to good personal hygiene. Early rehydration at home by using oral rehydration salts is paramount to diminishing mortality.

Mass chemoprophylaxis with antibiotics is strongly discouraged, as it has no effect on the spread of cholera, can have adverse effects by increasing antimicrobial resistance and provides a false sense of security.

Once an outbreak has started, WHO does not recommend the use of the current internationally available WHO prequalified oral cholera vaccine. This is due to its 2-dose regimen, the time required to reach protective efficacy and the high cost and heavy logistics associated with its use.

The use of the parenteral cholera vaccine has never been recommended by WHO due to its low protective efficacy and the occurrence of severe adverse events.

In controlling the spread of cholera, WHO does not recommend any special restrictions to travel or trade to or from affected areas. However, neighbouring countries are encouraged to strengthen their active surveillance and preparedness systems.

http://www.who.int/csr/don/2008_12_02/en/index.html

Penyebab Kematian Telah Bergeser Dari Penyakit Menular

Jakarta, 02 Dec 2008

 

Penyebab kematian di Indonesia untuk semua umur, telah terjadi pergeseran dari penyakit menular ke penyakit tidak menular. Penyebab kematian perinatal (0-7 hari) yang terbanyak adalah respiratory disorders (gagguan pernafasan) (35,9%) dan premature (32,3%), sedangkan untuk usia (7-28 hari) penyebab kematian yang terbanyak adalah sepsis neonatorum (infeksi bakteri) (20,5%) dan congenital malformations (kelainan pada janin) (18,1%). Penyebab kematian bayi yang terbanyak adalah diare (31,4%) dan pneumonia (23,8%). Sedangkan untuk penyebab kematian anak balita sama dengan bayi, yaitu terbanyak adalah diare (25,2%) dan pneumonia (15,5%). Sedangkan untuk usia > 5 tahun, penyebab kematian yang terbanyak adalah stroke, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Hal itu disampaikan dr. Triono Sundoro, Ph.D, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Depkes pada Simposium Nasional IV hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tanggal 2 Desember 2008 di Jakarta.

Riskesdas menghasilkan berbagai data penting masalah kesehatan, misalnya prevalensi gizi buruk yang berada diatas rata-rata nasional (5,4%) ditemukan pada 21 provinsi dan 216 kabupaten/kota. Sedangkan berdasarkan gabungan hasil pengukuran Gizi Buruk dan Gizi Kurang Riskesdas 2007 menunjukkan bahwa sebanyak 19 provinsi mempunyai prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang diatas prevalensi nasional sebesar 18,4%. Namun demikian, target Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk pencapaian program perbaikan gizi yang diproyeksikan sebesar 20%, dan target Mil/enium Development Goals sebesar 18,5% pada 2015, telah dapat dicapai pada 2007, tutur dr. Triono.

Menurut dr. Triono, Posyandu merupakan tempat yang paling banyak dikunjungi untuk penimbangan balita yaitu sebesar 78,3%; balita yang ditimbang secara rutin (4 kali atau lebih), ditimbang 1-3 kali dan yang tidak pernah ditimbang) berturut-turut adalah 45,4%, 29,1%, dan 25,5%. Sedangkan kegiatan di posyandu untuk pemberian suplemen gizi (47,6%), PMT (45,7%), pengobatan (41,2%) dan imunisasi (55,8%). Secara keseluruhan, cakupan imunisasi pada anak usia 12 - 23 bulan menurut jenisnya yang tertinggi sampai terendah adalah untuk BCG (86,9%), campak (81,6%), polio tiga kali (71,0%), DPT tiga kali (67,7%) dan terendah hepatitis B (62,8%), ujar dr. Triono.

Sedangkan proporsi bayi berat lahir rendah (BBLR) sebesar 11,5% (berdasarkan catatan yang ada), dan ibu hamil yang memeriksaan kehamilan sebanyak 84,5%. Pemeriksaan yang paling sering dilakukan pada ibu hamil adalah pemeriksaan tekanan darah (97.1%) dan penimbangan berat badan ibu (94,8%). Sedangkan jenis pemeriksaan kehamilan yang jarang dilakukan pada ibu hamil, adalah pemeriksaan hemoglobin (33,8%) dan pemeriksaan urine (36,4%), kata dr. Triono.

Khusus untuk provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua ditemukan sebanyak 60% melahirkan bayinya di rumah. Penolong persalinan yang dominan di perkotaan adalah bidan [61,7%), sedangkan di perdesaan yang dominan adalah dukun bersalin (45,9%).

Hasil utama Riskesdas 2007 menggambarkan hubungan penyakit degeneratif seperti sindroma metabolik, stroke, hipertensi, obese dan penyakit jantung dengan status sosial ekonomi masyarakat (pendidikan, kemiskinan, dll). Penyakit hipertensi misalnya, tidak berkaitan dengan tingkat sosial ekonomi (kuintil pengeluaran/distribusi penduduk berdasarkan tingkat pengeluaran per kapita) seperti pada kuintil 1 (30,5%) dan kuintil 5 (33,0%), dan mulai banyak dijumpai pada kelompok usia muda 15-17 tahun (8,3%).

Tidak ada perbedaan perilaku merokok antara status sosial ekonomi rendah dan tinggi. Ditemukan peningkatan proporsi usia mulai merokok pada umur <20 tahun, dari 10,3% (SKRT, 2001) menjadi 11,9% (Riskesdas, 2007), tutur dr. Triono.

Proporsi low vision (penglihatan terbatas) di Indonesia adalah sebesar 4,8% (Asia 5% - 9%), kebutaan 0,9% dan katarak (1,8%) yang meningkat dari 1,2% menurut SKRT 2001. Patut diduga bahwa peningkatan jumlah kasus katarak ini berkaitan erat dengan peningkatan umur harapan hidup penduduk Indonesia pada periode 2005-2010 (69,1 tahun) dibanding periode 2000-2005 (66,2 tahun). Prevalensi nasional gangguan mental emosional pada penduduk yang berumur ~ 15 tahun adalah 11,6%, ujar dr. Triono.

Mengenai pentingnya Riskesdas, dr. Triono menyatakan, hingga kini belum tersedia data berbasis populasi yang memadai untuk perencanaan pembangunan sampai tingkat kabupaten/kota. Untuk itu, Balitbangkes Depkes menyelenggarakan Riskesdas 2007. Riskesdas adalah kegiatan riset yang diarahkan untuk mengetahui gambaran kesehatan dasar penduduk termasuk biomedis yang dilaksanakan dengan cara survey rumah tangga di seluruh wilayah kabupaten/kota secara serentak dan periodik.

Dalam Riskesdas 2007 berhasil dikumpulkan sebanyak 258.366 sampel rumah tangga dan 987.205 sampel anggota rumah tangga untuk pengukuran berbagai variabel kesehatan masyarakat. Riskesdas 2007 juga mengumpulkan 36.357 sampel untuk pengukuran berbagai variabel biomedik dari anggota rumah tangga yang berumur lebih dari 1 tahun yang bertempat tinggal di desa/kelurahan dengan klasifikasi perkotaan.

Khusus untuk pengukuran gula darah, berhasil dikumpulkan sebanyak 19.114 sampel yang diambil dari anggota rumah tangga berusia lebih dari 15 tahun. Untuk tes cepat yodium, berhasil dilakukan pengukuran pada 257.065 sampel rumah tangga. Sedangkan untuk pengukuran yodium di dalam urin, berhasil dilakukan pengukuran pada 8.473 sampel anak berumur 6-12 tahun yang tinggal di 30 kabupaten/kota dengan berbagai kategori tingkat konsumsi yodium, ujar dr. Triono.

Riskesdas, lanjut dr. Triono, merupakan salah satu perwujudan 4 grand strategy Depkes, yaitu berfungsinya sistem informasi kesehatan yang evidence-based melalui pengumpulan data dasar dan indikator kesehatan. Indikator yang dihasilkan antara lain meliputi status kesehatan dan faktor penentu kesehatan yang bertumpu pada konsep Henrik Blum, merepresentasikan gambaran wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Menurut dr. Triono, pertanyaan yang menjadi dasar pengembangan Riskesdas 2007 adalah: 1. Bagaimana status kesehatan dan faktor penentu kesehatan, baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota; 2. Bagaimana hubungan antara kemiskinan dan kesehatan; dan 3. Apakah terdapat masalah kesehatan yang spesifik?

Untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut, ujar dr. Triono, dirumuskan tujuan antara lain penyediaan data dasar status kesehatan dan faktor penentu kesehatan, baik di tingkat rumah tangga maupun tingkat individual, dengan ruang lingkup : 1. Status gizi; 2. Akses dan pemanfaatan pelayanan kesehatan; 3. Sanitasi lingkungan; 4. Konsumsi makanan; 5. Penyakit menular, penyakit tidak menular dan riwayat penyakit keturunan; 6. Ketanggapan pelayanan kesehatan; 7. Pengetahuan, sikap dan perilaku; 8. Disabilitas; 9. Kesehatan mental; 10. Imunisasi dan pemantauan pertumbuhan; 11. Kesehatan bayi; 12. Pengukuran anthropometri, tekanan darah, /ingkar perut dan lingkar lengan atas; 13. Pengukuran biomedis; 14. Pemeriksaan visus; 15. Pemeriksaan gigi; 16. Berbagai autopsiverbal peristiwa kematian; dan 17. Mortalitas.

Dr. Triono menyatakan, disain Riskesdas 2007 merupakan survei cross sectional yang bersifat deskriptif. Populasi dalam Riskesdas 2007 adalah seluruh rumah tangga di seluruh pelosok Republik Indonesia. Sam- pel rumah tangga dan anggota rumah tangga dalam Riskesdas 2007 dirancang identik dengan daftar sampel rumah tangga dan anggota rumah tangga Susenas 2007. Berbagai ukuran sampling error termasuk didalamnya standard error, relative standard error, confidence interval, design effect dan jumlah sampel tertimbang menyertai setiap estimasi variabel.

Dr. Triono mengakui adanya keterbatasan Riskesdas, mencakup non-random error antara lain: pembentukan kabupaten baru, blok sensus tidak terjangkau, rumah tangga tidak dijumpai, periode waktu pengumpulan data yang berbeda, estimasi tingkat kabupaten tidak bisa berlaku untuk semua indikator, dan data biomedis yang hanya mewakili blok sensus perkotaan. Khusus untuk lima provinsi (Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan NTT) baru dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2008, sementara 28 provinsi lainnya telah selesai dilaksanakan pada tahun 2007.

Menurut dr. Triono, hasil Riskesdas ini sangat bermanfaat sebagai asupan dalam pengembangan kebijakan dan perencanaan program kesehatan. Dengan 900 variabel, maka hasil Riskesdas 2007 telah dan dapat digunakan antara lain untuk pengembangan riset dan analisis lanjut, pengembangan nilai standar baru berbagai indikator kesehatan, . penelusuran hubungan kausal-efek, dan pemodelan statistik.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Setjen Depkes RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi telp./fax. 52907416-19 /529-21669, 5223002 atau email puskom. publik@yahoo.co.id.

Sumber : http://www.depkes.go.id/

 

HIV/AIDS : Sumut "Lampu Kuning"

Medan, Kompas - Tingginya angka pengidap HIV/AIDS di Sumatera Utara membuat provinsi ini berada dalam status "lampu kuning". Hingga Oktober 2008, jumlah pengidap HIV/ AIDS di seluruh Sumut mencapai 1.331 orang, dengan jumlah akumulasi penderita yang telah meninggal dunia sebanyak 107 orang.

Menurut Ketua Pelaksana Harian Komisi Penanggulangan AIDS Sumut dr Linda T Maas, melihat tingginya angka pengidap HIV (human immunodeficiency virus) dan AIDS (acquired immuno deficiency syndrome), Sumut sudah bisa dimasukkan ke dalam daerah dengan status "lampu kuning" untuk penyebaran virus mematikan ini. "Dari pendataan memang sudah cukup tinggi. Sudah masuk lampu kuning untuk Sumut. Namun, yang terdata ini kan tidak seperti yang kami harapkan karena fenomenanya seperti gunung es," ujarnya di Medan, Minggu (30/11).

Medan, Deli Serdang, dan Toba Samosir, menurut Linda, merupakan tiga daerah dengan jumlah pengidap HIV/AIDS terbesar di Sumut. Linda mengatakan, dari jumlah pengidap HIV/AIDS se-Sumut, sekitar 60 persen berusia 20 sampai 49 tahun. "Dari jumlah ini, 50 persen lebih berusia 20-29 tahun. Sebanyak 50 persennya tertular karena narkoba suntik," katanya.

Linda mengatakan, tema peringatan Hari AIDS se-Dunia 1 Desember tahun ini sudah sangat tepat, yakni "Orang Muda Membawa Perubahan". "Selama ini penularan HIV/AIDS yang paling tinggi masih dari hubungan seks berisiko dan juga dari narkoba suntik. Jumlah pengidap HIV/ AIDS dari narkoba suntik ini paling banyak adalah kalangan anak muda. Sudah tepat tema Hari AIDS se-Dunia," katanya. (BIL)

Sumber : http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/12/01/00061659/sumut.lampu.kuning

HIV/AIDS : 57 Persen Pengidap Berusia 15-30 Tahun

Berdasar data statistik laporan kasus HIV/AIDS di Indonesia sampai Juni 2008, sekitar 57 persen total kasus HIV/AIDS menimpa orang berusia 15-30 tahun.

Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sekaligus Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional Aburizal Bakrie di Jakarta, Sabtu (29/11).

Terkait peringatan Hari AIDS Sedunia 1 Desember 2008 yang bertema "Yang Muda Yang Membuat Perubahan", Aburizal Bakrie mengingatkan kaum muda agar lebih waspada dan menjaga diri dari bahaya HIV/AIDS.

"Pria yang berhubungan dengan penjaja seks, sekitar 50 persen di antaranya berusia kurang dari 30 tahun dan belum menikah. Perkembangan lain yang merisaukan yaitu terus meningkatnya prevalensi HIV," papar Aburizal.

Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault selaku Ketua Panitia Nasional Peringatan Hari AIDS Sedunia 2008 mengemukakan, HIV/AIDS merupakan virus terganas dan membahayakan kelangsungan hidup manusia yang hingga sekarang belum ditemukan obatnya. "Sehingga semua negara di dunia sepakat memerangi, menanggulangi, dan mencegah penyebarannya," tutur Adhyaksa.

Anak-anak terancam

Ribuan orang dan anak-anak Indonesia terancam virus mematikan ini. Tahun 2008, sebanyak 18.963 orang terjangkit HIV/AIDS, sekitar 798 orang di antaranya berusia 0-19 tahun. Jumlah ini masih jauh di bawah estimasi yang dibuat oleh Departemen Kesehatan tahun 2006, yaitu 193.000. DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Papua adalah tiga dari 33 provinsi dengan kasus tertinggi.

Trihadi Saptoadi, Direktur Nasional World Vision Indonesia, mengatakan, anak-anak harus menjadi prioritas utama dalam pencegahan HIV/AIDS. (LOK)

Sumber : http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/12/01/0037527/57.persen.pengidap.berusia.15-30.tahun

 

Wabah Kolera Tewaskan 53 Orang di Zimbabwe'

JENEWA--MI: Kematian 53 lebih orang karena penyakit kolera tercatat di Zimbabwe dalam satu hari bersama dengan 1.600 kasus baru, PBB mengatakan Selasa (25/11) waktu setempat, dan menyebutkan korban meninggal sejak Agustus mencapai 366 orang dan jumlah kasusnya 8.887 kasus.

Wabah itu juga memuat "dimensi regional", Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) memperingatkan, menunjuk pada laporan dari kementerian kesehatan Afrika Selatan mengenai yang diduga kasus kolera di Botswana.

"Wabah kolera belum terkendalikan. Kasus yang dilaporkan telah mencapai 8.887, dengan 366 kematian pada 25 November. Ini peningkatan 1.604 kasus dan 53 lagi kematian dari hari sebelumnya," kata OCHA.

Kantor itu mengatakan korban kematian yang lebih besar itu karena sebagian besar kematian lagi dilaporkan dari Beitbridge, yang berbatasan dengan Afrika Selatan.

Pada akhir pekan, pejabat kesehatan Afrika Selatan dan Zimbabwe bertemu untuk menangani wabah kolera yang juga telah menewaskan orang di Afrika Selatan itu.

Para pejabat kesehatan Afrika Selatan mengatakan rumah sakit di Musina, sebuah kota Afrika Selatan dekat perbatasan Zimbabwe, telah menangani 168 pasien, tiga dari mereka meninggal. (AFP/Ant/OL-06)

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NDY1OTM=

Info OMKABA : Pedagang Besar Farmasi Tidak Boleh Impor Obat

Depkes OL, 27 Nov 2008

Pedagang Besar Farmasi (PBF) tidak boleh lagi mengimpor obat dari luar negeri. Registrasi obat impor hanya boleh dilakukan industri farmasi dalam negeri yang mendapat persetujuan tertulis dari industri farmasi di luar negeri. Ketentuan ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI 1010/MENKES/PER/XI/2008 tanggal 3 November 2008 tentang Registrasi Obat.

Hal itu disampaikan Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K) dalam wawancara dengan Majalah TRUST dan Reuters berkaitan dengan penolakan Gabungan Perusahaan Farmasi Internasional (IPMG) terhadap Kepmenkes No. 1010 Tahun 2008 di Jakarta tanggal 26 November 2008.

Menurut Menkes, dalam keputusan sebelumnya yakni Keputusan Menkes No. 1191 Tahun 2002, Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah perusahaan yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran perbekalan farmasi. Penanggung jawabnya seorang apoteker dan dibantu asisten apoteker.

Pada Keputusan Menteri Kesehatan No. 1010/MENKES/ PER/XI/2008, PBF yang mempunyai kompetensi seperti itu tidak layak mengimpor obat dari luar negeri. Yang boleh mengimpor obat dari luar negeri adalah industri farmasi karena obat impor harus diregistrasi lagi di Indonesia untuk menjamin keamanan, khasiat dan mutunya sampai dengan pasca pemasaran, ujar dr. Siti Fadilah Supari.

Sistem organisasi PBF anggota IPMG tidak memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Kepmenkes No. 1010 Tahun 2008, yakni tidak memiliki fasilitas produksi di Indonesia. "Itu sangat merugikan. Seharusnya obat diimpor oleh industri obat. Kalau PBF bisa begitu, semua memilih menjadi PBF saja dan para investor di sini bisa lari semua. Justru dengan Keputusan Menkes No. 1010 Tahun 2008 ini diharapkan investor datang ke Indonesia", ungkap Menkes.

"Saya menginginkan keadilan. Saya tidak anti bekerja sama dengan asing. Tetapi saya ingin bekerja sama dengan adil. Indonesia punya pangsa pasar paling besar di ASEAN, mungkin terbesar setelah India dan China. Penduduk Indonesia 220 juta, sementara 30% dari jumlah itu masih membeli obat yang mahal. Bangunlah pabrik di Indonesia agar keuntungannya mengalir ke rakyat, karena bisa mengurangi pengangguran", ujar Dr. Siti Fadilah Supari.

Berdasarkan Permenkes No. 1010 Tahun 2008 tentang registrasi obat, registrasi obat baik produksi dalam negeri, obat impor, obat khusus untuk ekspor, maupun obat yang dilindungi paten hanya bisa dilakukan industri farmasi. Impor obat diutamakan untuk obat program kesehatan masyarakat, obat penemuan baru dan obat yang dibutuhkan tetapi tidak dapat diproduksi di dalam negeri, ujar Menkes.

Sumber : http://www.depkes.go.id/index.php?option=news&task=viewarticle&sid=3237#